Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Badan Pusat Statistik. Foto ilustrasi: IST

Badan Pusat Statistik. Foto ilustrasi: IST

Inflasi Rendah Momentum Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Triyan Pangastuti/Nida Sahara, Rabu, 2 Oktober 2019 | 17:16 WIB

 

 

JAKARTA, investor.id - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bisa menjadikan laju inflasi yang rendah, kurs yang relatif stabil, dan tren penurunan suku bunga sebagai momentum untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat.

Seiring dengan itu, pemerintah harus mendorong penanaman modal dengan melanjutkan deregulasi investasi. Pemerintah juga mesti meningkatkan kualitas belanja modal APBN dan menjaga konsumsi rumah tangga.

Kecuali itu, pemerintah perlu mendorong ekspor dengan memperbanyak insentif bagi para eksportir, memperluas pasar ekspor nontradisional, dan menjalin lebih banyak perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).

Perkembangan inflasi 2019
Perkembangan inflasi 2019

Di sisi lain, BI dapat melanjutkan penurunan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) dan melonggarkan kembali kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor riil.

Langkah BI akan mampu menekan turun suku bunga kredit, sehingga sektor riil bisa memperoleh dana murah dari perbankan untuk ekspansi. Ekspansi sektor riil akan membuka lapangan kerja dan menstimulasi sektor produksi.

Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, ekonom Bank Permata Josua Pardede, dan pengamat fiskal Center of Reform on Economics (Core ) Yusuf Rendy. Mereka dihubungi Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Selasa (1/10).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengungkapkan, pada September 2019 terjadi deflasi 0,27% dengan indeks harga konsumen (IHK) 138,37.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto

Dengan perkembangan itu, menurut Suhariyanto, tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September 2019) mencapai 2,20%. Sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2019 terhadap September 2018) sebesar 3,39%.Tahun ini, pemerintah mematok target inflasi 3,5%.

Komponen inti pada September 2019 mengalami inflasi 0,29%. Adapun tingkat inflasi komponen inti tahun kalender sebesar 2,62%. “Tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun mencapai 3,32%,” tutur Suhariyanto

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo kepada Investor Daily secara terpisah, menjelaskan, dampak pelonggaran kebijakan makroprudensial dan penurunan suku bunga acuan sebesar 75 bps ke level 5,25% tahun ini masih terus berlangsung. “Itu akan sinergis dengan kebijakan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas lain,” papar dia.

Dody Budi Waluyo. Foto: IST
Dody Budi Waluyo. Foto: IST

Dalam APBN 2019, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dipatok 5,3%. Pada kuartal I dan II, produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya tumbuh 5,07% dan 5,05% dibanding kuartal I dan II-2018 (year on year/yoy). Dengan pencapaian tersebut, pertumbuhan ekonomi 2019 dikhawatirkan takkan mencapai 5,3%.

Selama ini, konsumsi rumah tangga berkontribusi 55-57% terhadap struktur PDB dari sisi pengeluaran. Sedangkan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menyumbang 31-33%, ekspor 17-19% (dikurangi impor 16-18%), konsumsi pemerintah 7-8%, dan lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) sebesar 1-1,4%.

Cegah Perlambatan

Bhima Yudhistira. Foto: IST
Bhima Yudhistira. Foto: IST

Menurut pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira, tren inflasi yang melandai dan kurs rupiah yang relatif stabil idealnya direspons BI dengan menurunkan kembali BI 7-DRRR setidaknya 25 bps pada akhir tahun ini.

Dengan turunnya suku bunga acuan, sektor riil bisa mendapatkan kredit dengan suku bunga yang lebih terjangkau, sehingga mereka bisa lebih ekspansif. “Itu bisa membantu upaya pemerintah mencegah perlambatan ekonomi,” ujar dia.

Bhima Yudhistira menjelaskan, deflasi September lebih dipengaruhi faktor musiman usai Lebaran. Tren inflasi rendah bisa saja berbalik arah apabila pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan mencabut subsidi listrik golongan 900 volt amphere (VA).

“Jadi, administered price patut diwaspadai,” tutur Bhima yang memprediksi inflasi sampai akhir tahun di level 3,20%.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi. Foto: youtube
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi. Foto: youtube

Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan, inflasi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, laju inflasi juga rendah. Artinya, deflasi September merupakan hal yang normal dan wajar.

“Kalau pun pada Oktober-November terjadi inflasi maka besarannya kemungkinan masih terkendali, kecuali pada Desember yang biasanya banyak terjadi aktivitas ekonomi,” papar dia.

Fithra memperkirakan inflasi sepanjang tahun ini tetap terjaga rendah. Dengan laju inflasi yang rendah terkendali, BI punya alasan untuk menurunkan kembali suku bunga acuan. Apalagi pertumbuhan kredit menunjukkan perlambatan.

BI dalam analisis uang beredar Agustus 2019 mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp 5.489,6 triliun, tumbuh 8,6% secara tahunan (yoy), melambat dari bulan sebelumnya 9,7% (yoy). Sampai akhir tahun, pertumbuhan kredit diperkirakan masih melambat.

Suku bunga kredit rata-rata bank umum
Suku bunga kredit rata-rata bank umum

Sepanjang tahun ini, Bank Sentral sudah tiga kali memangkas BI 7-DRRR dari 6% menjadi 5,25%. BI juga telah melonggarkan kebijakan makroprudensial, di antaranya menurunkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti sebesar 5% dan uang muka kendaraan bermotor sebesar 5-10%. Beleid itu berlaku efektif mulai 2 Desember 2019.

Fithra Faisal mengakui, Indonesia menghadapi potensi perlambatan ekonomi. “Namun, potensi tersebut lebih dipengaruhi supply side dibanding demand side,” ujar dia.

Dalam perekonomian Indonesia, kata dia, sisi permintaan (demand side) tidak terlalu masalah. Itu tercermin pada angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup rendah. Sebaliknya, sisi penawaran (supply side) memiliki masalah, di antaranya tercermin pada kontribusi sektor industri yang semakin turun terhadap PDB.

Menurut Fithra, untuk menghadapi kontraksi di sisi suplai, yang bisa dilakukan dalam jangka pendek menerapkan deregulasi dan debirokratisasi investasi. Sedangan dalam jangka menengah-panjang membangkitkan kembali kontribusi sektor industri.

“Deregulasi dan debirokratisasi inevestasi akan menjadi pelumas ekonomi, memberi sinyal positif kepada investor, sehingga investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) masuk,” tegas dia.

Dia menambahkan, untuk mendorong PDB, pemerintah juga perlu menggenjot ekspor dengan memperbanyak insentif kepada eksportir, memperluas pasar ekspor nontradisional, dan menjalin lebih banyak perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).

Selain itu, belanja modal APBN harus lebih berkualitas agar memberi daya dorong lebih kuat terhadap perekonomian. “Konsumsi rumah tangga pun harus dijaga, di antaranya dengan menjaga inflasi tetap rendah dan tidak menaikkan administered price,” ujar dia.

Yusuf Rendy Manilet, Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Yusuf Rendy Manilet, Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Pengamat fiskal Core Yusuf Rendy mengatakan, deflasi September lebih disebabkan sisi suplai yang terpenuhi, bukan karena penurunan daya beli masyarakat.

Dia menambahkan, yang perlu diwaspadai ke depan adalah harga tiket, karena bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Stok beras juga haris dipatikan aman agar harganya tidak bergejolak.

Yusuf Rendy mengakui, inflasi yang terjaga rendah dan kurs yang relatif stabil, bisa dijadikan momentum oleh BI untuk menurunkan kembali BI 7-DRRR. Apalagi Bank Sentral AS (The Fed) diperkirakan bakal mengambil kebijakan dovish dan kembali memangkas Fed funds rate (FFR). Selain itu, pertumbuhan kredit terus melambat.

“BI masih punya ruang untuk kembali menurunkan bunga acuan. BI bersama pemerintah tinggal menjaga level yang ideal agar tidak memicu capital outflow dan defisit neraca transaksi (current account deficit/CAD) tidak memburuk,” tandas dia.

Tak kalah penting, menurut Yusuf Rendy, BI bersama pemerintah harus mengawal agar transmisi penurunan BI 7-DRRR berjalan baik, sehingga suku bunga kredit bisa ditekan dan lukuiditas tetap terjaga. Dengan begitu, fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor riil bisa dioptimalkan.

Daya Beli

Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Kamis (26/9/2019).
Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Kamis (26/9/2019).

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, deflasi pada September 2019 bukan karena penurunan daya beli, melainkan akibat penurunan harga komoditas, terutama penurunan indeks kelompok bahan makanan yang mencapai 1,97%.

Menurut Suhariyanto, meski harga barang pada September masih terkendali, ada beberapa hal yang perlu diantisipasi menjelang akhir tahun, terutama karena libur akhir tahun dan Natal.

Kepala BPS optimistis inflasi hingga akhir tahun terkendali dan tetap terjaga rendah. “Kenaikan pendapatan masyarakat disertai harga barang yang terjaga dapat membuat daya beli meningkat,” tegas dia.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, deflasi September dipengaruhi deflasi pada volotile food yang dipenuhi sisi ketersediaan pasokan, dengan daya beli yang tetap terjaga.

Dia menegaskan, BI secara pre-emptive telah menempuh pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. “Dampak kebijakan ini masih terus berlangsung dan sinergis dengan kebijakan pemerintah, OJK dan otoritas lain,” tutur dia.

Menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede, dalam tiga bulan mendatang, inflasi berpotensi kembali meningkat karena menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun, ia tetap yakin inflasi akhir tahun terkendali pada kisaran 3,2-3,4%.

Jahja Setiaatmadja. Foto: DEFRIZAL
Jahja Setiaatmadja. Foto: DEFRIZAL

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja kepada Investor Daily mengatakan, meskipun BI kembali menurunkan BI 7-DRRR, hal itu tidak akan serta-merta mendorong pengusaha yang masih menahan diri untuk mengambil kredit perbankan. Soalnya, kondisi domestik masih belum kondusif, apalagi marak terjadi aksi demonstrasi mahasiswa, pelajar, dan buruh.

Menurut Jahja, pengusaha masih akan wait and see sampai kondisi mulai stabil dan kondusif. “Selain itu, apabila perbankan mulai menurunkan suku bunga, itu tidak akan serta-merta meningkatkan permintaan kredit. Harus kondusif dulu, daya beli membaik, baru ekonomi bergairah. Salah besar kalau bunga turun, otomatis ekonomi bergairah," papar dia.

Jahja menambahkan, untuk berinvestasi diperlukan banyak perizinan. "Investasi kan perlu perizinan yang macam-macam. Kalau tidak stabil, pejabat bisa berubah-ubah, tidak ada kepastian, siapa yang berani? Logikanya gitu," tandas Jahja. (tl/az)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA