Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Raden Pardede, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang Investasi 2022, live di Beritasatu TV, Kamis (13/1/2022). Sumber: BSTV

Raden Pardede, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang Investasi 2022, live di Beritasatu TV, Kamis (13/1/2022). Sumber: BSTV

Kemenko Perekonomian: Transisi Energi Harus Dilakukan Secara Gradual

Kamis, 13 Januari 2022 | 19:00 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menekankan proses transisi energi menuju energi baru terbarukan harus dilakukan secara gradual. Sebab bila dilakukan secara tergesa-gesa akan berdampak terhadap krisis energi.

“Tidak bisa dilakukan (dalam) satu sampai dua tahun harus dilakukan secara gradual. Tidak bisa tiba-tiba, kalau dilakukan secara tiba-tiba dapat terjadi shortage,” ucap Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Raden Pardede dalam acara Zooming With Primus bertemakan Peluang Investasi 2022, live di BeritasatuTV, Kamis (13/1).

Zooming with Primus - Peluang Investasi 2022, live di Beritasatu TV, Kamis (13/1/2022). Sumber: BSTV
Zooming with Primus - Peluang Investasi 2022, live di Beritasatu TV, Kamis (13/1/2022). Sumber: BSTV

Raden mengatakan Tiongkok dan Inggris mengalami krisis energi karena tidak siap saat melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Di Inggris terjadi masalah saat terjadi penurunan tenaga angin. Begitu juga Jerman yang masih bergantung terhadap gas alam dari Rusia. Demikian juga di Tiongkok terjadi lonjakan harga batu bara karena krisis energi Langkah transisi energi harus dilakukan secara sinergis antar negara di seluruh dunia.

“Ini merupakan komitmen bersama yang tidak bisa dilakukan satu negara tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Karena energi adalah public goods. Kalau dilakukan satu negara tidak dilakukan negara lain tidak ada (dampak) juga lagi nantinya. Ini masalah dunia dan akan saling terkoneksi satu dengan yang lain,” ucap Raden.

Dia mengatakan saat ini sejumlah pihak juga sudah menyadari pentingnya ekonomi hijau. Baik pemerintah maupun pengusaha sudah berkomitmen untuk menjalankan transisi energi dengan baik. Oleh karena itu harus diimplementasikan secara gradual. Raden menuturkan saat ini hampir seluruh perusahan di pasar modal sudah memperhatikan kepada ESG (Environmental Social Governance) index.

“Jadi di tiap perusahaan besar mereka sudah punya PIC atau satu unit khusus yang memperhatikan green economy ini. Mereka mulai melihat perkembangan portofolio dan bagaimana mereka mempresentasikan hasil-hasil mereka ke investor,” ucapnya.

Bima Yudhistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang Investasi 2022, live di Beritasatu TV, Kamis (13/1/2022). Sumber: BSTV
Bima Yudhistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang Investasi 2022, live di Beritasatu TV, Kamis (13/1/2022). Sumber: BSTV

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan saat ini Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap energi fosil. Misalnya ketika pemerintah menjalankan kebijakan pelarangan ekspor batu bara. Dia menuturkan kalau terus bergantung ke energi yang berasal dari fosil akan berdampak pada stabilitas harga.

“Stabilitas harga jangka panjang bisa dipertaruhkan dan nanti diteruskan pada konsumen dan industri yang memiliki kebutuhan terkait listrik. Harusnya kita belajar untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan. Apalagi sumber di Indonesia banyak dan investor yang berminat di energi terbarukan cukup besar tinggal konsistensi kebijakan pemerintah,” ucap Bhima.

Mengenai kondisi kenaikan harga komoditas terhadap ekonomi domestik, Bhima mengatakan hal ini akan terlihat dari kemampuan negara untuk melakukan intervensi secara fiskal maupun dari belanja negara. Pertama yaitu melihat apakah alokasi subsidi sudah memadai atau tidak Berikutnya berapa lama pemerintah Indonesia bisa menahan harga BBM non subsidi agar tidak mengalami penyesuaian.

“Ini kan implikasinya juga kepada biaya hidup yang akan ditanggung sepanjang 2022 baik bagi masyarakat maupun biaya operasional yang ditanggung oleh sektor usaha seperti industri pengolahan pastinya akan mengalami kenaikan,” kata Bhima.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN