Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani di sela acara KTT G20 di Osaka, Jepang. Foto: Kesekretariatan Presiden

Menkeu Sri Mulyani di sela acara KTT G20 di Osaka, Jepang. Foto: Kesekretariatan Presiden

Insentif Fiskal akan Diberikan ke K/L untuk Kurangi CAD

Arnoldus Kristianus, Rabu, 14 Agustus 2019 | 18:23 WIB

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku siap bersinergi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk secara bersama-sama mengupayakan pengurangan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang tengah dialami Indonesia. Terkait upaya ini, Kemenkeu akan memberikan insentif dalam bentuk instrumen fiskal, di antaranya agar kinerja ekspor terdongkrak.

“Kami siap menggunakan instrumen fiskal untuk membantu kementerian terkait maupun inisiatif-inisiatif dari pemda (pemerintah daerah) untuk meningkatkan ekspor,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai membuka acara Penyembelihan Hewan Qurban Kementerian Keuangan 1440 Hijriah/2019 Masehi di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Selasa, (13/8).

Menkeu mangaku siap untuk memberikan insentif kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan sektor-sektor investasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja ekspor nasional. Ia berharap, dengan diberikannya insentif tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga memiliki peran yang semakin meningkat untuk mengdongkrak kinerja ekspor.

"Kami siap dengan seluruh instrumen (fiskal) untuk membantu kementerian terkait dan pemerintah daerah yang bisa ikut memecahkan masalah CAD," ucap Sri Mulyani.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II-2019 tercatat sebesar US$ 8,4 miliar atau 3,04% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan US$ 7,0 miliar (2,6% PDB) pada kuartal sebelumnya. Hal ini dipengaruhi perilaku musiman repatriasi dividen dan pembayaran bunga utang luar negeri, serta dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas yang turun.

Sri Mulyani mengaku sudah melihat beberapa formulasi kebijakan yang sudah dilakukan, namun beberapa kebijakan perlu terus dilakukan dan beberapa yang lain masih harus diperbaiki. "Hubungan (yang baik) kami dengan seluruh K/L maupun pemda dan para pengusaha terus kami harapkan, supaya kami juga bisa terus menyesuaikan dengan kebijakan yang sesuai kebutuhan," ucap dia.

 

Prioritas Kebijakan

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah telah menetapkan upaya peningkatan ekspor dan investasi sebagai prioritas kebijakan perekonomian pada 2019. Untuk itu, keterlibatan Akademisi dan Pemerintah Daerah dalam proses formulasi kebijakan akan makin diperkuat.

"Kami akan terbuka, bagaimana gambaran suatu kebijakan ekonomi diambil. Sebagai dapur dari semua kebijakan ekonomi yang strategis, Kemenko Perekonomian juga mengoordinasikan kebijakan yang sifatnya lintas kementerian dan berdampak luas terhadap masyarakat," ucap Susiwijono dalam keterangannya pada Selasa (13/8).

Sedangkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan, penguatan ekspor harus dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan defisit neraca transaksi berjalan. Ini bisa dilakukan dengan mencari negara tujuan ekspor baru, memasarkan produk baru, atau memperluas jenis ekspor ke sektor jasa supaya bisa mengurangi impor.

“Pengurangan impor bisa dilakukan dengan mengembangkan substitusi impor terutama untuk barang-barang yang menghasilkan barang input industri yang selama ini diimpor,” ucap Ari ketika dihubungi pada Selasa (13/8).

Selain itu, peningkatan penerimaan sekunder juga perlu dilakukan dengan meningkatkan remitansi dari penghasilan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. “Jika sektor-sektor ini bisa ditingkatkan, maka penerimaan dolar bisa lebih banyak lagi,” ucap Ari.

Ekonom UI lainnya Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, dari sisi neraca perdagangan yang pada Juni lalu mengalami surplus US$ 200 juta, diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Surplus yang terjadi pada bulan tersebut terjadi karena penurunan jumlah impor. Pada saat yang sama, impor juga melambat.

Sementara pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2019 terhambat karena yang mengkonstrain pertumbuhan adalah defsit neraca transkasi berjalan. “Tanpa adanya perbaikan yang sungguh-sungguh dari sektor industri, khususnya industri pengolahan, maka ekspor kita tidak akan benar-benar bangkit, “ucap Fithra.

Untuk ke depan, kata dia, ekspor harus ditingkatkan. Pada saat yang sama perluasan mitra dagang ke pasar nontradisional juga harus digencarkan. Sebab, negara-negara mitra dagang utama Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi. "Saya rasa sampai akhir tahun kondisi CAD tidak banyak berubah. Bahkan berpeluang melebar ke 3%," imbuh Fithra.

 

Hilirisasi Produk

Anggota Badan Anggaran dan Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan, tim ekonomi Presiden Joko Widodo harus fokus melihat kesempatan yang ada. Dalam hal ini, hilirisasi produk harus terus dilakukan, karena dengan itu nilai tambah dari produk ekspor bisa lebih tinggi.

“Tolong kreatif membuat ekspor yang produk hilir sehingga nilai komoditasnya menjadi mahal. Ini dilakukan oleh Thailand dan Vietnam. Mereka mengimpor produk hulu tetapi hilirnya diperkuat. Mereka memang impor hulu dari Indonesia, tetapi ekspornya keluar negeri dengan nilai tinggi,“ ucap Bambang.

Ia melihat, kebijakan biodiesl 20% (B20) yang akan dilanjutkan ke B30 belum berjalan optimal untuk menekan impor minyak dan gas (migas). Sebab, peran solar masih termasuk kecil untuk golongan migas yang diimpor. Jika dilihat secara keseluruhan, total impor memang mengalami penurunan namun pada saat yang sama, ekspor juga ikut menurun.

“Berarti daya saing komoditas kita untuk kualitas ekspor juga masih kalah dengan negara lain. Hal ini mengakibatkan ekspor mengalami penurunan, apalagi dengan adanya pembatasan impor minyak kelap sawit ke Eropa,” pungkas Bambang.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN