Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Kemenkeu akan Bentuk Gugus Tugas Optimalkan Penerimaan Sektor Digital

Selasa, 23 Maret 2021 | 18:53 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal  Pajak (DJP) akan membentuk Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. Gugus tugas dibentuk dengan tujuan untuk menggali potensi dari transaksi ekonomi digital secara menyeluruh.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya melihat ekonomi digital sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini DJP mencoba  menggali potensi namun  di sisi  administrasi  DJP juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. 

“Karena kami berusaha menjaga fairness dalam pemungutan pajak dari masing-masing wajib pajak yang melakukan transaksi ekonomi digital,” ucap Suryo Utomo dalam  konferensi pers APBN Kita pada Selasa (23/3).

Ia mengatakan sejak tahun 2020 pihaknya sudah berencana mendirikan gugus tugas ini. Saat itu DJP sudah melakukan pemetaan,  dan mendalami proses bisnis transaksi digital yang terus berkembang serta mengawasi aktivitas yang dilakukan pelaku ekonomi.

“Kami lakukan mapping terhadap pelaku ekonomi yang ada dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan pelaku ekonomi tersebut,” ucapnya.

Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital akan mengusulkan perbaikan-perbaikan regulasi agar pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku ekonomi digital lebih mudah. 

“Ini bukan sesuatu yang baru dan kami jalankan dari waktu ke waktu melihat proses transaksi ekonomi digital yang berkembang luar biasa,” kata Suryo.

Suryo Utomo juga mengatakan bahwa akan menerbitkan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa peraturan pemerintah (pp). PP itu terdiri dari PP Nomor 9 Tahun 2021 dan PP Nomor 49 Tahun 2021 mengenai pemberlakuan perpajakan transaksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Ia menuturkan pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK )Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PMK berlaku mulai 17 Februari 2021.

"Banyak hal yang diatur di sana dan ada dalam satu PMK," ucap Suryo.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Foto: IST
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Foto: IST

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan ada lima peraturan pelaksanaan yang sudah diselesaikan. Pertama, PP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kedua, PP Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas. Ketiga, PP UMKM, keempat yaitu PP Perdagangan tentang Ketentuan Larangan  dan Pembatasan. Kelima yaitu PP tentang Perindustrian.

DJBC juga menyiapkan dua PMK,  pertama, tentang Perdagangan dan PMK Pelabuhan Bebas. Beleid ini mengenai pembiayaan fiskal dan ketentuan larangan dan pembatasan, hingga pemungutan cukai. Kedua yaitu PMK tentang KEK, PMK ini termasuk soal ketentuan penggunaan IT, pengawasan DJBC, hingga pengadaan barang dan jasa dan pelayanan berbasis manajemen risiko.

"PMK ini akan segera diselesaikan untuk  peraturan turunan dari  UU Cipta Kerja," kata Askolani.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN