Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita) pada Kamis (11/08/2022). (Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita) pada Kamis (11/08/2022). (Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

Kemenkeu: Juli 2022 Penerimaan Pajak Tumbuh 69,26%

Jumat, 12 Agustus 2022 | 04:30 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 1.028,46 triliun atau 69,26% dari target Perpres 98/2022. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.028,46 triliun ini tumbuh 58,79% dibandingkan 2021.

Bila dirinci penerimaan pajak terbagi dalam Pajak Penghasilan (Pph) non migas sebesar Rp 595 triliun atau 79,4% target. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PpnBM) sebesar Rp 377,6 triliun atau 59,1% dari target. Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 6,6 triliun atau 20,5% dari target. Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) sebesar Rp 49,2 triliun atau 76,1% dari target.

“Target ini di Perpres 98/2022 yang sebenarnya sudah dinaikan tetapi (penerimaan pajak) bisa mengalami penerimaan yang cukup impresif,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita) pada Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Penerimaan Perpajakan akan Dapat Windfall Profit Rp 327,9 Triliun

Sri Mulyani menyebut, kinerja penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tren peningkatan harga komoditas. Pada tahun 2021 dengan kenaikan harga komoditas memberikan kontribusi ke penerimaan negara sebesar Rp 15,6 triliun sendiri. Jumlah ini melonjak di tahun 2022 dimana kenaikan harga komoditas menyumbangkan Rp 174,8 triliun terhadap penerimaan pajak.

Kedua, lanjut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. Ketiga, basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal. Pada tahun 2022 ini dengan pemulihan ekonomi yang terjadi maka pemerintah mulai mengurangi jumlah memberikan insentif fiskal

Baca juga:  Diskon Pajak Mobil dan Rumah Berakhir September, bakal Lanjut?

“Berbagai insentif mulai di phaseout, ini (berdampak) penerimaan pajak yang luar biasa tinggi, dana ini akan dipakai untuk bantalan bagi shock absorber baik untuk subsidi, kompensasi, bansos serta berbagai belanja pemerintah lain,” ucap Sri Mulyani.

Sedangkan keempat, Sri Mulyani mengatakan dampak dari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dari pelaksanaan PPS pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 61 triliun.

“PPS tidak akan berulang lagi yang perlu kita waspadai dan monitor sangat detail yaitu kontribusi komoditas. Diluar itu kita berharap penerimaan pajak yang didukung pemulihan ekonomi nasional terus berjalan cukup baik,” pungkas Sri Mulyani.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com