Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembukaan Rakornis Optimalisasi Dana Desa Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, Penanganan Desa Tertinggal dan Pencegahan Stunting di Jawa Timur, di Hotel Utami, Sidoarjo, Senin (25/11/2019). Foto:Amrozi Amenan

Pembukaan Rakornis Optimalisasi Dana Desa Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, Penanganan Desa Tertinggal dan Pencegahan Stunting di Jawa Timur, di Hotel Utami, Sidoarjo, Senin (25/11/2019). Foto:Amrozi Amenan

Kemenkeu Perketat Penyaluran Dana Desa 2020

Rabu, 15 Januari 2020 | 14:59 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperketat penyaluran dana desa  tahun ini, melalui mekanisme pencairan dan melalui sistem pengawasan.  Hal ini untuk mencegah terulangnya kasus desa fiktif. Apalagi, akhir tahun lalu, tercatat sudah ada 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan akan mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memetakan desa-desa mana yang terindikasi fiktif.  Apabila ditemukan, maka penyaluran dana desa akan dihentikan.

"Tentunya kita masih terus melakukan penelitian dan verifikasi. Garda terdepan sebenarnya adalah pemda dan Kemendagri karena punya tugas secara langsung untuk melihat daerah seperti apa. Karena di sanalah sebenarnya yang punya andil langsung untuk melihat (kondisi) daerahnya, sehingga data desa itu juga bisa kita dapatkan langsung dari daerah,” ungkapnya dalam media breafing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (15/1).

Saat ini, pemerintah juga telah mempercepat penyaluran dana desa melalui formula 40% pada penyealuran tahap pertama, 40% penyaluran tahap kedua, dan 20% penyaluran pada tahap ketiga. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK juga disebutkan bahwa Kemenkeu bisa mendapatkan data jumlah desa dari pemerintah daerah, sehingga kepala daerah bupati/wali kota diwajibkan memverifikasi jumlah desa yang ada di wilayah masing-masing.

“Ini ada suatu check and balance antara data dari Kemendagri dan data yang disampaikan ke kami. Buntutnya kami koordinasi kalau ada data,” ungkapnya.

Di samping itu, dengan adanya temuan desa fiktif, maka Prima memastikan akan melakukan evaluasi juga terhadap berbagai temuan di lapangan. Kemnekeu juga akan melakukan pengawasan melalui sistem dan metode, seperti sistem Online Monitoring Sistem Pembendaharaan (OM-SPAN), yang akan diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

“Melalui sistem ini dapat memantau bagaimana pemenuhan penyaluran dana desa yang dilakukan oleh daerah, dan dapat melihat  pola dari pembelanjaan dana desa yang dilakukan daerah. Ini bisa langsung kelihatan dengan sistem itu,” tuturnya.

Kemenkeu pun akan memaksimalkan kinerja whistleblowing system sebagai wadah yang menerima laporan-laporan penyelewengan dalam hal ini yang dilakukan di desa, sehingga pemerintah pusat bisa langsung menanganinya. "Whistleblowing system juga dibangun, di Kemendes dan Kemendagri ada. Jadi, kalau ada hal-hal penyalahgunaan tentunya kami akan sikapi ini dengan perhatian yang penuh. Itu pengawasan yang akan kami lakukan," imbuh Prima.

Untuk tahun ini, Kemenkeu mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, naik 2,9% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 70 triliun.

ReplyReply allForward

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN