Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perkembangan realisasi pencairan stimulus penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Perkembangan realisasi pencairan stimulus penanganan Covid-19 dan dampaknya.

PEMERINTAH AKAN TERBITKAN LAGI SBN RP 900,4 TRILIUN

Kadin Minta Kredit Modal Kerja Segera Dikucurkan

Jumat, 3 Juli 2020 | 12:59 WIB
Triyan Pangastuti dan Nida Sahara

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani meminta pemerintah memberikan penjaminan kredit dan mendorong perbankan mengucurkan kredit modal kerja. Program restrukturisasi utang tanpa pengucuran kredit tidak akan optimal dan tidak mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Untuk membiayai stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional yang terdampak Covid-19 yang dianggarkan Rp 695,20 triliun dan defisit APBN, pemerintah menyatakan akan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara hingga akhir tahun ini senilai Rp 900,4 triliun. Jika diasumsikan lelang tersisa tinggal sebanyak 12 kali, setidaknya perlu penyerapan sekitar Rp 75 triliun per lelang, yang antara lain akan dilakukan oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Rosan Roeslani mengatakan, setelah dilakukan restrukturisasi pinjaman nasabah, perbankan bisa dikatakan belum memberikan kredit modal kerja. Kebutuhan kredit modal kerja untuk menggerakkan kembali dunia usaha di Tanah Air ini diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 600 triliun.

“Nah, seperti dilakukan negara-negara lain, pemerintah Indonesia perlu memberikan penjaminan kredit sekitar 80-90% dan sisanya perbankan agar tidak ada moral hazard. Untuk penempatan dana pemerintah di empat bank Himbara Rp 30 triliun untuk pengucuran kredit juga harus dengan bunga rendah. Yang paling penting implementasi cepat, jangan sampai yang sudah mengalami kelumpuhan temporary jadi kelumpuhan permanen. Kehadiran pemerintah dalam program penyelamatan ini harus cepat sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” katanya dalam pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dengan Kadin Indonesia, Apindo, dan Hipmi di Jakarta, Kamis (2/7).

Hadir pula dalam pertemuan itu antara lain Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming. Selain itu Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo.

Menanggapi permintaan pengusaha Indonesia tersebut, Anto mengatakan, OJK akan menjembatani kebutuhan para pelaku usaha dan sektor jasa keuangan. OJK juga menegaskan ketersediaan likuiditas perbankan cukup dan pengucuran kredit lebih tergantung pada kesiapan kegiatan ekonomi bergerak, ini termasuk untuk mencukupi kebutuhan kredit modal kerja yang diperkirakan kalangan dunia usaha mencapai sekitar Rp 600 triliun.

Penyaluran Stimulus Lambat

Anggaran PEN untuk UMKM
Anggaran PEN untuk UMKM


Sementara itu, anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya pada ekonomi ditetapkan pemerintah naik menjadi Rp 695,20 triliun, namun realisasinya dinilai masih sangat kecil. Anggaran tersebut dibagi untuk enam sektor, yakni kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 106,11 triliun.

Untuk anggaran UMKM misalnya, terbagi atas enam pos, yakni subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) Rp 1 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,40 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Rp 1 triliun.

Sementara itu, untuk pembiayaan korporasi BUMN dan swasta terbagi untuk tiga pos. Rinciannya pertama adalah penempatan dana untuk restrukturisasi korporasi padat karya Rp 3,42 triliun, yang tidak secara tegas disebutkan apakah ini hanya untuk korporasi swasta ataukah juga untuk BUMN. Sedangkan pos kedua dan ketiga jelas khusus untuk BUMN, yakni berupa Penyertaan Modal Negara Rp 20,50 triliun (Hutama Karya Rp 7,5 triliun, BPUI Rp 6 triliun, Permodalan Nasional Madani Rp 1,5 triliun, ITDC Rp 0,5 triliun, dan PPA Rp 5 triliun); serta pinjaman Rp 29,65 triliun (Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, KAI Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, Krakatau Steel Rp 3 triliun, Perumnas Rp 0,65 triliun, dan PPA Rp 10 triliun).

Meski sudah ada perbaikan sejak para menteri dan sejumlah lembaga kena marah Presiden Joko Widodo 18 Juni lalu karena pencairan stimulus kecil dan lambat, namun hingga kini pencairan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya itu belum banyak kemajuan. Hingga 29 Juni 2020, realisasi stimulus baru 4,68% untuk sektor kesehatan, 34,06% perlindungan sosial, insentif usaha 10,14%, UMKM 22,74%, sektoral kementerian/lembaga dan pemda 4,01%, dan bahkan untuk pembiayaan korporasi nol.

Rosan Roeslani mengkritisi, pelaksanaan stimulus dari regulator masih lambat dalam mendukung sektor riil di tengah pandemi Covid-19 yang masih meningkat. Selain restrukturisasi utang, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang paling terdampak juga membutuhkan kredit modal kerja.

“Data yang disampaikan oleh OJK sesuai dengan yang diprediksi Kadin, bahwa dalam waktu singkat dampak pandemi sangat terasa di UMKM. Hal tersebut tercermin dari jumlah restrukturisasi kredit mencapai 50% dari total kredit perbankan kepada UMKM. UMKM yang sudah restrukturisasi sudah 50% dari total lending kepada UMKM yang sekitar Rp 1.100 triliun, ya sudah Rp 500 triliun lebih yang  restrukturisasi," tutur dia.

Sementara itu, jika dilihat total yang meminta restrukturisasi dari UMKM mencapai lebih dari Rp 1.350 triliun. Jumlah tersebut sudah sekitar 25% dari total penyaluran kredit perbankan nasional. Dari jumlah ini,OJK mencatat, permintaan yang sudah disetujui sekitar Rp 685 triliun.

Rosan menyebut, perlu langkah nyata dalam mendukung segmen UMKM agar bisa bertahan pada kondisi saat ini. Jika terlambat, maka perbankan bisa harus merestrukturisasi kredit hampir separuh dari total penyaluran kredit industri perbankan.

"Kami pun menyampaikan bahwa kalau tidak ada langkah-langkah konkret, angka ini bisa berkembang menjadi 40-45% dari kredit bank yang sebesar Rp 5.700 pada Desember lalu. Atau, bisa mencapai angka kurang lebih Rp 2.500 triliun-2.800 triliun pada akhir tahun ini," ucap dia.

Oleh karena itulah perlu ada langkah lain yang cepat di samping melakukan restrukturisasi utang, yakni menyalurkan kredit modal kerja kepada para pengusaha, buka hanya UMKM, tapi juga pengusaha besar. Kredit modal kerja sangat dibutuhkan pengusaha dalam rangka untuk menggerakkan kembali ekonomi.

“Dari sisi supply sudah ada penempatan dana pemerintah (Rp 30 triliun) di Himbara, nah penyaluran kredit modal kerja diharap cepat diimplementasikan. Kan dari asosiasi menyampaikan setelah restrukturisasi utang, perbankan masih belum memberikan modal kerja kepada UMKM dan dunia usaha secara umum," tutur dia.

5 Jalur Lelang SBN
Pada kesempatan terpisah, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir mengatakan, nilai sisa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah untuk menutup pembiayaan APBN 2020 hingga akhir tahun ini mencapai Rp 900,4 triliun. Namun, sebagian dari penerbitan SBN tersebut kemungkinan besar tidak bisa diserap pasar sehingga harus disiapkan skema lain.

Oleh karena itu, Riko Amir mengatakan, sisa penerbitan akan dipenuhi melalui lima jalur yaitu lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel dengan kisaran Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun, private placement, penerbitan SBN valuta asing (valas), dan skema khusus ke Bank Indonesia (BI).

“Sisa penerbitan SBN sebesar Rp 900,4 triliun itu tidak semuanya (bisa) diserap market. Tentunya, market tidak akan menyerap sebesar itu,” tandas Riko dalam diskusi Strategi dan Kebijakan Pembiayaan APBN 2020 untuk Akselerasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara virtual, Jakarta, Kamis (2/7).

Riko memberikan gambaran, jika jadwal penerbitan atau lelang SBN Rp 900,4 triliun yang tersisa hanya 12 kali hingga akhir tahun ini, maka setidaknya perlu penyerapan dana dari pasar dalam kisaran Rp 70 triliun-75 triliun per lelang. “Market kita tahun lalu (rata-rata) hanya menyerap Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun untuk setiap lelang. Sehingga, kami memperkenalkan SBN skema khusus yang dibeli Bank Indonesia,” ujar dia.

Menurut Riko, pemerintah mengandalkan penerbitan SBN untuk pembiayaan anggaran karena defisit APBN melebar hingga menjadi Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% produk domestik bruto. Angka tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

“Kenaikan defisit ini sejalan dengan peningkatan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 695,2 triliun. Untuk merespons kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, tidak hanya Indonesia yang melakukan pelebaran defisit. Hampir semua negara melakukan stimulus fiskal,” ujar dia.

Ia menegaskan, ketika pertumbuhan ekonomi turun karena terkena dampak Covid-19, maka pemerintah hadir dengan memberikan stimulus fiskal sebagai kebijakan countercyclical dan untuk menggerakkan kembali ekonomi.

Riko merinci, dari pembiayaan utang tahun ini yang mencapai Rp 1.220,4 triliun, porsi penerbitan SBN neto sebesar Rp 1.173,7 triliun, pinjaman sebesar Rp 46,7 triliun dan pembiayaan nonutang sebesar Rp 181,2 triliun.

Riko mengatakan, ada dua pesan yang hendak disampaikan dari adanya SBN skema khusus yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI). Pertama, bahwa ada burden sharing antara pemerintah dan bank sentral. “Kedua, memastikan bahwa SBN yang kami sampaikan ke lelang domestik masih sesuai dengan yang diharapkan oleh market,” jelas dia.

Kendati begitu, untuk skema dan mekanisme penerbitan SBN skema khusus masih terus dibahas secara intensif antara pemerintah dan BI. Dalam beberapa hari ke depan, dipastikan, akan lebih jelas bentuk dan berapa porsi nilai SBN yang akan diserap oleh bank sentral.

Oportunistik dan Prudent
Riko juga menjelaskan, pemerintah mengusulkan skema burden sharing dengan BI untuk mengurangi beban bunga utang pemerintah. Dengan burden sharing itu, BI dapat menanggung sebagian beban yang timbul akibat tambahan pembiayaan utang pemerintah.

Skema dan mekanisme penerbitan SBN tersebut harus melalui surat keputusan bersama kedua pihak, yang tengah dibahas secara insentif antara pemerintah dan BI guna dicapai porsi burden sharing yang lebih adil.

“Mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah jelas bentukannya seperti apa dan juga berapa yang akan diambil oleh BI. Tapi, gambarannya seperti itu, kalau sisa penerbitan SBN Rp 900,4 triliun kita masukkan ke market semua, ini jelas tidak mungkin sehingga ada burden sharing dengan BI,” imbuh dia.

Menurut Riko, dalam strategi pembiayaan, pemerintah akan mengarahkan pembiayaan yang lebih oportunistik, terukur, dan prudent. Oportunistik artinya mencari kesempatan pembiayaan dengan cost of fund minimal dan tidak sembarangan, terukur artinya mengukur segala risiko yang mungkin muncul, dan prudent adalah ada akuntabilitas yang jelas.

OJK Dukung
Sementara itu, Anto Prabowo menegaskan, OJK mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada sektor riil sebagai dukungan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut dilakukan setelah berdiskusi dan mendapat masukan dari sejumlah asosiasi pelaku sektor riil.

Anto mengatakan, pihaknya membangun komunikasi dan meminta masukan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sektor riil bisa kembali tumbuh. OJK juga telah bertemu dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membahas rencana ekspansi kredit setelah mendapatkan dana dari pemerintah sebesar Rp 30 triliun yang difokuskan untuk UMKM dan sektor riil padat karya. Dana ini diatur dalam PMK No 70 Tahun 2020.

"OJK mendukung implementasi pemerintah terkait PEN yang diatur dari PP No 23/2020 dan kemudian dikaitkan dengan Himbara. Ini siap jadi katalisator untuk percepat pemulihan sektor riil dan memberikan stimulus berupa kredit modal kerja," ujar Anto.

Pihaknya mengaku optimistis hingga akhir tahun ini pertumbuhan kredit perbankan akan positif. OJK juga akan selalu memantau progress dari penyaluran dana  yang ditempatkan di Himbara agar cepat disalurkan kepada dunia usaha.

Menurut Anto, yang menjadi kendala saat ini adalah lemahnya permintaan kredit dari sektor riil, akibat dari dampak pandemi Covid-19. Namun, dengan pelonggaran pembatasan sosial, diharapkan aktivitas ekonomi kembali berjalan dan meningkatkan permintaan kredit, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“OJK juga ke depan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dunia usaha dan sektor jasa keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit, khususnya dari Himbara yang mendapatkan dana Rp 30 triliun. OJK akan terus berkoordinasi untuk mempercepat pemberian stimulus modal kerja dan pelaksanaan bisa tepat sasaran," imbuh dia.

Sebagai regulator industri jasa keuangan, OJK juga meminta masukan kepada para pengusaha untuk menyampaikan perusahaan-perusahaan mana saja yang potensial untuk diberikan pembiayaan. Ini dengan catatan perusahaan tersebut memang terdampak Covid-19 dan merupakan usaha padat karya.

OJK juga mencatat restrukturisasi kredit sudah mulai landai, di mana puncak permintaan restrukturisasi terjadi pada April dan Mei 2020. OJK berharap, ketika sudah melandai, maka mulai menggerakkan sektor riil, dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan.

Harus Permudah Persyaratan
Hariyadi mengatakan, tantangan saat ini adalah menumbuhkan permintaan kredit. Pasalnya, sebesar apa pun stimulus yang diberikan, jika masyarakat dan dunia usaha tidak bergerak, maka ekonomi juga akan menjadi lebih sulit.

Pihaknya juga menyebut, proses restrukturisasi kredit masih terdapat sejumlah kendala, terutama di sebagian bank yang meminta biaya restrukturisasi kepada debiturnya dan meminta bunga yang lebih tinggi. "Ini tidak cukup membantu, karena percuma juga, setelah pandemi selesai, kita mengalami biaya lebih tinggi," imbuh dia.

Selain itu, Apindo juga meminta supaya OJK memperpanjang jangka waktu dari aturan POJK No 11 Tahun 2020 mengenai restrukturisasi kredit. Memperpanjang masa restrukturisasi kredit ini bisa meminimalisasi debitur bermasalah dengan kolektibilitas dan menghindari perbankan bermasalah dengan pencadangan dana.

"Kami membahas menyangkut kemungkinan perpanjangan POJK No 11/2020. Karena untuk beberapa sektor (usaha), jangka waktu 1 tahun (restrukturisasi) kemungkinan besar tidak cukup waktunya," kata Hariyadi.

Bab VI Pasal 10 POJK No 11 Tahun 2020 menyebut, proses restrukturisasi yang diberikan termasuk kepada debitur UMKM berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021, atau sekitar satu tahun setelah ketentuan diundangkan. Namun, pelaku usaha minta perpanjangan lebih dari satu tahun.

Sedangkan Mardani menyambut baik dikeluarkannya POJK No 11 Tahun 2020 untuk restrukturisasi kredit, khususnya bagi UMKM. Dia mengaku para pengusaha, khususnya yang di daerah, sangat mengharapkan relaksasi dari pemerintah.

Pada kesempatan terpisah, Mandiri Sekuritas (Mansek) mengungkapkan peranan bank sentral membeli surat utang pemerintah untuk membantu pembiayaan penanganan Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara lain. Ia menambahkan, kepemilikan surat utang pemerintah RI oleh bank sentral BI baru sebesar 9% dari total penerbitan SBN.

“Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada aktivitas ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah RI melakukan kebijakan di luar kebiasaan atau extraordinary dan unconventional kebijakan moneter. Extraordinary dan unconventional monetary policy juga terjadi di India, Malaysia, dan Filipina, yang juga melakukan hal yang sama,” ujar Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto.  (lm/sn/th/en)

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN