Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Ahli Menkeu Bid Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam Diskusi Zooming with Primus
Jaminan Kesehatan Berkeadilan, Selasa (26/5/2020). Sumber: BSTV

Staf Ahli Menkeu Bid Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam Diskusi Zooming with Primus Jaminan Kesehatan Berkeadilan, Selasa (26/5/2020). Sumber: BSTV

BULAN INI MULAI IMPLEMENTASI

Kemenkeu Ungkap Alasan Realisasi Pembiayaan Korporasi Masih Nol

Jumat, 3 Juli 2020 | 16:10 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Nugraha mengatakan, anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk untuk pos pembiayaan korporasi hingga kini belum ada progres serapan yakni masih nol. Ini dikarenakan pada tahap awal pemerintah masih fokus pada perlindungan sosial dan kesehatan.

“Untuk korporasi masih nol persen, karena waktu itu yang pertama fokus adalah pada social safety net, termasuk kesehatan,” ujar Kunta dalam acara media briefing Tanya BKF secara virtual, Jumat (3/7).

Menurut dia, pemerintah fokus pada perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang menurun akibat tekanan sisi pendapatan dan penurunan aktivitas ekonomi karena diterapkannya pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) pada kuartal II-2020.

“Waktu itu, yang pertama mengenai social safety net dulu untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk kesehatan dan bantuan sosial dulu dari periode kuartal II hingga bulan Desember,” jelas dia.

Kendati demikian, Kunta mengatakan, saat ini pemerintah telah menyelesaikan kendala di regulasi dan sistem sudah siap jalan. Sehingga, ia berharap, pada kuartal III atau Juli ini dukungan bagi pembiayaan korporasi dapat diimplementasikan.

“Stimulus untuk korporasi (memang) belum. Tapi, semua regulasi dan sistemnya sudah jalan, sehingga harapannya pada kuartal ini, (mulai) Juli, sudah bisa dilakukan," ujar Kunta.

Di samping itu, Kementerian Keuangan juga masih perlu berdiskusi dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang lain yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Lebih lanjut ia mengatakan, perbankan juga sudah melakukan restrukturisasi kredit, sehingga, harapannya dukungan bagi dunia usaha akan muncul pada Juli atau Agustus, saat ekonomi sudah mulai membaik. "Atau saat PSBB sudah mulai dibuka dan kegiatan ekonomi mulai ada kembali," ujar Kunta.

Selain stimulus korporasi, untuk realisasi penyerapan anggaran perlindungan sosial hingga 24 Juni 2020 sudah mencapai Rp 69,4 triliun atau setara 34,06% dari pagu Rp 203,9 triliun. Capaian serapan anggaran perlindungan sosial tercatat paling besar dibandingkan dengan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional lainnya.

Hal tersebut disebabkan beberapa program dalam perlindungan sosial bukan lah program baru sehingga pemerintah lebih mudah untuk menjalankannya, seperti Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bansos tunai.

 

BLT Dana Desa

Sementara itu, untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) masih perlu dorongan, karena Dana Desa belum masuk ke rekening kas Daerah (RKDes). Masalah status desa yang belum jelas, di antara yang membuat BLT Dana Desa tidak dapat disalurkan.

“Kalau sudah existing itu sudah ada di APBN 2020, jadi dia sudah jalan, lebih gampang dari pada program baru. Yang program yang sudah jalan seperti kartu sembako, PKH kan sudah sejak dulu. Yang agak perlu kita dorong adalah BLT dana desa,” tutur dia.

Kemudian, untuk progres realisasi penyerapan anggaran bidang kesehataan baru mencapai 4,68% atau setara Rp 4,09 triliun dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp 87,55 triliun. Lebih lanjut, untuk serapan sektoral dan pemda baru mencapai 4,01% atau setara dengan Rp 4,2 triliun dari pagu yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 106,11 triliun.

Adapun untuk progres serapan stimulus bagi UMKM mencapai Rp 28,07 triliun atau setara 22,74% dari pagu sebesar Rp 123,46 triliun, dan terakhir untuk serapan stimulus insentif usaha sudah mencapai 15% atau setara Rp 18,09 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN