Menu
Sign in
@ Contact
Search
Gedung Pajak Kemenkeu. Foto:  kemenkeu.go.id

Gedung Pajak Kemenkeu. Foto: kemenkeu.go.id

Kemenkeu: PNBP Berperan Beri Relaksasi dan Insentif bagi Masyarakat

Jumat, 5 Agustus 2022 | 08:09 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo menyatakan PNBP sangat berperan dalam memberikan relaksasi serta insentif bagi masyarakat Indonesia.

“Mulai tahun-tahun lalu ada relaksasi di mana relaksasi PNBP diberikan berupa penundaan cicilan pembayaran maupun pembayaran tarif sampai nol,” katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (5/8/2022).

Wawan menyebutkan insentif dan relaksasi tersebut berupa penundaan penjadwalan terhadap cicilan pembayaran maupun pengurangan garis sampai nol rupiah atau nol persen.

Insentif dan relaksasi itu dilakukan oleh beberapa kementerian yaitu Kementerian Perhubungan yang memberikan relaksasi atas penundaan pembayaran jasa bandar udara atas pelayanan jasa pendaratan dan penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).

Kemudian juga jasa pemakaian garbarata dan check in counter pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) yang secara total senilai Rp 3,30 miliar di 35 perusahaan Angkutan Udara INACA.

Kemenhub turut memperpanjang masa berlaku lisensi personil pesawat udara, sertifikat bidang kelaikudaraan dan pengoperasian senilai Rp 12,91 miliar.

Berikutnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memberikan relaksasi berupa penundaan, pengangsuran, permohonan pembebasan, keringanan, dan sebagainya terhadap jasa penyiaran dengan total Rp 1,17 miliar kepada 26 Wajib Bayar.

“Kemkominfo juga memberikan keringanan SPP Rp 0,45 miliar bagi 162 mahasiswa serta jasa diklat senilai Rp 0,12 miliar kepada 100 orang,” ujar Wawan.

Selanjutnya adalah Kementerian Agama yang memberikan insentif terbesar dengan memberikan keringanan pengurangan 10% sampai 50% terhadap UKT senilai Rp 72,23 miliar kepada 101.792 mahasiswa sekaligus pengenaan tarif nol rupiah atas sertifikasi halal Rp 5,75 miliar.

Selain itu, Kemenag turut memberikan penundaan waktu pembayaran UKT kepada 5.742 mahasiswa dan pengangsuran pembayaran UKT kepada 139 mahasiswa.

Kementerian lainnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan relaksasi pengenaan tarif nol sampai 50% terhadap uji lab, sertifikasi, perizinan berusaha pemanfaatan di laut serta pendidikan kelautan dan perikanan.

Kemudian juga terhadap karcis masuk kawasan konservasi, perizinan berusaha pemanfaatan di laut dengan total relaksasi keseluruhan senilai Rp 4,53 miliar kepada 5.108 orang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun turut menyumbang atas penghapusan denda pengguna kawasan hutan senilai Rp 11,19 miliar kepada satu perusahaan.

Terakhir yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memberi relaksasi berupa pengangsuran untuk iuran tetap dengan nilai Rp 4,46 miliar dan US$ 1,47 juta.

Secara rinci jika dilihat dari jenis layanannya, untuk insentif berupa penundaan meliputi jasa transportasi Rp 16,2 miliar pada 2021 dan Rp 16,2 miliar pada 2022, jasa pelayanan dan administrasi luar negeri Rp 4,6 miliar pada 2021 serta jasa penyiaran Rp 1,87 miliar pada 2021 dan Rp 1,16 miliar pada 2022.

Jasa frekuensi Rp 25,3 juta pada 2021, jasa sewa ruangan Rp 42,3 juta pada 2021, denda keterlambatan pekerjaan Rp 7,53 miliar pada 2021 serta iuran tetap Rp 4,46 miliar dan 1,4 juta dolar AS pada 2022 sehingga total untuk insentif penundaan pembayaran mencapai Rp 30,34 miliar pada 2021 serta Rp 21,84 miliar dan US$ 1,47 juta pada 2022.

Sementara insentif berupa pengurangan tarif sampai nol rupiah atau nol persen yang senilai Rp 168,11 miliar pada 2021 dan Rp 95,12 miliar pada 2022 meliputi jasa pelayanan dan administrasi luar negeri Rp 1,27 miliar pada 2021 serta jasa fidusia Rp 40,07 miliar pada 2021.

Tiket masuk kebun raya/museum/kawasan konservasi Rp 39,1 juta 2021 dan Rp 242 juta pada 2022, jasa diklat Rp 611,8 juta 2021 dan Rp 128,9 juta 2022 serta jasa uji teknologi/ massa jenis, viskositas/laboraturium Rp 54,9 juta pada 2021 dan Rp 400 ribu pada 2022.

Layanan penelitian riset Rp 9,1 juta pada 2021, jasa pendidikan (UKT/SPP) Rp 126,04 miliar 2021 dan Rp 72,68 miliar 2022, sertifikasi halal Rp 5,75 miliar 2022 serta sertifikasi dan uji tipe kendaraan Rp 853,8 juta pada 2022.

Terakhir yaitu perizinan berusaha Rp 871,2 juta pada 2022, penggunaan kawasan hutan Rp 11,18 miliar pada 2022 serta sertifikasi Rp 3,4 miliar pada 2022.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com