Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Netflix. Foto: finance.yahoo.com

Netflix. Foto: finance.yahoo.com

Kemenkeu Buru Penerimaan Pajak dari Netflix

Arnoldus Kristianus, Selasa, 29 Oktober 2019 | 20:56 WIB

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan terus memburu sejumlah perusahaan digital raksasa berbasis internet (over the top/OTT) untuk menagih pemenuhan kewajiban pajak mereka. Dari sejumlah perusahaan OTT itu, salah satu adalah Netflix, penyedia layanan media streaming digital terkemuka di dunia yang bermaskas Los Gatos, California, Amerika Serikat (AS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pengenaan pajak terhadap perusahaan digital memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebab, dalam undang-undang diatur jika pajak hanya bisa diambil dari perusahaan yang memiliki bangunan secara fisik atau bentuk usaha tetap (BUT).

"Dengan melihat volume aktivitasnya di sini, meskipun belum ada undang-undangnya, kami pasti akan bersungguh-sungguh mencari cara untuk tetap mendapatkan hak perpajakan kita," ujar Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/10).

Untuk semakin memperkuat upaya Kementerian Keuangan dalam mendapatkan potensi pajak dari Netflix, kata dia, pemerintah tengah menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

“Dalam UU yang kami usulkan, konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT atau permanent establishment, tapi aktivitasnya banyak di Indonesia. Maka, mereka memiliki economy present yang signifikan. Oleh karena itu, mereka wajib untuk membayar pajak," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Ia mengatakan, sejumlah negara sudah menerapkan pajak digital, khususnya pada Netflix. Bahkan negara lain menyebutnya sebagai 'Netflix Tax'. Jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan Netflix. "Misalnya Australia dan Singapura. Mereka sudah menetapkan untuk mengambil pajak dari Netflix," ucap Sri Mulyani.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA