Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
hilirisasi industri tambang - bangun smelter

hilirisasi industri tambang - bangun smelter

Investasi Logam Tanah Jarang Terkendala Aturan

Jumat, 22 Januari 2021 | 14:38 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Investasi di sektor mineral tanah jarang terkendala Peraturan Menteri Perdagangan No.96 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Sebab, dalam aturan, ekspor logam tanah jarang dengan kandungan di bawah 99% dibatasi.

Beberapa logam tanah jarang yang disebutkan dalam aturan itu antara lain skandium, itrium, lantaum, serium, praseodimium, neodimium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, disprosium, holmium, dan erbium.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3EI) Jonatan Handojo menilai, persoalan teknis kandungan logam bukan ranah Kementerian Perdagangan (Kemendag). Selain itu, syarat yang ditetapkan Kemendag sangat sulit dipenuhi.

“Bahan baku logam tanah jarang itu diambil dari kotoran (slag) timah, zircon, dan monazite, yang kandungan mineralnya hanya 0,5-1,5 %. Jadi, tidak mungkin dimurnikan sampai 99%,” kata dia kepada Investor Daily, Jumat (22/1/2021).

Menurut dia, seharusnya Kemendag tidak perlu menetapkan persyaratan kandungan mineral. Kemendag cukup membuat aturan terkait jual beli mineral dan lalu lintas devisa.

Dia menilai, Permendag No.96 tahun 2019 menghalang-halangi investor yang akan mengajukan izin industri mineral tanah jarang dengan persyaratan yang tak masuk akal. Alasannya, kandungan mineral di bahan baku sangat rendah, sehingga tak bisa dimurnikan hingga di atas 99%.

“Saya kira aturan itu hanya menghalangi program pemerintah. Oleh karena itu, saya harap Menteri Perdagangan baru M. Lutfi mau mencabut aturan tersebut,” kata dia.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN