Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Humas Kementerian Keuangan

Menkeu Sri Mulyani. Foto: Humas Kementerian Keuangan

Kemenkeu Hentikan Penyaluran Dana ke 56 Desa Fiktif

Arnoldus Kristianus, Selasa, 14 Januari 2020 | 23:17 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghentikan penyaluran dana desa untuk 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini desa fiktif yang dimaksud adalah desa yang memiliki nama tapi tidak berpenghuni. Sampai saat ini pihaknya sudah menyerahkan ke Kepolisian untuk melakukan penindakan hukum mengenai penyelewengan dana yang terjadi.

“Penyaluran dana desa tahap ke-3 tahun 2018 untuk 56 desa tersebut dihentikan. Karena dianggap ada permasalahan di bidang administrasi dan dilakukan penyelidikan  oleh Polda Sulawesi Tenggara,” ucap Sri Mulyani saat rapat dengan Komite IV DPD di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (14/1).

Ia menjelaskan kasus itu berawal dari pembentukan 56 desa yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Daerah Konawe Nomor 2 Tahun 2011. 56 desa tersebut akhirnya mendapatkan nomor registrasi desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016 sehingga mulai 2017 desa itu memperoleh alokasi dana desa dari pemerintah. Menurutnya, pembentukan desa baru harus memiliki Peraturan Daerah sendiri dan tidak ditempelkan pada Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD.

 “Kalau yang untuk baik-baik saja kan memang harusnya ada Perda sendiri. Ini ditempelkan dengan Perda tentang pertanggungjawaban,” ucap Sri Mulyani.

Dalam melakukan penyaluran dana desa pihaknya memakai data dari Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya Kementerian Dalam Negeri memberikan data jumlah desanya. Kementerian Sosial mengenai jumlah penduduk miskin. Indeks kemahalan konstruksi itu oleh Badan Pusat Statistik. Sementara data indeks desa membangun berasal dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Transmigrasi dan Tertinggal.

“Kami tidak membuat data Kami menggunakan data dari instansi yang memang memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungis) dalam menghitung atau menghasilkan data-data tersebut,” ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Silpa

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh  Sudirman mengatakan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (Silpa) di daerah masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara pemerintah pusa dan daerah.

“Ini menjadi masalah klasik sehingga mempersempit upaya penggunaan dana desa. Diperlukan kesamaan pandangan mengenai peraturan yang ada,” ucapnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA