Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Kemenkeu: SKB III Tak Ganggu Kepercayaan Investor

Selasa, 24 Agustus 2021 | 13:05 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI) untuk melanjutkan burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III tidak akan menganggu persepsi investor. Pasalnya, pemerintah dan Bank Indonesia telah komitmen bahwa burden sharing hanya dilakukan satu kali.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Muyani Indrawati menjelaskan, burden sharing melalui SKB III merupakan kolaborasi antara pemerintah dan bank sentral untuk pendanaan penanganan pandemi Covid-19 varian delta yang meningkat sejak Juli lalu.

Oleh karena itu, pihaknya dan Bank Indonesia akan terus berkomunikasi dengan para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terkait kebijakan SKB III yang ditempuh karena masih dalam situasi luar biasa sehingga kebijakan ini tidak mengganggu persepsi investor.

“Kami dan BI mulai komunikasi secara intens dengan para investor dan rating agency. Termasuk hari ini komunikasikan ke publik untuk bisa jelaskan dalam suasana yang luar biasa, gotong royong, kerja sama, respecting satu sama lain, misi dan tugas otoritas meneter dan fiskal,” tuturnya, Selasa (24/8).

Menurutnya, skema SKB III ini merupakan upaya pemerintah untuk penanganan pandemi covid-19 yang kembali meningkat disebabkan varian delta sejak Juli lalu. Sehingga, kebutuhan APBN untuk penanganan sisi kesehatan dan perlindungan sosial masih membutuhkan anggaran yang relatif besar.

“Untuk itu kami melihat beban APBN baik untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial, menjadi sangat-sangat besar. Ini pada saat bersamaan, kami melakukan konsolidasi APBN, karena APBN sebagai instrumen negara, bukannya tidak terbatas dari sisi kapasitasnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Menkeu memastikan tetap menjaga sustainibilitas instrumen APBN untuk jangka menengah dan panjang. Bahkan, ia menegaskan bahwa pemerintah dan BI akan tetap menjaga kredibilitas, baik kebijakan fiskal dan moneter. Kerja sama ini pun dijamin tidak akan mengganggu kredibilitas BI.

“Beban pemerintah bisa sedikit dikurangi dengan tetap menjaga integritas dan independensi BI, serta kemampuan BI dalam melaksanakan amanat UU-nya, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa sejak Juni 2021, pihaknya dan otoritas fiskal tak pernah terbesit untuk kembali untuk menjalankan burden sharing melalui SKB III sebagai bentuk dukungan BI untuk membantu dalam penanganan covid-19.

Namun, seiring dengan dampak kenaikan kasus Covid-19 varian delta yang makin membebani fiskal dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial, maka BI pilih untuk kembali membantu pendanaan untuk penanganan covid-19. Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah melakukan upaya untuk merealokasi dan refocusing anggaran yang saat ini belum prioritas.

“Ini [burden sharing] untuk beli vaksin dan biaya rumah sakit, wajar enggak pemerintah terbitkan SBN dengan bunga pasar yang rata-rata 6,79%? Makanya kami ikut membantu lewat SKB III,” kata Perry.

Perry menjelaskan, pelaksanaan SKB III tersebut dipastikan tidak akan mengurangi kemampuan BI dengan mengunakan instrumen moneter di pasar dan dengan private placement melalu suku bunga BI tenor 3 bulan.

“Sehingga beban negara lebih kecil dan penanganan kesehatan tidak harus relaokasi [anggaran belanja] terus dan kebutuahan-kebutuhan untuk pulihkan ekonomi,” ujar Gubernur BI.

Selain itu, Perry menegaskan bahwa kebijakan SKB III diyakininya tidak akan mengurangi independensi bank sentral tersebut. “Kerja sama ini tidak akan dan tidak pernah mengurangi independensi BI dan kemampuan BI untuk melaksanakan kebijakan moneter yang prudent,” tegasnya.

Adapun dalam kesepakatan SKB III, BI direncanakan membeli surat berharga negara (SBN) dalam rangka membantu keuangan negara dalam pembiayaan penanganan covid-19 mencapai Rp 439 triliun. Dengan rincian pembelian SBN oleh BI pada 2021 sebesar Rp 215 triliun dan pada 2022 sebesar Rp 224 triliun. Kesepakatan itu tertuang dalam SKB III.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN