Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (Foto: Beritasatu.com)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (Foto: Beritasatu.com)

Kemenkeu Beri Sinyal Tunda Penerapan Pajak Karbon 1 Juli

Jumat, 24 Juni 2022 | 04:30 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal akan kembali penundaan penerapan pajak karbon yang rencananya diimplementasikan 1 Juli mendatang. Hal ini karena mempertimbangkan ketidakpastian global yang meningkat dan fokus pemerintah tetap menjaga pemulihan ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui, rencana penerapan pajak karbon ini tertuang dalam Undang harmonisasi Peraturan Perpajakan yang rencananya akan mulai diterapkan pada 1 April, namun belum diterapkan karena aturan pendukungnya belum selesai.

Advertisement

"Pemerintah mempertimbangkan untuk me-review kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022 ini," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: BI Tahan Suku Bunga, Kemenkeu Merespons

Febrio mengatakan, saat ini peraturan pendukung pajak karbon masih terus dimatangkan oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L) termasuk Kemenkeu. Disamping itu, kondisi global masih belum cukup kondusif dan pemerintah masih perlu menyempurnakan skema pasar karbon, karena instrumen ini sangat penting terhadap pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan menunggu kesiapan sektor.

Hal ini bertujuan agar pengenaan pajak karbon yang berlaku di Indonesia dapat memenuhi asas keadilan dan terjangkau. Serta, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. “Kita memperbaiki peraturan perundang-perundangan terkait dan ini akan jadi pelengkap penerapan dari pajak karbon,” ujar Febrio.

Baca juga: Kemenkeu: The Fed Naikkan Suku Bunga, Minat Investor Terhadap Lelang SUN Tinggi

Meski demikian, ia memastikan pajak karbon akan tetap ditargetkan untuk dikenakan pertama kali pada PLTU batubara dengan mekanisme cap and tax mulai 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada 2022 sebagai penggerak kebijakan strategis yang menjadi showcase di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN