Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Agus Pambagio, pengamat Kebijakan Publik. Sumber: BSTV

Agus Pambagio, pengamat Kebijakan Publik. Sumber: BSTV

Jokowi Diminta Terbitkan Perpres Konversi LPG ke Kompor Induksi

Kamis, 2 Desember 2021 | 10:07 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Payung hukum perlu dihadirkan untuk memuluskan rencana konversi kompor gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) ke kompor induksi. Seperti halnya konversi kompor minyak tanah ke kompor LPG, kebijakan setingkat Peraturan Presiden diperlukanuntuk memuluskan program nasional tersebut.

Pengamat kebijakan publik Agus Pembagio mengatakan, instruksi menggunakan kompor induksi yang datang dari Presiden Joko Widodo idealnya diikuti payung hukum untuk mengawal implementasinya.

“Presiden seharusnya menerbitkan aturan, sehingga bisa dilaksanakan. Kita bisa berkaca dari konversi minyak tanah, yang aturannya banyak, tapi pelaksanaannya banyak yang dievaluasi,” ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, belum lama ini.

Menurut Agus, dalam menerbitkan aturan untuk konversi kompor induksi, sebaiknya merujuk Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Agus menyarankan, dalam pelaksanaan konversi ke depan, sebaiknya perlu diterapkan sanksi, sehingga lebih mengikat.

“Semuanya harus disiapkan terlebih dahulu. Agar bagaimana kebijakan ini lebih sustainable,” katanya.

Agus menambahkan, dalam konversi kompor LPG ke kompor induksi, pemerintah juga perlu melibatkan antropolog, riset pasar yang matang, hingga strategi implementasi di masyarakat.

Koordinator Penyiapan Program Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Qatro Romandhi mengatakan pemanfaatan kompor induksi tidak hanya menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga mendorong perekonomian, menyerap tenaga kerja, hingga menghemat biaya memasak masyarakat. Rencananya, pemerintah menargetkan 19 juta pengguna kompor induksi hingga 2030. Jika target itu tercapai, maka negara bisa menghemat devisa Rp 50,6 triliun per tahun.

“Tak hanya itu, beban biaya memasak terpangkas 57%. Bagi PLN bisa mengoptimalisasi pemanfaatan reserve margin PLN di pagi dan sore hari sekitar 3,2 gigawatt (GW) dengan potensi pendapatan Rp 1,8 triliun per tahun,” tambahnya.

Sementara itu, Vice President Downstream Research and Technology Innovation PT Pertamina (Persero) Andianto Hidayat menyatakan dukungan perseroan untuk mempercepat transisi energi di Tanah Air. Salah satu strategi Pertamina memangkas impor LPG, yaitu dengan pengembangan gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

“Kalau pabrik DME terbangun, kita mengurangi impor 1 juta ton pada 2024 atau sekitar 15% dari kebutuhan impor. Lalu pada tahun berikutnya, saat pabrik lainnya terbangun 1 juta ton impor LPG kembali terpangkas,” tambahnya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menyatakan kesiapan PLN untuk menjalankan konversi LPG ke kompor induksi demi menyelamatkan anggaran negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Selain menggunakan energi domestik, kompor listrik juga sudah bisa diproduksi di Indonesia. Jadi selain menghemat devisa, program ini bisa ikut menggerakkan perekonomian dan mencetak lapangan kerja,” kata Bob.

Belajar dari konversi minyak tanah ke LPG, Ia menilai, agar konversi kompor induksi berjalan mulus dibutuhkan dukungan payung hukum dari pemerintah. “Ini bukan kepentingan PLN, bukan kepentingan Pertamina, tapi ini kepentingan bangsa,” kata dia.

Dalam pelaksanaannya pun, Bob menilai relatif mudah. Sebab, saat ini setiap rumah telah memiliki listrik sehingga PLN hanya tinggal menambah daya yang prosesnya selesai dalam 1-2 hari.

“Kalau tunggu DME lama, itu baru 2024. Tunggu tiga tahun, kita impor LPG terus, defisit transaksi berjalan (CAD) bisa menjadi Rp 67,8 triliun pada 2024. Kalau kita beralih ke kompor induksi, kita justru bisa segera menekan CAD,” ungkap Bob.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN