Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Shinta Kamdani. Foto: IST

Shinta Kamdani. Foto: IST

Kadin: Omnibus Law Bisa Dongkrak Investasi 2020

Leonard AL Cahyoputra, Minggu, 17 November 2019 | 12:06 WIB

JAKARTA, investor.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memprediksi penerapan omnibus law berpotensi meningkatkan investasi pada kuartal II atau III tahun depan secara signifikan. Omnibus law sangat strategis dan bisa menjawab kebutuhan deregulasi aturan investasi dan kebijakan ekonomi yang membuat biaya produksi tinggi.

Selain itu, omnibus law membuat biaya supply chain industri manufaktur nasional lebih produktif dan kompetitif. Semua ini bisa terjadi, apabila omnibus law berisi deregulasi kebijakan-kebijakan yang diinginkan pengusaha.

“Jadi, omnibus law perlu diterapkan secepat mungkin, selama masih ada momentum investment diversion di level global karena perang dagang,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta, Jumat (15/11).

Shinta berharap, pelaksanaan omnibus law bisa dilakukan secara konsisten, sederhana, dan cepat, sehingga pengurusan investasi usaha baru bisa menjadi lebih cepat sesuai ratarata Asean, yakni 6-8 minggu. Jika bisa dilakukan dengan baik, omnibus law berpotensi meningkatkan investasi di Indonesia dengan signifikan pada kuartal II atau III-2020.

Shinta Kamdani
Shinta Kamdani

Seperti diberitakan, pemerintah berniat menebitkan UU omnibus, yakni UU Cipta Lapangan Kerja, yang merupakan revisi dan penyederhanaan terhadap sekitar 71-74 Undang-Undang di berbagai sektor. Awalnya, Presiden Joko Widodo menyebut akan adanya dua UU omnibus, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Dalam perkembangan terbaru, hanya satu UU omnibus yang bakal diterbitkan, yakni UU Cipta Lapangan Kerja.

Omnibus law merupakan satu Undang- Undang (UU) yang merevisi sejumlah UU sekaligus untuk menyasar isu besar di sebuah negara. UU omnibus yang dikenal dengan UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran.

Sejumlah negara telah menerapkan omnibus law, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Irlandia. Irlandia bahkan menerbitkan UU omnibus yang merevisi lebih dari 3.000 UU.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Januari-September 2019 mencapai Rp 601,3 triliun atau meningkat 12,3% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 535,4 triliun. Jumlah ini mencapai 75,9% dari target 2019 sebesar Rp 792 triliun. Pada periode itu, investasi di sektor manufaktur turun 13,15% menjadi Rp 147,3 triliun, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 169,6 triliun.

Pada 2020, BKPM menargetkan, nilai investasi pada 2020 mencapai Rp 805 triliun. Kalangan pengusaha menilai, target itu sulit tercapai, jika tidak ada perbaikan iklim investasi. Apalagi, investasi manufaktur terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Selama ini, manufaktur adalah penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar dan salah satu sektor primadona investasi.

Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, target investasi Rp 850 triliun akan sulit tercapai, jika pemerintah hanya mengandalkan iklim investasi saat ini. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan investasi Indonesia sangat lambat. Bahkan, target investasi 2019 sebesar Rp 790 triliun diragukan bisa tercapai.

Shinta mengatakan, meskipun terjadi peningkatan nilai investasi dibandingkan tahun lalu, pada dasarnya iklim usaha Indonesia tidak banyak berubah. Sejauh ini, belum ada terobosan dalam memperbaiki iklim investasi nasional yang bisa secara signifikan mendongkrak investasi di Indonesia.

Selain itu, Shinta mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, potensi resesi global, dampak perang dagang, dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan memperburuk iklim investasi global. Hal itu membuat pemerintah tidak bisa berharap ada peningkatan signifikan. Sebab, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang selama ini mendominasi investasi sulit tumbuh. Itu sebabnya, dia sangat mendukung penerapan omnibus law.

Investasi Manufaktur

Sementara itu, ekonom Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus berharap investasi asing bukan sekadar nilai, namun memberikan dampak untuk pertumbuhan ekonomi, penyerapaan tenaga kerja, dan ekspor. Untuk itu, pemerintah perlu mengarahkan investasi ke sektor-sektor strategis, yang menjadi prioritas nasional, seperti manufaktur.

“Saat ini, investasi yang masuk kebanyakan berada di sektor tersier atau jasa, seperti komunikasi, fintech, dan e-commerce,” ujar dia.

Heri mengatakan, jika investasi masuk ke sektor manufaktur, dampaknya langsung terasa ke pertumbuhan ekonomi, karena sektor itu berkontribusi 19,6% terhadap PDB nasional.

“Kalau industri bisa tumbuh 7-8%, pasti pertumbuhan ekonomi bisa naik lebih tinggi. Hanya saja, tantangannya banyak, seperti kemudahan akses lahan untuk industri, regulasi, upah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan indutsri. Kita sudah tahu masalahnya, tetapi untuk mengatasinya memiliki tantangan yang cukup besar,” ujar dia.

Kesulitan-kesulitan itu, kata dia, membuat industri manufaktur semakin ditinggalkan oleh investor, yang pada akhirnya lebih memilih sektor lain. Jika hal ini dibiarkan terus, tidak bagus untuk Indonesia. Alhasil, investasi tidak bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi secara tuntas.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA