Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Kompartemen Investasi UKM Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ahmad Adisuryo

Ketua Kompartemen Investasi UKM Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ahmad Adisuryo

Kecepatan Eksekusi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kado Lebaran bagi Pengusaha

Investor Daily, Selasa, 26 Mei 2020 | 19:19 WIB

JAKARTA, investor.id  - Sejak disetujuinya Perppu Nomor 1 tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 oleh DPR RI, selanjutnya pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pasar menunjukkan sentimen relatif positif, yakni indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak stabil di kisaran 4.500 dan sesekali menyentuh 4.600.

Rupiah stabil di kisaran Rp 14.700 per US dollar. Karena pasar melihat bahwa pemerintah mempunyai ruang kewenangan yang leluasa untuk mendesain skema pemulihan ekonomi dengan independen, selama tiga tahun ke depan.

Ketua Kompartemen Investasi UKM Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ahmad Adisuryo mengatakan, program PEN didesain oleh pemerintah sebesar Rp 641 triliun.

Pengusaha roti adalah salah satu UMKM yang sedikitnya terdampak Covid-19
Pengusaha roti adalah salah satu UMKM yang sedikitnya terdampak Covid-19

Dengan acuan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 16.000 triliun, dana program ini hanya sekitar 4%, angka rasio yang relatif kecil, dibandingkan anggaran negara lain untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19.

"Dana program PEN akan banyak dialirkan untuk menggerakkan mesin-mesin perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah, bisa menjadi daya ungkit ekonomi secara masif. Mesin itu ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). BUMN mendapat alokasi hampir 150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif penggerak perekonomian," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Ketua Kompartemen Investasi UKM Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ahmad Adisuryo
Ketua Kompartemen Investasi UKM Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ahmad Adisuryo

Dana UKM, lanjutnya, akan mendapat penjaminan kredit dari pemerintah, sehingga dana kredit bisa mengalir untuk menjaga likuiditas para pelaku usaha sektor UKM yang memberikan kontribusi kepada PDB sekitar 60% pada 2019 kemarin. Dengan alokasi anggaran dari pemerintah ini, confident level pasar cenderung naik dan sangat positif untuk pergerakan ekonomi ke depannya.

"Selanjutnya, ketika pemerintah sudah mulai membuat kelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ekonomi akan mulai rebound pada semester 2 dan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi di akhir 2020 masih bisa positif. Bahkan IHSG bisa menguat ke angka 5.000," ucapnya.

Pengusaha yang akrab disapa Opid itu menjelaskan, dengan konsistensi pemerintah menerjemahkan gagasan Presiden Joko Widodo tentang transformasi ekonomi, penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi serta pembuatan nilai tambah, maka size ekonomi Indonesia akan terus membesar,  ditambah indikator positif di sisi demand yang luar biasa, jumlah penduduk mencapai 270 juta orang dan bonus demografi yang positif.

Terakhir, yang menjadi PR pemerintah adalah menjawab keraguan pasar di level teknis, karena pelaksanaan program di level teknis, rentan dengan inkonsistensi dan potensi free riders yang membelokkan arah kebijakan.

"Tentang bagaimana distribusi alokasi kebijakan, konsep bank jangkar, literasi keuangan UKM yang masih sangat rendah, kriteria BUMN yang layak mendapat alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), lemahnya database yang berimplikasi dengan tepat tidaknya sasaran alokasi jaring pengaman sosial adalah beberapa detail yang memerlukan jawaban penyelesaian yang presisi. Dengan segala detail teknis tersebut, pasar cukup mempunyai keyakinan bahwa 'langkah kuda' pemerintah dalam mengoptimalkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 ini akan menjadi penopang utama ekonomi bergerak positif pascapandemi Covid-19," ungkapnya.

Kecepatan eksekusi

Salah satu pedagang UMKM. Foto ilustrasi: ukmindonesia.id
Salah satu pedagang UMKM. Foto ilustrasi: ukmindonesia.id

Sementara itu, Opid menyampaikan, kebijakan pemerintah yang dinilai sudah tepat dan baik itu tidak ada gunanya apabila tidak diimbangi oleh eksekusi yang bagus yakni kecepatan dan ketepatan. Cashflow runway dari UMKM rata-rata aman untuk 1-2 bulan, sedangkan untuk pengusaha menengah 3-6 bulan.

"Saat ini sudah hampir 2,5 bulan dari pertama diumumkannya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, kebijakan yang sedemikian prudent dengan prinsip kehati-hatian yang baik sudah dibuat namun di level eksekusi dana pada program PEN yang nilainya ratusan triliun rupiah itu masih belum dirasakan sama sekali oleh kalangan pengusaha. Dari penelusuran di lapangan, pihak perbankan sebagai pihak pertama dan utama yang menerima suntikan bantuan tersebut belum mendapatkan suntikan dari pemerintah, demikian pula BUMN sebagai motor penggerak utama ekonomi negeri," tuturnya.

Ditengarai, turunan dari kebijakan ekonomi di atas pada level eksekusi masih belum clear pelaksanaannya. Dapat dipahami bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih memiliki trauma mendalam pasca kasus BLBI dan Century sehingga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut mengawasi.

"Sedangkan hal ini tidak ada dalam tupoksi OJK sebagai lembaga pengawas. Proses saling lempar tanggung jawab yang masih belum deal ini akan sangat menghambat sampainya bantuan pemerintah kepada pengusaha yang sudah mulai rontok duluan," tandasnya.

Apabila pengusaha UMKM sudah mulai rontok duluan, kata Opid, untuk menghidupkannya lagi tentunya tidaklah mudah. Pihaknya berharap, pemerintah saat ini memprioritaskan kecepatan eksekusi. Adapun kondisi saat ini tentunya tidak bisa disamakan dengan kondisi BLBI yang bantuan pada waktu itu hanya sampai pada segelintir konglomerasi.

"Fokus bantuan saat ini ke UMKM yang jumlahnya massif akan lebih tepat sasaran. Begitu pula dengan penyertaan modal ataupun talangan modal kerja ke BUMN yang GCG-nya jelas dan tidak akan mengemplang seperti pada 1998," imbuhnya.

Pelaku UMKM Binaan BRI. (ist)
Pelaku UMKM Binaan BRI. Foto ilustrasi: ist

Pihaknya mendesak agar pemerintah segera merealisasikan kebijakan ini ke BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional, baik yang sifatnya pembayaran kompensasi Rp 90,42 triliun dengan rincian Rp 45.42 triliun kepada PLN dan Rp 45 triliun untuk Pertamina maupun penyertaan modal ke sejumlah BUMN sebesar Rp 25,27 triliun, serta talangan modal kerja sebesar Rp 19,65 triliun. Ribuan UMKM yang bergantung hidup pada BUMN-BUMN saat ini mengalami ketidakpastian pembayaran.

"Kasihan rekan-rekan mitra BUMN yang harus menunggu ketidakpastian pembayaran dari BUMN-BUMN sedangkan bunga bank terus datang, padahal rata-rata pekerjaan sudah diselesaikan dari akhir tahun lalu hingga awal tahun ini," katanya.

Semakin tertundanya eksekusi kebijakan ini oleh Kemenkeu dan Kementerian terkait, Opid menambahkan, akan semakin memperparah kondisi ribuan UMKM tersebut yang sudah mati suri, bahkan berpotensi akan sudah terlalu terlambat untuk dihidupkan kembali.

"Apabila diimbangi dengan eksekusi yang cepat dan tepat, kami yakin program pemulihan ekonomi nasional ini akan berjalan dengan mulus dan baik dengan seminim mungkin efek negatif yang dirasakan oleh para pelaku usaha dan perbankan. Sehingga, menjadi kado lebaran terbaik bagi para pelaku usaha di Tanah Air," tutupnya. (gr)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN