Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menaker Ida Fauziyah. Foto: Humas Kemenaker

Menaker Ida Fauziyah. Foto: Humas Kemenaker

Kemenaker: Tak ada Penangguhan Upah Lagi di 2022

Selasa, 16 November 2021 | 20:06 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan pemerintah tidak memperbolehkah perusahaan untuk melakukan penangguhan upah sebesar upah minimum. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum tahun 2022 atau sebesar upah minimum sektoral yang masih berlaku. Bagi perusahaan yang membayar upah di  bawah upah minimum akan dikenakan sanksi pidana,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/11).

Gubernur harus menetapkan  Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat tanggal 21 November 2021, tetapi karena tanggal tersebut merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling  lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tgl 20 Nov 2021.  Sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus dilakukan paling lambat tanggal 30 Nov 2021 dan  dilakukan setelah penetapan UMP. Sementara itu  pengaturan upah pada Usaha Mikro dan Kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum.  Upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja dengan  pengusaha.

“Pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada Usaha  Mikro dan Kecil. Sekurang-kurangnya sebesar  50% dari rata-rata konsumsi atau  25% di atas garis kemiskinan,” ucapnya

Ida mengatakan bila  penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan berpotensi menurunkan Indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek kepastian  hukum, serta Menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Tetapi jika ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka  akan berpotensi  menghambat  perluasan kesempatan kerja baru. Dampak lainnya adalah   terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin dan meningkatkan jumlah pemutusan hubungan kerja. Dari segi lokasi investasi juga  mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK  tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah.

“Serta  mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN