Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso Foto: Humas Kemenkop UKM

Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso Foto: Humas Kemenkop UKM

Kemenkop UKM: Koperasi Bermasalah Ganggu Rasa Keadilan Masyarakat

Senin, 24 Januari 2022 | 20:17 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) menyatakan, delapan koperasi bermasalah sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat. Hal ini juga memengaruhi citra koperasi di mata masyarakat.

“Koperasi yang sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), ada beberapa yang bermasalah dengan hukum. Dapat dikatakan sebagai perampokan oleh pelaku yang menggunakan koperasi,” tegas Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Kemenkop dan UKM, Agus Santoso di Jakarta, Senin (24/1).

Agus mencontohkan, media sosial presiden diramaikan oleh keluhan mengenai permasalahan koperasi bermasalah. Maka regulator dituntut memberikan jaminan keamanan bagi uang milik masyarakat.

“Di sisi lain juga perlu ada penekanan untuk menjalankan putusan PKPU. Saat ini pencairan simpanan dengan jumlah sampai Rp 3 juta sudah selesai dilakukan, tinggal simpanan yang besar,” ujar dia.

Agus Santoso menekankan, koperasi yang dibentuk oleh konglomerasi harus lebih diawasi. Aliran dananya pun mesti dipantau. “Terhadap delapan koperasi yang melakukan PKPU bisa menempuh upaya hukum perdata dengan asset based resolution. Jadi, PKPU kita coba dijalankan untuk pembayaran, sehingga jika hanya pidana dikhawatirkan proses pembayarannya tidak terealisasi,” papar dia.

Saat ini, menurut Agus, Tim Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Kemenkop dan UKM juga menjaga agar upaya beberapa koperasi mengajukan kepailitan tidak dilaksanakan karena hal itu akan berdampak pada tidak terealisasinya proses pembayaran sesuai putusan PKPU.

Pengawasan Lemah

Agus mengakui, UU Perkoperasian masih sangat lemah dari sisi pengawasan. “Rencananya akan ada kerja sama lintas kementerian mengenai badan hukum koperasi. Yang paling dekat adalah koperasi bisa diatur dalam pengaturan RUU Kepailitan,” tutur dia.

Wakil Jaksa Agung, Sunarta mengatakan, beberapa waktu lalu sudah ditangani persoalan antara uang yang masuk dan kewajiban tidak seimbang. Pihaknya fokus terhadap pentingnya pembelajaran kepada regulator untuk memberikan keamanan bagi simpanan masyarakat. “Diutamakan penyelesaian secara keperdataan agar supaya hak-hak anggota koperasi dapat dimaksimalkan,” tandas Sunarta.

Sementara itu, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda, Maria menjelaskan, semua penanganan kasus koperasi dalam skema pembayaran telah ditindaklanjuti.

Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Perdata, Rina Virawati menambahkan, pihaknya fokus pada empat koperasi yang masih bermasalah. Kini perlu disusun penghubung (liasion officer/LO) dari Kejagung.


 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN