Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dr Hamdani MM MSi Ak, Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dalam diskusi sesi I hari pertama (13/7/2021), Investor Daily Summit 2021 bertema Mengakselerasi Momentum Pertumbuhan, sebagai rangkaian HUT Investor Daily ke-20 Tahun. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Dr Hamdani MM MSi Ak, Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dalam diskusi sesi I hari pertama (13/7/2021), Investor Daily Summit 2021 bertema Mengakselerasi Momentum Pertumbuhan, sebagai rangkaian HUT Investor Daily ke-20 Tahun. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

INVESTOR DAILY SUMMIT 2021

Kemdagri: Urusan Perizinan Didesentralisasikan ke DPMPTSP

Selasa, 13 Juli 2021 | 14:22 WIB
Lenny Tristia Tambun

JAKARTA, investor.id - Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani mengatakan dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kini urusan perizinan didesentralisasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hamdani menerangkan, sesuai arahan presiden, UU Cipta Kerja harus mampu melakukan penyegaran dalam urusan perizinan usaha dan investasi di seluruh daerah Indonesia. Selain itu, diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin.

Salah satu melakukan penyegaran dalam investasi, Hamdani mengungkapkan, adalah dengan menyediakan bank tanah. Selama ini, kendala yang dihadapi sektor investasi adalah penyediaan tanah atau lahan. Karena itu dengan pembentukan tanah, maka akses memperoleh tanah untuk membangun usaha menjadi lebih mudah.

“Salah satu kendala investasi berkaitan dengan tanah. Dalam UU Cipta Kerja, dimudahkan untuk mendapatkan tanah dengan membentuk bank tanah. Sehingga akses memperoleh tanah relatif lebih mudah didapat dengan pembentukan bank tanah. Itu kemudahannya dengan regulasi kita yang baru,” kata Hamdani dalam acara Investor Daily Summit 2021 secara virtual, Selasa (13/7/2021).

Direktur Pemberintaan BSMH Primus Dorimulu (kanan) bersama Eliza Hazan dalam sesi I hari pertama (13/7/2021), Investor Daily Summit 2021 bertema Mengakselerasi Momentum Pertumbuhan, sebagai rangkaian HUT Investor Daily ke-20 Tahun. Foto: Investor Daily/David Gita Roza
Direktur Pemberintaan BSMH Primus Dorimulu (kanan) bersama Eliza Hazan dalam sesi I hari pertama (13/7/2021), Investor Daily Summit 2021 bertema Mengakselerasi Momentum Pertumbuhan, sebagai rangkaian HUT Investor Daily ke-20 Tahun. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Dalam UU Cipta Kerja, penyederhanaan atau persyaratan ekosistem investasi terlihat jelas sekali dengan semangat penerapan perizinan berbasis risiko. “Penyederhanaan persyaratan investasi ini adalah semangat dari aturan-aturan kita tadi,” ujar Hamdani.

Terkait pelaku atau organisasi perangkat daerah (OPD) penyelenggara perizinan, Hamdani menerangkan sudah jelas pembagian tugasnya antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk di tingkat provinsi, Gubernur sudah melimpahkan semua urusan dan kewenangan perizinan kepada DPMPTSP. Begitu juga di tingkat kabupaten/kota, bupati atau walikota sudah menyerahkan semua kewenangan perizinan kepada DPMPTSP tingkat kabupaten/kota.

“Tidak ada lagi izin-izin yang dikelola atau ditandatangani gubernur atau bupati/walikota. Sepenuhnya sudah selesai pada kepala DPMPTSP tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota,” tegas Hamdani.

Kebijakan ini menjadi bukti pemerintah terus melakukan reformasi urusan perizinan usaha sehingga tidak lagi menjadi hambatan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Kemudian, lanjut Hamdani, tidak satupun OPD di pemerintahan daerah menyelenggarakan lagi perizinan karena sudah didesentralisasikan ke DPMPTSP.

“Jadi semua kewenangan gubernur, bupati, walikota sudah didelegasikan secara penuh kepada kepala DPMPTSP,” tukas Hamdani.

Berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelimpahan atau penyerahan wewenang itu harus dibarengi dengan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), baik itu dari pusat ke pemda maupun pemda ke pemkab.

“Pada tahapan regulan ini kita clear. Kita sudah bangun DPMPTSP termasuk mekanisme tata kelolanya, dimana semua OPD yang berkaitan dengan perizinan disatukan dalam DPMPTSP. Dan semua kewenangan gubernur, bupati dan walikota diserahkan kepada DPMPTSP. Implementasinya ini sejalan dengan implementasi di pusat,” pungkas Hamdani.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN