Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Ahli Menkeu Bid Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.Sumber: BSTV

Staf Ahli Menkeu Bid Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.Sumber: BSTV

Ini Alasan Kemenkeu Tak Salurkan BSU

Rabu, 24 Februari 2021 | 10:42 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mengungkapkan bahwa saat ini, pemerintah fokus menyalurkan bantuan untuk 40% kelompok masyarakat terbawah di masa pandemi Covid-19 pada 2021.  

Hal ini menjadi alasan pemerintah tidak kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)  atau BLT subsidi gaji  bagi pekerja di bawah Rp 5 juta di tahun ini.

"Kami evaluasi terhadap apa yang kami lakukan pada 2020 untuk bantuan subsidi upah (BSU). Kami evaluasi saat ini fokus pada 40% di bawah," ucap Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam Konferensi Pers APBN KITA, Selasa (23/2).

Bahkan menurutnya hasil evaluasi menunjukkan bahwa program seperti BSU, prakerja sebagian besar yang menikmati adalah kelompok menengah. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah akan fokus pada kelompok 40% terbawah.

"Meskipun ada juga yang masuk dalam bottom 40 persen, yang kelompok bottom 40 persen saat ini mendapatkan perlindungan sosial seperti 2020," tuturnya.

Bansos cegah kemiskinan lebih dalam

Menkeu Sri Mulyani dalam Webinar Series Majelis Wali Amanat UI bertema Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan dan Strategi Kebijakan, Rabu (27/1/2021). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menkeu Sri Mulyan.Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Untuk tahun ini, pagu anggaran PC PEN menjadi Rp 699,43 triliun. Anggaran ini naik 0,6%  dibandingkan pagu tahun 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun dan naik 20,63% dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun.

Pagu ini diarahkan untuk lima program, salah satunya untuk perlindungan sosial anggarannya Rp 157,4 triliun, atau turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 220,39 triliun. Anggaran ini mencakup  Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, bantuan sosial tunai mencapai Rp 12 triliun, kartu prakerja dengan anggaran Rp 20 triliun,  BLT Dana Desa dengan anggaran Rp 14,4 triliun dan  perlindungan sosial mencapai Rp 37,18 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program perlindungan sosial tahun ini akan diarahkan untuk mendukung kelompok 40% masyarakat terbawah dengan tambahan belanja sosial. Bahkan untuk saat ini, kondisi masyarakat telah menunjukkan perbaikan dari sisi belanja.

Bahkan ia mengklaim di tahun 2020 bantuan perlindungan sosial yang dianggarkan Rp 220,39 triliun telah mencegah jatuhnya kemiskinan lebih dalam. 

“Apabila pemerintah tidak melakukan bansos menurut estimasi Bank Dunia kenaikan kemiskinan mencapai 11,8%,” tutur Sri Mulyani.

Menurutnya bantuan sosial membantu kelompok masyarakat rentan dan miskin sekitar 30% masyarakat, jika tidak diberikan bansos maka konsumsi rumah tangga bisa turun menjadi 7%.

Kendati begitu, ia menegaskan bahwa program bantuan sosial bukan menjadi satu-satunya untuk mengembalikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta kelas menengah atas untuk melakukan konsumsi, karena sepanjang tahun lalu kelompok ini cenderung menahan konsumsi karena aktivitas yang terbatas.  

Dengan demikian, penanganan Covid-19 menjadi keharusan untuk menciptakan kepercayaan diri kelompok menengah ke atas.

“Ini yang diharapkan masyarakat paling rentan dan miskin dilindungi. Lalu, masyarakat menengah ke atas dilindungi melalui confidence Covid-19 terjaga, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas, yaitu konsumsi dan membantu pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Adapun jika berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin per September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode ini tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 9,22%.

“BPS kemarin mengeluarkan statistik tingkat kemiskinan kita memang naik namun hanya di 10,2% dari tadinya 9,4. Kenaikan  memang karena memang Covid pukulan yang luar biasa sangat telak kepada perekonomian seluruh dunia dan sektor rumah tangga terkena dampaknya,”jelasnya.

Lebih lanjut Menkeu menegaskan bahwa instrumen fiskal APBN dapat membantu mengurangi dampak kemiskinan turun lebih dalam.  Denggan porsi 10% yang paling miskin itu terlihat mendapatkan bantuan lebih besar, ini berarti arahnya sangat tepat yaitu yang paling rentan paling miskin diberi prioritas APBN yang paling besar.

“Bansos kita terutama membantu kalau kita lihat 20% atau sampai 30% masyarakat termiskin. Adanya Bansos yaitu yang biru mengkompensasi yang kuning yaitu kemerosotan konsumsi apabila tidak diberikan Bansos maka konsumsi di setiap desil rumah tangga itu mengalami paling tidak sedikit bantuan atau signifikan bantuan,”tuturnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN