Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia

Izin Kembali ke BKPM, Eksekusi Investasi akan Membaik

Gora Kunjana, Kamis, 21 November 2019 | 17:31 WIB

JAKARTA, investor. id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengembalikan pengurusan perizinan mengenai investasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung untuk membuat surat resmi terkait pengembalian wewenang perizinan kepada BKPM.

"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden. Ini amanah buat BKPM. Kami optimistis  eksekusi investasi akan membaik yang selama ini sudah pipeline namun terhambat," ujar Anggotan Komisi Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Rizal Calvary Marimbo di Beijing, Tiongkok, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Rizal mengatakan, hambatan utama melambatnya investasi di Tanah Air disebabkan masalah perizinan.

"Sebanyak 32,6% karena perizinan, pengadaan lahan 17,3%, dan regulasi/kebijakan sebanyak 15,2%," ujar Rizal.

Dengan demikian, kata Rizal, satu kendala terbesar telah dituntaskan oleh pemerintah dan akan mendorong percepatan memulai usaha di Tanah Air.

Rizal mengatakan, saat ini ada Rp 708 triliun yang sudah pipeline masuk ke Indonesia. Namun terkendala oleh berbagai faktor, salah satunya oleh perizinan yang lama dan berbelit-belit.

Sebagainana diketahui, hari ini Presiden memutuskan bahwa kewenangan perizinan sepenuhnya dikembalikan kepada BKPM.

Pramono Anung. Foto: wikipedia
Pramono Anung. Foto: wikipedia

"Hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan berusaha sebenarnya Seskab telah membuat surat resmi kepada BKPM terkait hal itu, sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Pramono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11).

Ia mengatakan, pemindahan kewenangan itu berdasarkan pertimbangan bahwa Kepala BKPM Bahlil Lahadalia adalah orang  lapangan sehingga diberikan kewenangan untuk menangani pengurusan perizinan investasi. Pemerintah juga akan membentuk sistem satu pintu dalam pengurusan perizinan kapal.

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memberikan target kepada Bahlil untuk mendorong indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia, dari peringkat 73 pada tahun ini menuju posisi 40-50 pada 2021 mendatang.

“Bapak Presiden memberikan target. Dengan kewenangan sepenuhnya BKPM ditargetkan pada tahun 2021 berada pada ranking 50 dan mengarah ke peringkat 40. Jadi, harus ada reformasi,” kata Pramono.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA