Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Carmelita Hartoto, Presiden Direktur PT Andhika Lines. Foto: Investor Daily/IST

Carmelita Hartoto, Presiden Direktur PT Andhika Lines. Foto: Investor Daily/IST

INSA Minta Pemerintah Tetap Fokus Bangun Sektor Maritim

Thresa Sandra Desfika, Jumat, 11 Oktober 2019 | 01:10 WIB

JAKARTA, investor.id-  Indonesian National Shipowners Association (INSA) menilai industri pelayaran nasional masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, asosiasi tersebut mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap fokus mengembangkan sektor maritim nasional dalam lima tahun ke depan.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjelaskan, pelaku usaha pelayaran nasional sebenarnya mengapreasiasi upaya pemerintah membenahi sektor maritim dalam lima tahun terakhir ini, yakni dari 2014-2019, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim.

Namun, dia menilai, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dicarikan solusinya secara bersama-sama agar pelayaran nasional bisa bersaing dikancah internasional.

"Kami harap pemerintahan 5 tahun mendatang tetap memberikan fokus pada pembenahan sektor maritim, khususnya di sektor pelayaran niaga nasional," kata Carmelita di Jakarta, Kamis (10/10).

Dia menyebutkan, sejumlah tantangan yang masih dihadapi pelayaran nasional, misalnya di sektor pembiayaan pengadaan kapal yang masih dibebani bunga bank tinggi dan tenor pendek.

Carmelita menilai, seharusnya skema pembiayaan di angkutan laut nasional dapat disamakan dengan skema pembiayaan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan.

Untuk itu, ujar Carmelita, diperlukan dukungan pemerintah dengan membuat peraturan baru atau merevisi Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK 010/2009 tentang pembiayaan infrastruktur. Revisi itu direalisasikan dengan memasukkan  kapal sebagai infrastruktur sehingga perbankan nasional akan memberikan dukungan pendanaan dengan bunga bank rendah dan tenor panjang.

"Terkait dengan kebijakan fiskal, industri pelayaran nasional membutuhkan kebijakan yang bersifat equal treatment dengan negara lain. Hal ini untuk mendorong tingkat daya saing pelayaran nasional," ungkap Carmelita.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA