Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Kemenkeu Kaji Usulan Pembebasan Pajak Mobil Baru

Rabu, 23 September 2020 | 05:17 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini masih mengkaji usulan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengenai rencana pembebasan pajak mobil baru atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) nol persen. 

"Soal pembebasan pajak mobil baru, setiap ada ide akan dikaji secara dalam," kata Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa, Selasa (22/9).

Ia mengataka,  pemerintah telah menggelontorkan banyak insentif perpajakan dalam program PEN.  Adapun Insentif fiskal yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri salah satunya otomotif adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Kendati begitu, ia menegaskan menerima usulan dari Kemenperin, namun masih perlu dibahas lebih mendalam.

“Namun nanti harus melihat apa-apa yang dibutuhkan untuk stimulasi perekonomian kita kembali. Kemenkeu selalu terbuka dengan ide-ide itu. Namun kita jaga konsistensi kebijakannya,” tuturnya.

Staf Ahli Menkeu Yustinus Prastowo. Sumber: BSTV
Staf Ahli Menkeu Yustinus Prastowo. Sumber: BSTV

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa, Kementerian Keuangan menerima berbagai masukan dan usulan dari berbagai pihak termasuk usulan dari Kementerian dan Lembaga pembina sektor di tengah pandemi Covid-19. 

“Spesifik usulan Kemenperin mengenai insentif pembebasan pajak terkait kendaraan bermotor telah kami terima secara resmi di bulan September ini. Isi usulan secara garis besar adalah pembebasan pajak-pajak terkait secara sementara pada saat pandemi untuk melindungi industri kendaraan bermotor dari potensi kerugian yang dalam,”ujarnya, Senin (21/9).

Kendati begitu, berbagai usulan yang diterima juga harus dikaji secara mendalam dan komperhensif dan menurutnya Kementerian Keuangan telah menerima usulan tersebut. 

“Mengenai usulan tersebut, tentu kami perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan di K/L terkait serta stakeholder terkait lainnya, dan juga mengkaji lebih dalam usulan dimaksud secara komprehensif dengan berbagai pertimbangan”, katanya. 

Lebih lanjut, Yustinus mengatakan bahwa pada prinsipnya Kementerian Keuangan, khususnya BKF, mendukung upaya penanggulangan dampak ekonomi akibat pandemi Covid -19.

Pasalnya pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan pada sisi supply dan demand yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional. 

“Untuk sektor usaha, Program PEN untuk sisi supply dan  demand telah digulirkan untuk menopang daya beli masyarakat serta membantu keberlangsungan usaha di berbagai sektor utamanya dari sisi keringanan arus kas,” katanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN