Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Febrio Kacaribu. Foto: IST

Febrio Kacaribu. Foto: IST

Risiko Ketidakpastian Masih Tinggi

Inilah Lima Tantangan Pelaksanaan APBN 2021

Kamis, 28 Januari 2021 | 17:22 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa pelaksanaan APBN tahun ini masih dibayangi risiko ketidakpastian yang masih tinggi, ruang fiskal hingga kasus positif Covid-19 yang masih eskalatif.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, perekonomian global dan domestik kini masih dibayangi dengan ketidakpastian meskipun telah menunjukkan tren pemulihan.

“Tapi risiko ketidakpastian yang masih tinggi sehingga perlu langkah antisipasi,” tuturnya dalam Webinar BRI Outlok 2021, Kamis (28/1).

Tantangan berikutnya, lanjut dia, potensi pencapaian target penerimaan perpajakan yang masih menghadapi tantangan. Hal ini disebabkan pemulihan ekonomi yang belum penuh terakselerasi di seluruh sektor dan wajib pajak. Oleh karena itu, Febrio menuturkan, perlu upaya memitigasi dan mengantisipasi resikonya.

Di sisi lain, perkembangan kasus positif Covid-19 masih eskalatif. Kendati begitu, perkembangan vaksin yang lebih cepat akan meningkatkan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat. “Sehingga vaksin ini berpeluang menjadi game changer, dapat membangkitkan optimisme,” katanya.

Lebih lanjut, APBN tahun ini juga masih akan menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan vaksinasi dan berbagai program prioritas untuk mendukung pemulihan dengan menggelontorkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diperkirakan lebih dari Rp 500 triliun untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial hingga dukungan UMKM maupun korporasi.

Selanjutnya, tantangan untuk mengembalikan defisit fiskal secara bertahap ke level 3% terhadap PDB pada 2023 juga menjadi tantangan berikutnya.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan negara bisa mencapai Rp 1.743,6 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.444,5 triliun, PNBP Rp 298,2 triliun, serta dari skema hibah 0,9 triliun.

Sedangkan belanja negara direncanakan mencapai Rp 2.750 di tahun 2021, yang terdiri atas belanja pusat Rp 1.954,5 triliun, serta transfer ke daerah Rp 795,5 triliun.

Oleh karena itu, Febrio mengatakan bahwa arah kebijakan ekonomi tahun ini masih ekspansif konsolidatif. Hal tersebut seperti dilakukan pemerintah tahun lalu yakni dengan menjaga defisit dan utang negara tetap dijaga meski belanja yang dikeluarkan cukup besar.

“Ekspansif maksudnya defisit tetap besar. Artinya belanja fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam hal penanganan Covid-19,” tuturnya.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN