Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mendes dan PDTT Abdul Halim Iskandar. Sumber: BSTV

Mendes dan PDTT Abdul Halim Iskandar. Sumber: BSTV

Kemendes PDTT Sudah Salurkan 94% BLT Dana Desa

Triyan Pangastuti, Rabu, 1 Juli 2020 | 13:33 WIB

JAKARTA, investor.id -  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat penyaluran Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-DD)  sebanyak 70.546 setara 94% dari 74.835 desa yang akan menerima BLTDD.

Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, penerima manfaat BLT-DD sebanyak 7.502.489 keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdiri dari perempuan kepala keluarga  (Pekka) sebanyak 2.052.672 orang atau 27%.

Kemudian KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis atau menahun sebesar 283.392 keluarga.

Halim melanjutkan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) pada tahap pertama dinilai telah tepat sasaran. Sebab secara komposisi hingga 29 Juni tercatat  88% atau 6.602.190 KPM penerima manfaat BLT-DD merupakan masyarakat berprofesi petani dan buruh tani.

"Untuk mayoritas penerima BLT ini dari kelompok petani dan buruh tani. Di mana mencapai 88% sendiri," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII, Rabu (1/7). 

Kedua untuk Nelayan dan buruh nelayan sebesar 315.028 KPM BLT-DD atau setara 4%, ketiga profesi buruh pabrik penerima BLT-DD sebanyak 152.249  setara 2%, keempat profesi Guru penerima BLT DD hanya 1% atau setara 38.677, kemudian yang terakhir untuk Pedagang dan UMKM 394.345 atau baru  5%.

Menurut dia, penerima manfaat merupakan masyarakat yang memiliki NIK, tetapi jika tidak memiliki NIK masyarakat yang telah sesuai kriteria penerima bantuan dapat juga menerima bantuan dengan memberikan informasi alamat secara lengkap.

“Jika gak punya NIK ya gak,  jika layak (dapat),  tetap kami berikan tapi alamat diberikan lengkap dan sekaligus difasilitasi buat E KTP jadi selangkah bisa hasilkan beberapa hal,”tuturnya.

Menurut dia, reformasi manajemen data desa diperlukan sebab hingga saat ini masih banyak potensi desa yang tidak terdata.  Dengan dasar pemikiran reformasi Perpres 59/2017 untuk mengukur pencapaian target indikator ditetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Prinsip bagi kami data melakukan pendampingan perencanaan desa jadi dana desa yang sudah  5 tahun berjalan relatif rendah dalam penurunan kemiskinan dan penurunan stunting dan berbagai hal pengembangan SDM dan ketahanan ekonomi di harapkan bisa nendang lagi peta sudah disiapkan sedemikian rupa,”tuturnya.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya peningkatan kualitas data desa agar lengkap, akurat dan mutakhir. Kemudian juga perlu disiapkan (Sanksi) jika desa tidak melakukan update data desa. 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN