Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wapres Jusuf Kalla. Foto: IST

Wapres Jusuf Kalla. Foto: IST

JK Ingatkan Pentingnya Pengendalian Polusi Udara

Tri Listiyarini, Jumat, 12 Juli 2019 | 14:06 WIB

JAKARTA, investor.id-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya semua lapisan masyarakat untuk terus berperan serta dalam upaya pengendalian polusi udara dan menjadikan bumi lebih hijau. Diperlukan pola hidup yang menyatu dengan alam yang di antaranya dapat ditandai dengan seminimal mungkin melakukan aktivitas yang menghasilkan unsur yang dapat mencemari alam, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan plastik.

Demikian disampaikan Jusuf Kalla (JK) saat membuka secara resmi Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 2019 di Jakarta, Kamis (11/7), yang mengambil tema Biru Langitku, Hijau Bumiku. Menurut JK, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang sangat cepat menimbulkan konsekuensi terjadinya peningkatan permintaan barang dan jasa serta peningkatan transportasi yang berbanding lurus dengan tingginya penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran yang kurang baik pada sektor transportasi menyumbang 70% pencemaran di perkotaan, disusul dengan sumbangan dari sektor industri. “Hal ini berdampak pada penurunan kualitas udara sehingga polusi udara telah muncul sebagai salah satu risiko kesehatan terkemuka di dunia,” kata JK.

Menurut JK, diperlukan pola hidup yang menyatu dengan alam. Hal tersebut dapat ditandai dengan seminimal mungkin melakukan aktivitas yang menghasilkan unsur yang dapat mencemari alam, misalnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan plastik, sabun, detergen, atau bahan kimia lainnya, termasuk mengelola sampah dengan bijak.

Untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan telah dilakukan upaya-upaya peralihan penggunaan bahan bakar bersih secara bertahap, pengalihan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke jenis angkutan umum massal, kebijakan pengetatan baku mutu emisi, dan pengembangan serta penambahan ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, law enforcement serta dorongan perubahan teknologi mulai diterapkan pada sumber-sumber pencemar industri. “Penyesuaian peraturan juga terus dilakukan berkaitan dengan standar emisi serta standar bahan bakar Euro-4,” kata Menteri Siti saat mendampingi Wapres JK.

Seperti dilansir situs resmi Kementerian LHK, Menteri Siti Nurbaya menerangkan, pemerintah dan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pelayanan transportasi massal berbahan ramah lingkungan, mengembangkan hari bebas kendaraan bermotor (car free day), menyediakan fasilitas parkir, serta merevitalisasi jalur pejalan kaki. Selain itu, pemerintah daerah juga membangun dan mengembangkan Taman Kota, Hutan Kota dan Kebun Raya. Bagi industri, dilakukan pengawasan pemenuhan baku mutu emisi, pelaporan emisi secara kontinyu yang terintegrasi dengan sistem pelaporan di Kementerian LHK.

Persoalan pencemaran lingkungan hidup yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan sampah di Indonesia yang semakin nyata dan kompleks, khususnya di daerah-daerah. Meninggalnya dua orang akibat tertimbun longsoran sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di salah satu kabupaten di Provinsi Banten, serta kematian ikan paus di perairan Wakatobi dengan 5,90 kg sampah plastik ditemukan dalam tubuhnya menjadi berita yang menyedihkan.

Juga adanya kali atau sungai dengan timbunan sampah sepanjang 1,60 kilometer dengan ketebalan 0,50 meter yang berlokasi tidak jauh dari Jakarta. Hasil survei pemantauan sampah laut oleh Kementerian LHK pada 2017 dan 2018 di 18 kabupaten/kota, menunjukkan rata-rata timbulan sampah laut sebesar 106,38 gram per meter persegi. Sumber pencemaran pesisir dan laut tersebut lebih banyak bersumber dari daratan yaitu 80% dan bersumber dari lautan 20% seperti sektor pelayaran dan perikanan. “Persoalan pencemaran pesisir dan laut telah menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks dan mengancam keanekaragaman kehidupan laut dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Menteri Siti.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA