Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sebuah kawasan industri. Foto ilustrasi: dok. Investor Daily

Sebuah kawasan industri. Foto ilustrasi: dok. Investor Daily

PERCEPATAN INFRASTRUKTUR TOPANG INDUSTRIALISASI

Kemenperin Usulkan 19 Kawasan Industri Prioritas

Leonard AL Cahyoputra, Rabu, 11 Desember 2019 | 17:42 WIB

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan 19 kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang akan dikembangkan selama 2020-2024. Hal itu ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pengembangan KI baru diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor industri. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi nasional bakal terdongkrak.

“Langkah strategis itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, karena industri harus berada di dalam kawasan industri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara temu dialog pengembangan kawasan industri prioritas di Jakarta, Selasa (10/12).

Ke-19 kawasan industri prioritas itu meliputi Sei Mangkei di Simalungun, Sumatera Utara; Kuala Tanjung di Batubara, Sumatera Utara; Galang Batang di Bintan, Kepulauan Riau; Bintan Aerospace Industry di Bintan, Kepulauan Riau; Kemingking di Muaro Jambi, Jambi. Kemudian, Tanjung Enim di Muara Enim, Sumatera Selatan; Pesawaran di Pesawaran, Lampung; Way Pisang di Way Pisang, Lampung; Sadai di Bangka Selatan, Bangka Belitung; Ketapang di Ketapang, Kalimantan Barat; dan Surya Borneo di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Berikutnya, Buluminung di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; Tanah Kuning di Bulungan, Kalimantan Utara; Batulicin di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Jorong di Tanah Laut, Kalimantan Selatan; Bangkalan di Madura, Jawa Timur; Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara; Palu di Palu, Sulawesi Tengah; dan Bintuni di Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Pengembangan kawasan industri prioritas tahun 2020-2024 ini difokuskan pada pengembangan industri berbasis agro, minyak dan gas bumi, logam, dan batu bara serta industri teknologi tinggi dan aerospace,” ujar Menperin.

Sebaran kawasan industri di Indonesia.
Sebaran kawasan industri di Indonesia.

Menurut Agus, pengusulan 19 KI tersebut sudah melewati seleksi dengan menilai berbagai aspek. Dalam hal ini, Kemenperin telah memiliki daftar KI yang akan dibangun dari seluruh wilayah Indonesia, baik itu yang sedang dalam tahap perizinan, pembebasan lahan maupun yang tahap konstruksi.

“Dari daftar itu, kemudian kami seleksi dengan melihat kemajuan dan kendala masing-masing kawasan dan memberikan penilaian dengan kriteria teknis kawasan industri prioritas. Kriteria teknis tersebut berupa kriteria administasi yang mencakup tentang status izin kawasan industri, kepemilikan lahan, dan kesesuaian tata ruang,” kata Menperin.

Dia menambahkan, kriteria operasional mencakup jenis pengelola, kemampuan pembiayaan, tenant, nilai strategis kawasan industri yang akan dibangun, potensi pengembangan daerah, serta tingkat intervensi pemerintah ke depan.

Menperin mengakui, ada banyak tantangan yang harus dapat diatasi bersama dalam mengembangkan KI baru, mulai dari proses penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, kebutuhan akan infrastruktur, pengelolaan dan pencarian tenant serta kenyamanan berusaha ke depan.

Oleh sebab itu, percepatan pembangunan 19 KI tersebut membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah di lokasi kawasan tersebut. Semangat ini juga harus didukung dengan komitmen dari pengelola kawasan industri yang secara aktif melakukan penyiapan perizinan, pembangunan infrastruktur kawasan, pemasaran kawasan, dan operasional kawasan industri.

Agus Gumiwang Kartasasmita
Agus Gumiwang Kartasasmita

Menperin mengungkapkan, hingga saat ini, sudah ada 103 KI yang beroperasi, dengan total cakupan wilayah mencapai 55 ribu hektare (ha). Sementara itu, terdapat 15 KI yang masih dalam proses konstruksi dan 10 kawasan industri pada tahap perencanaan.

“Dari 103 kawasan industri yang sudah operasional, sebanyak 58 di antaranya berlokasi di Pulau Jawa sedangkan sisanya di Sumatera sebanyak 33, Kalimantan delapan, dan Sulawesi sempat. Sejak 2014, ada peningkatan hingga 20 kawasan industri," papar dia.

Pembangunan KI, kata dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta mengembangkan kawasan-kawasan industri di seluruh wilayah Indonesia. Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan sebesar 28,15%.

Agus menegaskan, untuk terus memacu pertumbuhan kawasan industri, pemerintah bertekad menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada para calon investor, bahwa kegiatan usaha di sektor industri di Indonesia masih prospektif.

“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang komprehensif, baik itu melalui pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal. Tentunya kebijakan tersebut juga memberikan kemudahan. Kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah yang mengusulkan untuk menambah wilayahnya dapat dibangun kawasan industri,” papar dia.

Selain itu, dia menambahkan, dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi yang inklusif, pemerintah telah berusaha melalui pengembangan kawasan industri di luar Jawa. Hal ini sejalan untuk mewujudkan Indonesia sentris.

Ke depan, dia menerangkan, kawasan industri di Pulau Jawa akan difokuskan pada pengembangan industri teknologi tinggi, industri padat karya, dan industri dengan konsumsi air rendah. Adapun kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efisiensi sistem logistik dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru.

“Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru ini perlu terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memberi efek positif yang maksimal dalam pengembangan ekonomi wilayah,” kata dia.

Selama ini, dia menilai, aktivitas industrialisasi memberikan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional, mulai dari peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga penerimaan devisa dari ekspor.

Kemenperin mencatat, investasi sektor industri dari 2015 sampai semester I-2019 mencapai Rp 1.173,5 triliun. Pada periode tersebut, penyumbang investasi terbesar dari sektor industri logam, mesin, dan elektronik yang menyentuh angka Rp 266,13 triliun, diikuti industri makanan sebesar Rp 257,47 triliun.

Selanjutnya, dia menuturkan, industri kimia dan farmasi sebesar Rp 217 triliun, industri mineral nonlogam sebesar Rp 98,75 triliun, serta industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain sebesar Rp 96,7 triliun.

Menperin menyampaikan, upaya membangun kawasan industri di luar Jawa sudah dilakukan sejak periode sebelumnya. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah mendorong pembangunan 14 kawasan industri prioritas di luar Jawa.

Hal tersebut, demikian Menperin, dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga kawasan industri prioritas yang didorong oleh pemerintah sampai tahun 2019 telah mencapai 24 kawasan industri.

Perlu Koordinasi

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar. Foto: youtube.com
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar. Foto: youtube.com

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, agar pembangunan 19 KI baru itu lancar, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal, seperti tata ruang untuk KI harus jelas. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

“Mau mengembangkan proyek apapun dasarnya tata ruang. Jadi, KI tata ruangnya harus jelas,” ujar dia kepada Investor Daily.

Hal kedua, kata dia, pembangunan infrastruktur harus ada koneksi antara kawasan yang mau dibangun dan pelabuhan serta pasar. Kemudian, dukungan untuk penyiapan utilitasnya, misalkan, gas industri dan pembangkit listrik.

Sanny mengatakan, beberapa KI yang masih dikembangkan oleh BUMN atau BUMD sebaiknya melibatkan swasta. Tujuannya untuk menarik investor. “Investor membutuhkan satu keyakinan, yakni kawasan ini dikembangkan secara profesional dan dalam jangka panjang. Kadang ada investor mau bangun pabrik di suatu kawasan, tetapi tidak yakin akan kawasan ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Kalau sudah begini, investasi tidak akan masuk,” ucap dia.

Sanny menambahkan, semua pelaku usaha KI pasti berharap mendapatkan insentif. Tetapi, pebisnis tidak meminta insentif muluk-muluk terkait besarannya. Pebisnis lebih meminta pemerintah menjalankan kebijakan yang sudah dikeluarkan. “Alih-alih nambah insentif, yang ada saja belum berjalan,” kata dia.

Dia juga menilai, KI baru harus memiliki industri penggerak (anchor industry). Itu artinya, harus ada investor yang memang punya kemampuan, baik secara teknologi maupun pendanaan. Hal ini terjadi di KI Morowali. Di kawasan ini, Tsingshan Group, raksasa baja nirkarat Tiongkok, menjadi industri penggerak dan berhasil menarik beberapa pemain nikel Tiongkok lainnya masuk kawasan ini.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Bambang Adi Winarso menambahkan, KI diharapkan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, karena dapat menciptakan nilai tambah, menarik investasi, dan menyerap tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas baik fiskal maupun nonfiskal di KI. "Contohnya, ada kemudahan dalam perizinan kepada perusahaan yang beroperasi di KI, ketimbang di luar. Ini yang kami dorong," ungkap dia.

Bambang melanjutkan, pemerintah juga tengah menyelesaikan RUU Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Menurut dia, masalah sekarang adalah banyak UU sektor yang tidak terkoordinasi dengan baik. "Ini diselaraskan dan sudah masuk di Baleg. Mudah-mudahan awal tahun sudah bisa diproses. Sebelum itu selesai, kami sedang menyusun DNI. Sudah mulai kita diskusikan dengan kementerian selama dua minggu terakhir," kata dia.

Percepatan Infrastruktur

pembangunan infrastruktur - pertumbuhan ekonomi Indonesia.
pembangunan infrastruktur - pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, program pembangunan infrastruktur yang masif dijalankan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan untuk mendukung industrialisasi. Ke depan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi yang dilalui infrastruktur seperti jalan dan jalan tol menuju pasar yang dapat menyerap hasil-hasil produksi tersebut.

Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi implementasi program infrastruktur di Jakarta, Selasa (10/12).

“Saya ingatkan, pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya UMKM, sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki dampak pada logistics performance index, serta peningkatan daya saing produk-produk ekspor,” ujar Presiden seperti dilansir laman Setneg.

Presiden juga menginstruksikan agar pembangunan dan modernisasi transportasi massal, seperti moda raya terpadu (MRT) serta lintas rel terpadu yang mendorong peradaban baru bagi masyarakat utamanya di perkotaan untuk terus dilanjutkan. Hal itu bertujuan agar sistem transportasi perkotaan akan semakin efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi atau fasilitas publik lainnya dengan lebih baik.

“Kita akan meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan juga kereta cepat terutama di kota-kota besar agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh,” ucap dia.

Sementara itu, terkait rantai pasok konstruksi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur, Presiden menegaskan, pemerintah masih perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur nasional, mulai dari kesiapan pada sumber daya manusia (SDM) hingga pemenuhan kebutuhan material konstruksi yang sedapat mungkin diproduksi di dalam negeri.

APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com
APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

Selain itu, Kepala Negara kembali menegaskan, pembiayaan semua proyek infrastruktur pemerintah tidak mungkin seluruhnya dari APBN. Maka itu, pemerintah juga harus kreatif dalam menawarkan model pembiayaan-pembiayaan lain yang berasal dari pembiayaan di luar APBN.

“Kita tawarkan model pembiayaan kreatif, hybrid financing, seperti KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) dan pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah (PINA). Karena itu ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik,” kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan agar pihak swasta turut dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak swasta tersebut, Kepala Negara meyakini, Indonesia mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

“Proyek-proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak-anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN. Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pada pengusaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur,” tandas dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA