Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memberikan penjelasan mengenai One Door Service Policy (ODSP) kepada perusahaan migas. (sumber : doc SKK Migas)

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memberikan penjelasan mengenai One Door Service Policy (ODSP) kepada perusahaan migas. (sumber : doc SKK Migas)

Kejar Target 1 Juta BPH, SKK Migas Percepat Perizinan

Retno Ayuningtyas, Kamis, 16 Januari 2020 | 11:28 WIB

 

JAKARTA, investor.id – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mempercepat dan mempermudah proses perizinan hulu migas menjadi hanya tiga hari guna memastikan seluruh proyek migas selesai tepat waktu. Pada tahun ini, terdapat 12 proyek migas yang ditargetkan mulai beroperasi.

 

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi migas membutuhkan beberapa perizinan yang melibatkan lebih dari satu instansi. Karenanya, dengan dukungan aktif SKK Migas, dia optimis tidak akan ada lagi kendala perizinan di hulu migas dan perizinan bisa selesai lebih cepat.

 

Percepatan perizinan ini dapat direalisasikan dengan diresmikannya One Door Services Policy (ODSP). “Sehingga proses perizinan bisa dipercepat dari biasanya 15 hari menjadi hanya tiga hari,” kata dia usai meresmikan ODSP, Rabu (15/1).

 

Melalui ODSP, jelasnya, seluruh layanan proses perizinan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dilaksanakan dalam satu pintu dan prosesnya juga lebih cepat. SKK Migas dan KKKS bersama-sama melakukan penelitian atas kelengkapan untuk setiap persyaratan perizinan dari berbagai instansi yang ada saat ini. Bahkan lebih dari itu, SKK Migas akan membantu KKKS untuk dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusan perizinan di instansi terkait.

 

Menurut Dwi, dengan adanya ODSP, keterlambatan penyelesaian proyek hulu migas karena hambatan proses perizinan yang lama dan menghabiskan waktu, tidak akan terjadi lagi. Hal ini penting mengingat jika proyek selesai tepat waktu, maka biaya proyek juga tidak akan membengkak dari yang telah disetujui dan pelaksanaan lebih efisien.

 

“Karena setiap keterlambatan proyek hulu migas akan menimbulkan eskalasi biaya. Dampak bagi pemerintah adalah penerimaan negara tertunda dan tidak optimal,” tegas dia.

 

Layanan ODSP disebutnya melengkapi pengoperasian Integrated Operation Center (IOC) yang dilakukan pihaknya pada akhir tahun lalu. Dia optimis dengan dua perbaikan ini, target hulu migas pada tahun ini dapat tercapai. Pasalnya, beroperasinya IOC dan ODSP dapat menyelesaikan beberapa hambatan, antara lain di bidang perizinan dan akurasi data.

 

“Kami memiliki cukup waktu untuk melakukan perbaikan jika ada kendala yang ditemukan saat implementasi WP&B (work plan and budget/rencana kerja dan anggaran). Kami memiliki data untuk mencegah kejadian negatif yang dapat menghambat operasional hulu migas di tahun ini,” jelas Dwi.

 

Ke depannya, pihaknya berharap layanan ODSP dapat memberikan kontribusi yang nyata dan optimal untuk meningkatkan iklim investasi migas nasional. Sehingga, Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, maupun belahan dunia lainnya, mengingat investasi hulu migas adalah investasi lintas negara.

 

“Ini tahapan kami ingin membangun transformasi, sesuai visi pemerintah dan arahan Pak Menteri (Menteri ESDM Arifin Tasrif), kami harus selalu memperbaiki investasi di hulu migas. Salah satunya untuk mengejar mimpi 1 juta bph (barel per hari),” tutur Dwi.

 

Vice President Corporate Services INPEX Masela Ltd Nico Muhyiddin dan Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia Azi N Alam mengapresiasi langkah SKK Migas menerapkan layanan ODSP. Kedua perusahaan ini sudah secara langsung merasakan manfaat ODSP ketika mengurus analisi dampak lingkungan (Amdal) proyek migas yang digarap masing-masing perusahaan.

 

“Seperti diketahui perizinan selama ini merupakan hal yang dapat memperlambat proyek. Langkah ini sangat tepat, harapan kami permasalahan akan ditangani dengan cepat dan tepat. Kami harapkan implementasi program ini berjalan dengan baik sehingga target yang dituju bisa dicapai dengan benar,” ujar Nico.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA