Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi jalan tol. Foto: Ist

Ilustrasi jalan tol. Foto: Ist

Kemenkeu Siapkan Desain Ekosistem Komplet Investasi Infrastruktur

Rabu, 4 Desember 2019 | 15:12 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendesain ekosistem yang komplet dan komprehensif dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau atau Public Private Partnership (PPP) guna meningkatkan investasi di sektor infrastruktur. Upaya tersebut diharapkan dapat mengakhiri kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi pemerintah dalam medatangkan investor infrastuktur jangka panjang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)  Luky Alfirman mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan regulasi yang mendukung dan juga insentif untuk menarik minat swasta, seperti tax holiday. "Fokus kami mendesain ekosistem komplet dan komprehensif dengan skema PPP. Karena, tidak mudah mengundang investor datang dalam pembangunan infrastruktur," kata Luky di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menuampaikan hal itu dalam diskusi Sustainable Development of Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub 2019 dengan tema 'Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi'.

Menurut Luky, Kemenkeu terus mendorong swasta agar berperan aktif dalam pembiayaan proyek infrastruktur, sebab Indonesia masih memiliki peluang untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Terkait ini, pemerintah akan terus mendorong skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Ia mengakui, selama ini tidak mudah bagi pemerintah untuk medatangkan investor dalam jangka panjang. Oleh karena itu, lewat tawaran skema tersebut diharapkan ke depan bakal banyak investor masuk. Sehingga porsi pemerintah melalui APBN untuk membiayai infrastruktur akan semakin berkurang.

"Di masa lalu, hampir semua program dan proyek infrastruktur ini dikembangkan dan dibiayai pemerintah. Ke depan, peran pemerintah akan menjadi kecil, pemerintah hanya akan menjadi fasilitator. Untuk proyek infrastruktur lainnya kita ingin sektor swasta untuk masuk," ujar Luky.

Menurut Luky, saat ini pemerintah masih menjadi pemain utama dalam menyediakan infrastruktur dan peran pemerintah sangat dominan. "Pertanyaannya bagaimana kita menstruktur proyek infrastruktur ini agar investor swasta dan asing masuk? Kerja sama seperti apa, skema seperti apa untuk menarik investor swasta, termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun. Mereka punya preferesi masing-masing," kata Luky.

Ia menekankan dalam empat tahun ke depan pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pemerintah. "Pemerintah menggunakan APBN all out. Di sisi lain kami mendengar kepada Anda apa yang dibutuhkan asuransi dan dapen (dana pensiun). Saya enggak tahu, apakah mereka punya preferesi sendiri. Memang tidak semua bisa kita penuhi, tapi kalau memungkinkan kenapa tidak," ujar Luky.

Menurut dia, dana asuransi dapat menjadi sumber baru untuk pembiayaan proyek infrastruktur, terutama sumber pembiayaan jangka panjang. Saat ini, peran industri asuransi belum bisa diharapkan, karena masih minimnya kesadaran masyarakat berasuransi. 

Untuk itu, selain melakukan edukasi, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri ini adalah dengan cara memberikan insentif fiskal. “Asuransi itu jadi salah satu penopang industri keuangan kita. Karena dengan makin banyak dana tersedia, akan makin banyak juga dana untuk pembangunan, termasuk infrastruktur. Jadi, itu pekerjaan rumah bersama baik bagi pemerintah, lembaga otoritas keuangan, hingga masyarakat,” ujar Luky.

Selama lima tahun ke depan, pemerintah Indonesia masih memiliki gap atau kesenjangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur sekitar Rp 6.500 triliun, dan dari total pembiayaan, pemerintah hanya mampu memberikan pembiayaan sekitar 35-37% dari total kebutuhan dana. 

Dia melanjutkan, tingkat pertumbuhan asuransi Indonesia saat ini jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga. Pasalnya data OJK untuk premi asuranasi hanya mencapai 9% sepanjang 2018, padahal pertumbuhan penyaluran kredit perbankan mencapai 12,88%.

Untuk mendukung peningkatan penetrasi asuransi agar menjadi sumber pembiayaan infratsruktur ke depan, Luky mengatakan, pemerintah akan membuat relaksasi terhadap industri asuransi, dan berencana memberikan insentif. “Insentif fiskal memang belum ditentukan, insentifnya dalam bentuk apa, tetapi itu diusulkan dalam forum dan kita akan mengkajinya,” jelas dia.

Pemotongan Pajak 
Ketua Asosiasi Jiwa Indonesia Budi Tampubolon mengatakan, untuk mendorong penetrasi industri asuransi sebagai sumber pembiayaan infratsruktur, pemerintah bisa mendorongnya melalui insentif pajak. Insentif yang bisa diberikan dengan pemotongan pajak atas kupon surat utang. Sedangkan untuk nasabah dapat diberikan pemotongan pajak penghasilan.

Sementara itu, Ketua Agenda Regional - Asia Pacific dan Anggota Dewan Eksekutif World Economic Forum Justin Wood menuturkan, secara ekonomi Indonesia punya banyak hal untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunannya.
"Sebanyak 250 juta penduduk adalah pasar yang sangat besar. Agar semua potensi ini terwujud butuh investasi besar di infrastruktur fisik dan lunak. Saya rasa, investasi yang dibutuhkan tidak bisa datang dari pemerintah saja, diperlukan sumber modal swasta," ujar Justin Wood seperti dikutip Antara.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN