Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Apolin (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia)  dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Apolin (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia) dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV

Kebijakan Harga Gas Sukseskan Hilirisasi Sawit di Industri Oleokimia

Kamis, 18 November 2021 | 16:44 WIB
Tri Listiyarini ,Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

Jakarta, investor.id - Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat menyatakan, kebijakan penurunan harga gas dari US$ 12-18 per million british thermal units (mmbtu) menjadi US$ 6 per mmbtu turut menopang kesuksesan hilirisasi sawit di industri oleokimia (oleochemical) di Tanah Air. Harga gas yang mahal membuat industri oleokimia Indonesia menjadi sangat tidak kompetitif dibanding di Malaysia, India, Tiongkok, dan Eropa.

Rapolo menjelaskan, konsistensi pemerintah menjadi pendorong atau pengungkit utama terjadinya hilirisasi di Indonesia, khususnya industri sawit. Salah satu regulasi yang khusus ditujukan agar hilirisasi di industri oleokimia berjalan optimal adalah digulirkannya Perpres 40/2016 oleh pemerintah yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh industri termasuk oleokimia yang mendapatkan penurunan harga gas menjadi US$ 6 per mmbtu di lokasi industri masing-masing.

“Ini sudah mulai diimlementasikam per April 2020, sayangnya dunia saat itu dilanda pandemi global dan kita bersyukur kini sudah mulai mereda sehingga harga gas ini sangat menopang industri oleokimia di Indonesia,” kata Rapolo saat Zooming with Primus : Peluang & Tantangan Hilirisasi CPO yang tayang langsung di BeritaSatu TV pada Kamis (18/11).

Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV
Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV

Hal itu terjadi karena sebelum implementasi Perpres 40/2016 harga gas di kisaran US$ 12-18 per mmbtu. Dengan harga yang demikian tinggi jelas sangat tidak kompetitif dengan industri oleokimia di Malaysia, India, Tiongkok, bahkan di negara-negara Eropa. Saat ini, Apolin yang didirikan pada 1995 memiliki anggota 11 perusahaan dengan kapasitas produksi oleokimia nasional pada 2020, mengacu 15 HS Code untuk ekspor, mencapai 11,30 juta ton per tahun. Indonesia melalui mandatori program B30 menghasilkan volume pemakaian biodiesel di dalam negeri lebih kurang 9,20 juta liter per tahun, berdasarkan HS Code sebenarnya FAME (bahan baku biodiesel yang berasal dari sawit) adalah kelompok oleokimia yang penggunaannya dikhususkan untuk bidang energi. Artinya, sejatinya total produksi oleokimia Indonesia lebih kurang mencapai 20-21 juta ton setiap tahunnya.

Lebih jauh Rapolo mengatakan, dukungan pemerintah terutama dari sisi regulasi membuat hilirisasi industri sawit berjalan baik. Menurut dia, saat PMK 67/2010 masih berlaku, komposisi ekspor sawit RI masih didominasi minyak sawit mentah (crude palm oil/crude) hingga 70% dan produk hilir 30%. Seiring kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia industri, digulirkanlah PMK 128/2011 di pertengahan tahun 2011, saat itu komposisi ekspor crude masih 70% dan produk hilir 30%. “Tetapi pada 2012 semakin dirasakan oleh dunia usaha bahwa hilirisasi melalui regulasi PMK 128/2011 membuat komposisi ekspor sudah kebalikannya yakni produk hilir sudah 70% dan crude 30%,” jelas Rapolo. Hingga saat ini, melalui PMK 166/2020 komposisi ekspor produk hilir lebih kurang 80% dan crude tinggal 20%.

Regulasi pendukung lainnya adalah PP 9/2016, melalui aturan itu pemerintah menggulirkan tax allowance yaitu fasilitas pengurangan penghasilan neto dari perusahaan sebesar 30% khususnya untuk daerah-daerah terisolir. Pemerintah juga menggulirkan PMK 103/2016 dan PMK 35/2018, sebelum 2016 minimum investasi yang dibolehkan menerima tax holiday Rp 1 triliun namun dengan aturan baru ada relaksasi atau pelonggaran dengan minimum investasi Rp 500 miliar sudah memperoleh tax holdiday selama 5 tahun, investasi Rp 1-1,50 triliun memperoleh tax holiday 7 tahun, investasi Rp 5-15 triliun bisa 10 tahun, Rp 15-30 triliun bisa 15 tahun, dan lebih dari Rp 30 triliun bisa menikmati tax holiday selama 20 tahun dan bisa diperpanjang.

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN