Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2019-2022 Mardani H Maming berfoto bersama para pengurus dan anggota Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2019-2022 usai acara pelantikan di Jakarta, Rabu (15/1/2020). Pelantikan BPP Hipmi periode ini mengusung tema peningkatan kualitas SDM pengusaha muda indonesia dalam menyambut era bonus demografi. Foto: SP/Joanito de Saojoao

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2019-2022 Mardani H Maming berfoto bersama para pengurus dan anggota Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2019-2022 usai acara pelantikan di Jakarta, Rabu (15/1/2020). Pelantikan BPP Hipmi periode ini mengusung tema peningkatan kualitas SDM pengusaha muda indonesia dalam menyambut era bonus demografi. Foto: SP/Joanito de Saojoao

Jokowi Dorong Pengusaha Muda Garap Proyek-proyek Pemerintah

Leonard AL Cahyoputra, Kamis, 16 Januari 2020 | 10:30 WIB

JAKARTA, investor.id – Presiden Jokowi membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para pengusaha muda untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis pemerintah. Para pengusaha muda juga dipersilakan bermitra dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan investor asing.

Presiden bahkan sudah meminta secara khusus kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar proyek-proyek BUMN tidak digarap sendiri oleh BUMN, melainkan dikerjasamakan dengan para pengusaha nasional.

“Ini untuk menjawab keluhan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang ingin dilibatkan dalam proyek-proyek strategis pemerintah,” kata Presiden Jokowi pada acara pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1).

Menurut Presiden, pihaknya telah mengakomodasi keluhan para pengusaha muda dengan mengangkat dua orang dari keluarga besar Hpimi menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kedua orang itu adalah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Keluhan yang sering disampaikan ke saya dari Hipmi sudah saya jawab,” tegas Presiden.

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Jokowi mengungkapkan, dirinya sudah berpesan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek di BUMN dikerjakan semua oleh BUMN, anak-anak usaha BUMN, dan cucu-cucu BUMN. Pekerjaan itu harus juga diberikan kepada pihak swasta, terutama pengusaha muda yang terhimpun dalam Hipmi.

“Seingat saya, dalam setahun di BUMN ada proyek senilai Rp 2.400  triliun yang bisa dikerjakan. APBN kita saja hanya Rp 2.500 triliun. Dari angka itu, para pengusaha muda bisa tumbuh, naik kelas ke level menengah, yang kelas menengah menjadi besar. Saya sudah titip, tanyakan ke Pak Erick Thohir, tanyakan langsung,” papar dia. 

Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia

Pesan yang sama, menurut Kepala Negara, juga disampaikan kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Mantan ketua umum Hipmi itu memegang portofolio tidak kecil di BKPM, yaitu sekitar Rp 900 triliun setiap tahunnya. Presiden mengaku sudah meminta Bahlil agar para pengusaha muda disandingkan dengan investor asing yang berinvestasi di Indonesia. “Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Itu bisa dilakukan saat mereka datang minta memizin untuk investasi di negara kita,” ujar Presiden.

Jokowi juga meminta Bahlil menyelesaikan berbagai kendala investasi di Tanah Air. Saat ini, kasus investor batal berinvestasi karena terhambat perizinan masih terjadi.

“Saya sudah titip supaya investor dilayani dengan baik. Sudah banyak investor yang datang ke kita, sudah datang, masuk di dalam pintu, tapi balik keluar,” tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak keberatan namanya ‘dicatut’ Bahlil Lahadalia untuk ‘mengancam’ kepala daerah yang menghambat investasi, termasuk untuk mempercepat perizinan usaha. Sejauh ini, pencatutan itu terbukti mampu menyelesaikan hambatan investasi di Banten. “Kalau ancam gubernur, bupati, wali kota, bawa nama saya, tapi masalahnya selesai. Bagi saya tidak ada masalah, akhirnya rampung,” ucap Presiden.

Jokowi menjelaskan, sekitar 42 ribu regulasi yang tumpang tindih saat ini juga menjadi penghambat investasi. Untuk menyelesaikannya, pemerintah sedang memproses pengajuan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law kepada DPR.

Menurut Presiden, terdapat 74 undang-undang (UU) yang akan direvisi sekaligus dalam omnibus law. Pekan ini, rancangannya ditargetkan rampung. Setelah itu, pemerintah bisa langsung mengajukannya ke DPR untuk dibahas.

“Saya kira, kalau bisa diselesaikan dengan cepat, ini akan mejadi lompatan bagi kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), serta memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” ujar dia.

Ketum BPP Hipmi Mardani H Maming. Foto: IST
Ketum BPP Hipmi Mardani H Maming. Foto: IST

Di tempat yang sama, Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming menyambut baik peluang yang diberikan Presiden Jokowi. Anggota Hipmi di berbagai daerah siap bekerja sama dan akan melangsungkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Kalau di Hipmi kan banyak kontraktor, pengusaha wisata, dan pengusaha lainnya. Itu akan dikolaborasikan seusai kapasitasnya. Kami juga tidak mau Hipmi masuk tapi merugikan,” kata dia.

Mardani mengemukakan, momen bonus demografi Indonesia yang diproyeksikan terjadi pada 2030-2040, seperti pedang bermata dua. Sebab, jika Indonesia tidak siap, alih-alih menguntungkan, bonus demografi malah bisa menjadi bencana.

Untuk itu, menurut Mardani, Hipmi menggagas beberapa program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya pada generasi muda.

“Hipmi tidak akan memberikan sekadar teori. Hipmi akan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk praktik langsung mengelola bisnis,” ujar dia.

Dia menerangkan, program Hipmi Coffee Entrepreneur dengan Hipmi Perguruan Tinggi adalah salah satu cara bagaimana Hipmi turut berupaya meningkatkan kualitas SDM generasi muda.

“Program ini merupakan hasil kerja sama BPP Hipmi dengan produsen kopi yang langsung menjadi mentor di bidang itu. Jadi, kami pupuk mulai dari bangku kuliah,” tutur Mardani, CEO PT Maming 69 dan PT Batulicin 69, holding company yang membawahkan 55 entitas anak perusahaan.

Pelantikan BPP Hipmi dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri. Foto: IST
Pelantikan BPP Hipmi dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri. Foto: IST

Selain program Hipmi Coffee Entrepreneur, kata Mardani Maming, Hipmi akan terus menggencarkan program Hipmi Goes to Campus, Hipmi Goes to School, Hipmi Santripreneur, serta membuka akses permodalan dan pembinaan bagi seluruh anggota Hipmi.

“Kami pun berharap dunia usaha dapat lebih bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah,” ucap dia.

Dia menjelaskan, program-program tersebut digagas dengan tujuan membangun semangat dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dalam diri generasi muda. SDM para pengusaha muda Indonesia kelak diharapkan berkembang menjadi pengusaha yang andal, profesional, dan memiliki daya saing.

Dunia usaha, menurut dia, juga harus terus bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda). “Dengan begitu, akan lahir banyak pengusaha muda hebat dari daerah, munculnya peluang investasi, dan terbukanya lapangan kerja baru, sehingga ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia semakin meningkat,” tandas dia.

Pengusaha muda yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Kalimantan Selatan ini mengusulkan kepada pemerintah agar berani merekrut generasi muda untuk bekerja dan mengemban tanggung jawab pada posisi-posisi strategis.

Mardani menegaskan, sudah saatnya Indonesia mengoptimalkan peran generasi milenial di berbagai bidang, mulai pemerintahan, legislatif, bisnis, hingga berbagai bidang lainnya.

“Jika sepakat bahwa perlu adanya regenerasi, sekaranglah waktunya untuk diwujudkan. Misalnya berilah kesempatan generasi muda kita untuk menduduki jabatan penting di BUMN yang jumlahnya mencapai 142 perusahaan. Pada saatnya nanti, mereka akan siap menghadapi persaingan di era bonus demografi,” ucap dia.

Kurang Berdampak

David Sumual. Foto: IST
David Sumual. Foto: IST

Menanggapi hal itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual membenarkan bahwa selama ini pembangunan proyek-proyek pemerintah, khususnya infrastruktur, tidak ‘menetes’ ke para pengusaha nasional, karena semua digarap BUMN, anak perusahaan BUMN, dan cucu perusahaan BUMN.

“Itu pula yang menjadi salah satu penyebab masifnya pembangunan infrastruktur tidak terlalu berdampak pada konsumsi domestik di sektor swasta,” kata David kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (15/1).

Meski demikian, menurut David Sumual, hal itu dapat dipahami, mengingat dalam lima tahun terakhir pemerintah menggunakan BUMN sebagai lokomotif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, ke depan, pemerintah tidak bisa lagi hanya bergantung pada BUMN untuk membangun infrastruktur.

“Dari sisi kondisi finansial tidak bisa bergantung lagi ke BUMN. Proyek infrstruktur nggak bisa semuanya dicover lewat BUMN. Sebab, proyeknya semakin banyak, sedangkan kapasitas keuangan, operasional, dan SDM BUMN terbatas. Rasio leverage BUMN juga sudah lumayan tinggi. Jadi, proyek perlu didistribusikan ke swasta,” ujar dia.

David Sumual menjelaskan, sudah saatnya swasta menerima tongkat estafet sebagai pelaku pembangunan infrastruktur nasional, apalagi kini swasta memiliki kemampuan tersebut. “Proyek infrastruktur di daerah secara finasial tidak menguntungkan, tetapi harus dibangun, karena bisa menggerakkan ekonomi daerah. Itu yang membutuhkan peran pemerintah. Sedangkan proyek yang secara finansial dan ekonomi feasible, ya swasta perlu diberi kesempatan lebih dulu,” papar dia.

Dia sepakat bahwa para pengusaha muda harus tetap profesional dengan menjunjung tinggi tata kelola (governance), sehingga proyek-proyek yang digarapnya tidak menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, kata David, para pengusaha muda perlu menggandeng investor asing, dengan tujuan transfer pengetahuan dan transfer teknologi.

“Transfer knowledge dan transfer teknologi itu penting untuk kemandirian, pengembangan, dan penguasaan mereka ke depan,” tandas dia.

David pun optimistis Indonesia akan memiliki para pengusaha hebat, yang bukan saja menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bisa go international dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan global.

“Pak Jokowi pun mulai memberi peran kepada pengusaha muda di kabinet. Ini artinya pemerintah sudah memberikan kesempatan. Jadi, semua terbuka luas, tinggal pengusaha muda harus berdaya saing, kreatif, inovatif, dan tahan banting,” tegas dia.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Rasi Tamadhika Fajar Ramadhan yang dihubungi Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Rabu (15/1), mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi patut didukung. Namun, yang terpenting selanjutnya adalah mengawal agar itikad ini bisa benar-benar terimplementasikan.

“Soal kesiapan pengusaha muda, mereka memiliki modal kreativitas. Sudah banyak pengusaha muda yang muncul melalui ide bisnis yang lebih kreatif dengan mendirikan perusahaan rintisan (start-up). Dalam konteks yang disampaikan Presiden, adakah isentif yang akan diberikan? Ini yang perlu digarisbawahi,” ujar dia.

Berdasarkan hasil kajian Core, kata Rasi, dalam menggarap proyekproyek infrastruktur, sudah cukup banyak BUMN yang bekerja sama dengan swasta. Namun, seringkali  problem yang dihadapi swasta adalah pembiayaan.

Sedangkan proyek infrastruktur membutuhkan modal besar, salah satunya untuk pembebasan lahan. “Jadi, untuk pengusaha muda kembali lagi tergantung apakah memiliki pembiayaan yang cukup atau tidak untuk proyek besar yang ditawarkan pemerintah” ucap dia.

Rasi Tamadhika menjelaskan, dominasi BUMN dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur pemerintah juga banyak faktor penyebabnya. Selain masalah permodalan, kondisi itu dipengaruhi kualifikasi proyek, apakah layak secara bisnis atau tidak di mata pengusaha nasional. Dalam kondisi tertentu, BUMN mau tidak mau mesti turun tangan selaku pengemban agen pembangunan.

“Yang menjadi beban bagi swasta untuk terlibat adalah masalah pembiayaan. Swasta akan enggan menyentuh hingga ranah seperti pembebasan lahan, sehingga mau tidak mau BUMN-lah yang akan bermain,” tutur dia.

Menurut Rasi, pemerintah perlu mendorong mekanisme kerja sama yang memungkinkan lebih banyak pengusaha muda bermitra dengan BUMN dan investor asing untuk tujuan transfer pengetahuan dan transfer teknologi sehingga daya saingnya terus naik di pentas nasional dan global.

Pindah Ibu Kota

Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV
Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Di hadapan para pengusaha Hipmi, Presiden Jokowi juga menyinggung soal pemindahan ibu kota Negara (IKN). Menurut Presiden, perpindahan IKN ke Kalimantan Timur bertujuan mendorong perbaikan pola pikir masyarakat Indonesia.

“Pindahnya ibu kota ini bukan pindahnya lokasi atau pindahkan gedung istana, bukan itu. Yang kita gagas ini adalah perpindahan mindset, perpindahan pola pikir, perpindahan pola kerja, perpindahan kultur kerja,” kata Presiden.

Total luas lahan yang akan disediakan untuk kawasan IKN baru mencapai 256 ribu ha, dengan estimasi biaya pembangunan Rp 466 triliun. Lokasi IKN baru yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan terpisah di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (15/1), Presiden Jokowi menjelaskan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membangun IKN baru diperkirakan sekitar Rp 100 triliun.

“Saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail, pemerintah harus keluar berapa. Tapi saya melihat, pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp 100 triliun,” ujar Jokowi, dalam rapat terbatas lanjutan persiapan pemindahan IKN yang dihadiri Wapres Ma’ruf Amin dan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Kepala Negara, berbagai hal yang berkaitan dengan pemindahan IKN bisa dikerjakan lembaga baru yang bakal dibentuk, yaitu Badan Otorita Ibu Kota. Presiden menargetkan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat terbentuk pada Januari 2020. (tm/ts)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA