Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mendes dan PDTT Abdul Halim Iskandar. Foto: Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Mendes dan PDTT Abdul Halim Iskandar. Foto: Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kemendes PDTT Dorong Kepala Daerah Percepat Penyaluran BLT Dana Desa

Rabu, 21 Juli 2021 | 12:10 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong kepala daerah menggenjot penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) agar lebih tepat sasaran. Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua yaitu BLT Dana Desa dan  PKTD.

"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS  (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19," ucap Halim Iskandar dalam siaran  pers yang diterima pada Selasa (20/7).

Sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan mata pencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan memiliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun. PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang tahun kemarin jumlah mencapai 2,4 juta jiwa. Dana desa bersumber dari APBN yang fokus ke penanganan Covid-19.

“Dana desa juga difokuskan ke Desa Lawan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang hidupkan lagi Pos Gerbang Desa dan ruang-ruang isolasi desa,” ucap Halim.

Halim menuturkan tidak ada lagi alasan keterlibatan penyaluran BLT ini karena Kementerian Keuangan telah berikan relaksasi yang akan permudah proses pencairan.

"Jadi tidak ada lagi warga desa yang belum peroleh jaring pengaman sosial, ini harus di-cover oleh BLT Dana Desa," ujar Halim Iskandar.

Untuk percepat penyaluran, Kemendes PDTT lakukan pemantauan setiap hari melalui Pendamping Desa dan Kepala Desa serta Pemerintah Daerah. Kemendes PDTT  akan memberikan sanksi tegas kepada desa yang tidak manfaatkan dana desa untuk BLT, PKTD dan Desa Lawan Covid-19.

"Ini tiga hal yang tidak bisa ditawar. BLT merujuk pada data tahun 2020 sekitar 8 juta KPM, kemudian untuk PKTD dan Desa Aman Covid-19. Jika dibawah 2020 maka akan dievaluasi," tutur Halim.

Halim Iskandar memohon kepada Kepala Daerah untuk selalu mengecek desa-desa soal penyaluran tiga hal tadi, minimal setara dengan tahun 2020. Bahkan, Kemendes bakal kirimkan data sebagai referensi. 

PKTD harus dimaksimalkan karena yang diuntungkan adalah pemerintah daerah karena jika dana desa dimaksimalkan maka warga desa tidak akan terdampak secara signifikan atas pandemi Covid-19 ini.

"Jika ada penambahan, silakan karena dana desa boleh digunakan buat itu meski lebih besar dari tahun 2020,"  tutup Halim.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN