Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Shinta Kamdani. Foto: IST

Shinta Kamdani. Foto: IST

Kadin Beberkan Tantangan dan Peluang Tarik Investasi 2021

Rabu, 27 Januari 2021 | 04:41 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo menargetkan realisasi investasi pada 2021 naik menjadi Rp 900 triliun. Angka tersebut tumbuh 4,8% dari target realisasi investasi yang dicantumkan dalam sasaran strategi dan indikator kinerja renstra BKPM sebesar Rp 858,5 triliun.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, peningkatan investasi akan terdorong secara natural seiring dengan penguatan trend normalisasi ekonomi nasional.

“Tantangan terbesar kita saat ini adalah mengendalikan pandemi secepatnya agar kita bisa lebih cepat normalisasi, menggenjot kinerja, membuka lapangan kerja dan kembali meningkatkan daya beli dan  mengembalikan confidence konsumsi masyarakat,”tutur Shinta kepada Investor Daily, Selasa (26/1) malam.

Ia mengatakan bahwa,  tanpa pengendalian pandemi dan normalisasi, akan sangat sulit bagi pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi usaha karena modal akan terus terkikis oleh biaya operasi yang lebih besar daripada revenue-nya.

Apalagi Shinta menghitung bahwa biaya operasi akan semakin berat dibandingkan tahun lalu disebabkan beberapa faktor yakni kenaikan upah di beberapa wilayah, subsidi perusahaan untuk kesehatan atau kesejahteraan karyawan terkait Covid seperti test Covid, disinfeksi ruang kerja, pemberian vitamin, atau vaksinasi mandiri, jatuh tempo pembaruan sewa, pengurangan subsidi pemerintah untuk korporasi.

Kedua, determinan utama pada investasi adalah ekosistem usaha yang efisien dan mudah diprediksi (certainty).

“Karena itu tantangan kedua terbesar adalah segera merampungkan aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja secara konsisten, reasonable dan prudent atau tidak membebani pelaku usaha dan calon investor secara berlebihan,”jelasnya.

Shinta menilai jika aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja tidak konsisten maka trend investasi ini tidak akan bertahan lama. Sebab  beban usaha formal akan kembali menjadi terlalu berat bagi pelaku usaha atau investor baru yang  umumnya adalah pelaku usaha UMKM yang  selama ini beroperasi secara informal.

“Kondisi ini juga tidak baik untuk menarik FDI yang akan menjadi pendorong besar untuk peningkatan produktifitas ekspor, akselerasi adopsi teknologi & integrasi Indonesia ke dlm global supply chain krn UUCK tidak akan menghasilkan hal tersebut tanpa implementasi peraturan yang konsisten di lapangan yang menciptakan efisiensi riil bagi pelaku usaha,”tandasnya.

Kemudian yang ketiga, perlu reformasi struktural yang berkelanjutan di berbagai sektor dan aspek usaha yang belum dicover oleh UU Cipta kerja, misalnya efisiensi supply chain dan  logistik dalam negeri, efisiensi biaya energi di dalam negeri.

Selanjutnya pemerintah perlu  mengefisiensikan ICOR, membenahi mismatch produktivitas dan domestic supply chain, masalah keterbatasan skilled workers, masalah produktivitas dan skills mismatch pekerja.

“Tanpa reformasi-reformasi ini pasca UUCK, kelemahan-kelemahan  struktural pada ekonomi nasional akan terus menjadi masalah besar terhadap sustainability pertumbuhan nasional di masa mendatang,”jelasnya,

Sementara itu terkait penciptaan nilai tambah  dari  hilirasi investasi, pemerintah juga perlu meningkatkan komponen jasa yang diintegrasikan ke sektor ekonomi lain sebagai nilai tambah bagi produk atau output sektor ekonomi.

“Ini disebut sebagai servicification dan bisa dilakukan dengan berbagai cara dari pra-produksi hingga post-produksi misalnya dengan investasi R&D, inovasi produk barang & jasa, inovasi logistik/distribusi barang, layanan purnajual, dan sebagainya. Karena itu, investasi di sektor jasa untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan kualitas jasa nasional menjadi penting, khususnya unutk sektor jasa vital seperti energi, logistik/transportasi,  termasuk infrastruktur fisik,”jelasnya.

Kedepannya Shinta menilai investasi akan didominasi oleh PMDN hal ini didorong faktor pandemi Covid-19.

“Memang dominasi masih ada di PMDN terutama karena faktor pandemi. Walaupun dengan adanya SWF dan normalisasi ekonomi global dimana banyak perusahaan tidak mau lagi bergantung kepada Tiongkok akan banyak peluang investor asing untuk relokasi”, pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN