Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata

Kemenkeu: Total PNM 2005-2019 Capai Rp 233 Triliun

Jumat, 20 November 2020 | 16:16 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan, total penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN dan lembaga sepanjang 2005 hingga 2019 mencapai Rp 233 triliun.

“Pemerintah sudah menempatkan PMN Rp 233 triliun dari 2005 ke 2019. Sebanyak Rp 215,7 triliun berbentuk PMN tunai dan sisanya nontunai Rp 17,3 triliun,” kata Isa acara Bincang Bareng DJKN dengan tema Dukungan Pemerintah Kepada BUMN pada APBN 2020 secara daring, Jumat (20/11).

Untuk tahun ini, kata dia, pemerintah memberikan PMN Rp 45,05 triliun kepada BUMN dan lembaga yang terdiri atas alokasi awal pada APBN 2020 sebesar Rp 16,95 triliun, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Rp 24,07 triliun, dan bersifat nontunai Rp 4,03 triliun.

Total PMN Rp 45,05 triliun diberikan kepada PT PLN Rp 5 triliun, PT BPUI Rp 6 triliun dalam rangka PEN dan Rp268 miliar berbentuk nontunai, PT SMF Rp 1,75 triliun, dan PT Pengembangan Armada Niaga Indonesia Rp 3,76 triliun berbentuk nontunai.

Kemudian kepada PT Geo Dipa Energi Rp 700 miliar, PT Hutama Karya Rp 3,5 triliun dan Rp 7,5 triliun dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT PMN Rp 1 triliun dan Rp 1,5 triliun dalam Program PEN, serta ITDC Rp 500 miliar.

Selanjutnya dalam kerangka Program PEN, PMN juga diberikan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1,57 triliun, PT Bio Farma Rp 2 triliun dalam rangka PEN, serta LPEI Rp 5 triliun dan Rp 5 triliun dalam rangka PEN.

Isa menegaskan setiap kebijakan PMN yang disusun baik berbentuk tunai maupun nontunai telah melalui kajian secara mendalam terhadap pengaruh atau dampak kepada hajat hidup masyarakat.

Tak hanya itu, setiap kebijakan PMN juga mempertimbangkan dampak eksposur terhadap sistem keuangan, peran calon penerima investasi, kepemilikan pemerintah, hingga total aset BUMN atau lembaga yang dituju.

Isa menjelaskan, pemerintah tidak menjadikan penempatan PMN untuk mendapatkan dividen secara besar-besaran dari BUMN dan lembaga yang menerima PMN karena terdapat tujuan lain dari pemberian PMN tersebut.

“Kita tidak selalu menempatkan PMN untuk mendapat dividen besar. Bahkan mungkin saja untuk beberapa periode ikhlas untuk tidak mendapatkan dividen dalam jumlah besar,” ujar dia.

Ia menyebutkan, tujuan lain dari pemberian PMN adalah menugaskan BUMN untuk melakukan sesuatu sesuai instruksi pemerintah seperti Hutama Karya yang diberi tanggung jawab membangun jaringan tol di Sumatera.

“Tol kalau masih baru itu tidak akan memberikan penerimaan yang memadai untuk pembangunannya. Kalau gitu ‘kan Hutama Karya akan rugi. Kita perlu support dengan memberikan dukungan modal,” tandas dia.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN