Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja sedang memasang pintu pagar salah satu rumah di perumahan kawasan Citayam, Bogor, Jawa Barat. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Pekerja sedang memasang pintu pagar salah satu rumah di perumahan kawasan Citayam, Bogor, Jawa Barat. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Kebutuhan Anggaran Sejuta Rumah Capai Rp 380 Triliun

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:52 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mengakui bahwa anggaran untuk sektor perumahan dalam mendukung program presiden Joko Widodo mewujudkan Sejuta rumah masih besar.

Kebutuhan pendanaan untuk membangun satu juta rumah mencapai Rp 380 triliun di luar tanah. Sementara pemerintah hanya mampu membiayai tak kurang dari 30%-nya saja.

“Anggaran pemerintah itu masih kecil untuk mengejar target sejuta rumah yang diperkirakan membutuhkan pendanaan sebesar Rp 380 triliun," kata Direktur Umum dan Komersial Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR, Fitrah Nur dalam acara diskusi ‘Peluang Pengembangan Kebijakan Penyediaan Tanah Bagi Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)’ melalui daring di Jakarta, Senin (26/7).

Karena itu, kata Fitrah, perlu adanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemerintah daerah BUMN dan lainnya dalam mendorong program sejuta rumah dan memberikan masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak.

“Kami menargetkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sampai tahun 2024 lebih dari 70%. Sekarang baru mencapai 56,51%,” ujar dia.

Saat ini, menurut Fitrah, program pemerintah sektor perumahan akan fokus di metropolitan dan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus (KEK), melalui pengembangan proyek perumahan dengan skala besar di Tangerang dan Manado.

Pengembangan kota skala besar itu bisa dibiayai lewat APBN, APBD, pengembang, serta KPBU, dengan target pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) sebanyak 500 ribu unit dan rusun milik sebanyak 500 ribu unit. Skema yang akan diterapkan adalah dengan subsidi dan juga non subsidi yang dikelola secara profesional.

“Pengembangan kota skala besar ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman, dan terjangkau, untuk sejuta rumah dan juga dalam rangka menangani masalah permukiman kumuh,” ungkap dia.

Karena itu, lanjut Fitrah, perlu adanya kepastian hukum, ketersediaan lahan, kemudahan perijinan, mekanisme KPBU, skema pengelolaan public housing, dan juga badan pengelola.

Fitrah mengungkapkan, saat ini permasalahan penyediaan rumah bagi MBR, terkendala terbatasnya ketersediaan lahan yang terjangkau bagi pembangunan perumahan MBR, khususnya di perkotaan.

Di sisi lain, pemanfaatan tanah aset BMN/BMD belum optimal. Padahal, kebutuhan rumah baru diperkirakan mencapai 700-800 ribu unit setiap tahun.

Untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR, kata Fitrah, pemerintah pusat membentuk Badan percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Pembentukan lembaga ini ditetapkan oleh Peraturan Presiden (Perpres).

Fitrah menerangkan, pembentukan BP3 ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah, menjamin rumah tersebut hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR. “BP3 mempunyai fungsi mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,” kata dia.

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN