Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan infrastruktur tetap berlanjut meski di tengah mewabahnya virus korona. Foto dok PUPR

Pembangunan infrastruktur tetap berlanjut meski di tengah mewabahnya virus korona. Foto dok PUPR

Infrastruktur Berlanjut, PUPR Keluarkan Inmen Jamin Hak Pekerja

Investor Daily, Senin, 30 Maret 2020 | 11:46 WIB

JAKARTA, investor.id – Pembangunan infrastruktur tetap berlanjut meski di tengah mewabahnya virus korona (Covid-19). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan langkah tersebut untuk menjaga kontinuitas kegiatan ekonomi. 

Sebelumnya, Kementerian PUPR mengeluarkan Instruksi Menteri (Inmen) No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani 27 Maret 2020 lalu.

Instruksi menteri tersebut menyatakan  penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaaan kahar jika teridentifikasi: (i) Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran; (ii) Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau (iii) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Pembangunan infrastruktur tetap berlanjut meski di tengah mewabahnya virus korona. Foto dok PUPR
Pembangunan infrastruktur tetap berlanjut meski di tengah mewabahnya virus korona. Foto dok PUPR

Pelaksanaan pemberhentian pekerjaan sementara tersebut harus mengacu ke Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara yang terdapat di Lampiran Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Inmen PUPR.

Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen dan pemasok yang terlibat. Artinya, upah tenaga kerja konstruksi tetap dibayarkan.

Dalam pernyataan tulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang diterima Investor Daily, Senin (30/3), hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tetap memerhatikan upaya pencegahan dan penanganan Covid -19, dalam pernyataan tulisnya .

Pembangunan infrastruktur tetap berlanjut meski di tengah mewabahnya virus korona. Foto dok PUPR
Pembangunan infrastruktur tetap berlanjut meski di tengah mewabahnya virus korona. Foto dok PUPR

Perlu adanya percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka penanganan Covid -19, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 04/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa  dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease  2019  (Covid -19).

Secara garis besar, skema protokol pencegahan Covid -19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dalam Instruksi Menteri mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Covid-19;

2) Identifikasi Potensi Bahaya Covid -19 di lapangan

3) Penyediaan Fasilitas Kesehatan di lapangan

4) Pelaksanaan Pencegahan Covid -19 di lapangan

Sedangkan upaya tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi :

1) Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara 

2) Mekanisme Pergantian Spesifikasi

3) Kompensasi Biaya Upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/Produsen/Pemasok

Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa konstruksi, lebih lanjut diatur mengenai kemudahan dan perluasan akses dalam proses pengadaan jasa konstruksi yang dapat dilakukan secara online maupun offline sesuai ketentuan Lampiran Skema Protokol Pencegahan Covid -19 pada Instruksi Menteri.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko penyebaran Covid -19 dengan tetap memerhatikan kaidah-kaidah dalam proses pengadaan barang jasa konstruksi.

Melalui Instruksi Menteri ini diharapkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan tetap dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari Covid -19. (c01)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN