Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

Kemenkeu-Bappenas Agar Segera Proses Penggantian 38 Jembatan CH

Senin, 12 April 2021 | 23:16 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar perencanaan dan program penggantian 38 jembatan Calendar Hamilton (CH) segera diproses.

"Mumpung ada pemrakarsa yang ingin mengganti jembatan itu, kami usulkan kepada Kemenkeu dan Bappenas, kami ingin segera bisa dapat diproses karena umur jembatan yang sudah lebih dari 40 tahun itu sudah waktunya diperkuat dan diganti," ucap Menteri Basuki dalam penandatanganan perjanjian proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Riau, Senin (12/4).

Menurut penuturannya, Jembatan CH sudah dibangun sejak 1970 dan 1980-an. Dari total 38 jembatan, salah satunya berlokasi di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah belum ini patah.

Sehingga menyisakan 37 jembatan CH yang perlu segera mendapat penanganan. Bahkan Menteri Basuki mengaku sudah melakukan survey terhadap sejumlah jembatan tersebut dan hasilnya dibutuhkan penanganan mulai dari sekarang.

"Jadi, kami berpacu dengan waktu untuk bisa mengganti itu. Jangan sampai, kita terlambat sehingga akan menimbulkan kecelakaan di jembatan tersebut. Sekali lagi saya mohon dukungan dari Kemenkeu, Bappenas, dan Kemenhub serta para BUMN karena hal ini dapat meringankan tugas kami," ungkapnya.

Di samping penanganan jembatan, Menteri Basuki juga mengatakan bahwa Kementerian PUPR tengah fokus melakukan penanganan bencana alam di Sulawesi Barat (Sulbar) yang terjadi pada Januari 2021 dan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) April ini.

"Di Sulbar, kita membuat lima klaster yang ditugaskan kepada BUMN. Belum selesai di Sulbar, sekarang di NTB sudah ada 6 klaster ditangani secara kewilayahan masing-masing. Di sulbar diperkirakan biaya sekitar Rp 1,2 triliun atau Rp 1,3 triliun," ujar Menteri Basuki.

Bahkan hari ini, ia telah menerima laporan dari ketua satuan tugas di Kupang, NTT bahwa terdapat 12 jembatan terputus, 600 rumah dari Lembata direlokasi menuju Adonara, dan 200 rumah di Alor. Semuanya jika ditotal maka membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun.

Lebih jauh, hal ini juga perlu dibuatkan program agar kerugian akibat bencana ini bisa segera ditangani sehingga tidak membebani Kementerian Keuangan. Termasuk peran BUMN dibutuhkan untuk bisa memberi dukungan. Walaupun sifatnya tidak gratis.

"Tanpa BUMN, kita tidak akan bisa bekerja. contohnya kemarin, untuk mengangkut alat berat dari Larantuka ke Adonara, instansi seperti BNPB dan pemerintah daerah nggak bisa. Yang bisa hanya satu dari BUMN. Akhirnya, kita ambil dari Kupang dan bisa mengangkat alat berat dan kendaraan presiden pun bisa bergerak menuju Adonara untuk kunjungan di saat-saat kritis," papar Menteri Basuki.

Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan BUMN dalam rangka penanganan bencana alam. Maka dari itu, Basuki menyatakan bahwa salah satu tugas dari BUMN adalah penugasan bencana alam.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN