Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

BENTUK DUA DIREKTORAT BARU

Kemenkeu Kejar Penerimaan dari Sektor Digital

Arnoldus Kristianus, Selasa, 9 Juli 2019 | 17:18 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan dua direktorat baru yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengoptimalkan dan memperluas basis data penerimaan pajak.

“Saya harap 2 direktorat baru ini yang akan menjadi kunci di dalam menentukan kemampuan kita untuk melihat, menganalisa, mencari data, mengolahnya, mengorbitnya dan menjadi alat yang kredibel untuk mengumpulkan penerimaan negara,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (8/7).

Dalam hal ini sektor yang akan dioptimalkan adalah penerimaan pajak dari transaksi digital. Ia mengatakan di banyak negara membangun sistem informasi perpajakan bisa memakan waktu cukup panjang dan biasanya membutuhkan tim dedikatif.

"Dengan meningkatnya e-commerce ini memungkinkan kami mendapatkan apa yang disebut link data dari para pelaku ekonomi secara lebih langsung," ucap Sri Mulyani.

Ia mengatakan, kedua direktorat ini akan menjadi direktorat yang mampu elevasi meningkatkan kemampuan Dirjen Pajak di dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, namun dengan tingkat konten intelektualitas dan analisis yang lebih tajam. Sistem yang dibangun akan terhubung dengan transaksi di e-commerce. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari transaksi digital.

Sri mencontohkan upaya mengumpulkan data pajak dari beberapa institusi BUMN, juga dilakukan secara computer to computer. "Sehingga mereka tidak perlu harus mengirimkan laporan keuangan dan bukti. Namun bagaimana compatibility dari data itu dibutuhkan sistem yang baik," tutur Sri Mulyani.
 

Regulasi

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, masih ada cara lain dalam mengumpulkan penerimaan pajak dari transaksi digital. Beberapa diantaranya adalah pertama, regulasi yang tepat sehingga dapat menjadi dasar hukum yang efektif. Kedua kapasitas administrasi yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar. “Pembentukan dua direktorat tersebut sejalan dengan reformasi dan visi DJP untuk ke depannya,” ucap Yustinus saat dihubungi, Senin (8/7).

Ia mengatakan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah penggabungan dua hal yang telah ada yaitu teknologi dan informasi perpajakan dengan Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI). Disaat yang sama Direktorat Data dan Informasi Perpajakan akan menjadi pusat analisis potensi pajak yang ada. “Hal ini sejalan dengan data tax amnesty dan AEoI (Automatic Exchange of Information) yang sudah dikumpulkan,” ucap Yustinus.

Namun, ia melihat masih terdapat sejumlah kendala yaitu efektivitas koordinasi, deployment data ke unit teknis, dan akuntabilitas. Hal ini harus dikaji lagi mengenai tata kerja dan mekanisme akuntabilitas, agar mendorong kepercayaan dan mengurangi terjadinya fraud.

Sebelumnya pihak Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan, pengenaan pajak lewat transaksi digital sebaiknya juga dilakukan untuk transaksi yang dilakukan media sosial. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sikap penjual yang menjual barang lewat media sosial tidak menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

“Karena bentuknya self claim, pedagang yang tadinya berdagang di market place nantinya bisa berpindah ke media sosial. Sebab penjual yang berdagang lewat media sosial tidak dimintakan NPWP,” ucap Ketua IDEA Ignatius.

Pihaknya melihat transaksi lewat media sosial belum memberi kontribusi besar untuk penerimaan negara. Sebab pedagang yang berjualan di media sosial, sering tidak mengakui berapa omzet pasti yang didapatkan dalam setahun. Media sosial yang dipakai untuk berjualan misalnya Facebook dan Instagram belum mempunyai data pasti mengenai omzet pedagang yang berjualan di platformnya.

Sementara market place memiliki data omzet penjual yang dimiliki. IDEA sendiri mengusulkan pajak pedagang di media sosial tidak ada tingkatan atau disamakan. Sementara itu di marketplace, pajak dikenakan pada pedagang yang memiliki omzet Rp 300 juta per tahun. "Kalau datang ke marketplace DJP bisa bertanya ini pedagangnya omzetnya berapa. Ketika ke media sosial kan platformnya tidak punya datanya," kata dia.


 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN