Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM), Rully Indrawan

Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Rully Indrawan

Kemenkop UKM: 90% UMKM Terdampak Pandemi Covid-19

Jumat, 30 Oktober 2020 | 13:11 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM), Rully Indrawan mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kelangsungan UMKM. Dari data yang ia terima 90% UMKM kegiatan usahanya terganggu karena ada pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam program tersebut pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 123,46 triliun untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. 

Jika ditelaah lebih dalam lagi pemerintah mengalokasikan dana untuk Banpres Produktif UMKM sebesar Rp 28,8 triliun. Dalam program ini pelaku UMKM diberi dana hibah sebesar Rp 2,4 juta. Hingga 20 Oktober 2020 telah terealisasi Rp 21,98 triliun.

“Saat ini sudah terealisasi hampir 70% untuk 12 juta dan pembukaan pendaftaran masih sampai bulan November.  Di akhir bulan November pendaftaran sudah mulai terkumpul dan mudah-mudahan di bulan Desember semua untuk 12 juta ini sudah bisa terealisasi,” ucap Rully dalam seminar daring yang berlangsung, Jumat (30/10).

Ia mengatakan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo terjadi pengembangan kerjasama antara Kementerian/Lembaga untuk pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM). Adapun 99% pelaku usaha nasional merupakan pelaku UMKM dan 97% bekerja di  UMKM.

“Hal yang bagus dalam satu tahun terakhir adalah kolaborasi antar Kementerian/Lembaga untuk pengembangan UMKM.  Ini luar biasa saya kira ini komitmen presiden yang harus kita apresiasi,” ucap Rully.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah akan mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40% pagu anggaran untuk belanja barang atau modal dari UMKM. Kebijakan ini dijalankan untuk mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi.

"Presiden sudah setuju bahwa 40% belanja K/L harus untuk UMKM. Oktober tahun lalu(2019) dalam rapat terbatas saya juga minta agar belanja K/L juga diprioritaskan ke UMKM. Nah hari ini sudah masuk di UU Cipta Kerja, jadi saya kira advokasi kebijakan sudah kita lakukan, tinggal bagaimana implementasinya," ucap Teten.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN