Menu
Sign in
@ Contact
Search
Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir. Kini, KSP Indosurya  berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan berupaya mengajukan perdamaian melalui restrukturisasi.

Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir. Kini, KSP Indosurya berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan berupaya mengajukan perdamaian melalui restrukturisasi.

Kemenkop UKM Apresiasi Proses Hukum Kasus KSP Indosurya

Selasa, 2 Agustus 2022 | 01:28 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah memproses kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Kejagung sudah menyatakan, berkas perkara kasus ini telah dinyatakan lengkap atau P21.

"Kita mengapresiasi atas kinerja Bareskrim dan Kejagung yang telah memproses kasus pidana hingga P21," kata Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam siaran pers, Senin (1/8).

Dia juga meminta untuk dilakukan pengejaran terhadap aset yang dimiliki KSP Indosurya. “Aset ini dapat ditarik dan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada anggota sebagai implementasi tahapan homologasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan," ucap dia.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso mengatakan, pihaknya  tetap pada tupoksi, sesuai arahan Menteri Koperasi dan UKM yaitu mengupayakan asset based resolution. Pemidanaan terhadap tersangka tidak menghalangi satgas untuk tetap berupaya mengurangi risiko kerugian pada anggota koperasi.

Satgas, kata dia, sudah menerima pengaduan dari perwakilan anggota bahwa kantor pusat KSP Indosurya yang telah dipindahkan operasionalnya dari kawasan Kuningan ke Ciledug tutup dan tidak operasional. Untuk itu, Satgas menurunkan tim untuk melakukan sidak ke Ciledug.

“Telah ditemukan fakta, kantor tidak buka dan tidak melayani operasional simpan pinjam dan transaksi pembayaran, kantor hanya melayani tanya jawab dengan mengarahkan kepada call center dan jumlah pegawai yang bertugas hanya 1 orang dengan sistem kerja WFH WFO,” ucap Agus.

Perlu diketahui, sebelumnya Kemenkop UKM telah menerima aspirasi dari anggota KSP Indosurya Cipta untuk menunda pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) secara online terkait kasus gagal bayar koperasi tersebut. Penundaan ini dilakukan karena muncul kekhawatiran akan adanya indikasi manipulasi saat pelaksanaannya nanti.

Setelah mendengar aspirasi ini, Zabadi menyampaikan secara tegas, Kemenkop UKM akan membentuk tim untuk melakukan pendampingan terhadap RAT KSP Indosurya Cipta agar terwujud RAT yang akuntabel dan transparan.

KemenKop UKM juga terus aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan gagal bayar ini, di antaranya dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bareskrim Polri, dan lainnya. 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com