Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu SPKLU yang beroperasi di Rest Area KM 207A Tol Palimanan-Kanci. (Sumber: doc. Kementerian ESDM)

Salah satu SPKLU yang beroperasi di Rest Area KM 207A Tol Palimanan-Kanci. (Sumber: doc. Kementerian ESDM)

Kementerian ESDM Dorong Pengembangan 190 SPKLU

Kamis, 8 April 2021 | 11:50 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga menjadi 190 unit di tahun ini. Pengembangan SPKLU bisa menjadi peluas bisnis bagi industry dalam negeri.

“Melalui kerjasama antar instansi dan badan usaha, penyediaan dan pengoperasian secara komersial SPKLU di seluruh Indonesia dapat diakselerasi, sehingga semakin mudah masyarakat pengguna kendaraan listrik mengisi ulang baterai kendaraannya,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari dalam keterangan resminya, Kamis (8/4).

Pada tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 190 SPKLU dapat beroperasi. Sementara pada tahun lalu, tercatat sudah terdapat 100 SPKLU yang telah beroperasi. SPKLU ini tersebar di 72 lokasi antara lain SPBU dan SPBG, pusat perbelanjaan, perkantoran, area parker, serta perhotelan. Selain itu, terdapat sebanyak 11 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang tersebar pada 10 lokasi.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan listrik dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). Namun, dalam pelaksanaan penugasan tersebut, PLN dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau badan usaha lainnya. SPKLU disediakan oleh Badan Usaha SPKLU, yaitu pemegang IUPTL terintegrasi dan pemegang IUPTL penjualan yang memiliki wilayah usaha untuk melakukan penjualan tenaga listrik di SPKLU.

Ida menyampaikan, terdapat lima skema usaha SPKLU untuk pemegang IUPTL Terintegrasi Wilayah Usaha (TWU) Lintas Provinsi (LP) sebagai provider. Rincinya:

  1. Provider, Owner, Self Operated (POSO) di mana penyedia listrik, pemilik, dan pengoperasian SPKLU dilakukan oleh provider
  2. Provider, Owner, Privately Operated (POSO) di mana penyedia listrik dan pemilik peralatan SPKLU oleh provider, namun pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL
  3. Provider, Privately Owned & Operated (PPOO) yakni penyedia listrik oleh provider, namun pemilik dan pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL
  4. Provider, Lease, Self Operated (PLSO) dengan penyedia listrik dan pengoperasian oleh provider, namun peralatan SPKLU menyewa dari badan usaha lain
  5. Provider, Lease, Privately Operated (PLPO), di mana penyedia listrik oleh provider, namun menyewa peralatan SPKLU dan pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL

Sementara skema usaha SPKLU untuk pemegang IUPTL Penjualan Wilayah Usaha (PWU) Lintas Provinsi sebagai retailer, mencakup:

  1. Retailer, Owner, Self Operated (ROSO), dengan penyedia listrik, pemilik, dan pengoperasian SPKLU dilakukan oleh retailer
  2. Retailer, Owner Privately Operated (ROPO) di mana penyedia listrik, pemilik peralatan SPKLU oleh retailer, namun pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL
  3. Retailer, Privately Owned & Operated (RPOO), dengan penyedia listrik oleh retailer, namun pemilik dan pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL
  4. Retailer, Lease, Self Operated (RLSO), dengan penyedia listrik dan pengoperasian oleh retailer, namun peralatan SPKLU menyewa dari badan usaha lain
  5. Retailer, Lease, Privately Operated (RLPO), di mana penyedia listrik oleh retailer namun menyewa peralatan SPKLU dan pengoperasian SPKLU oleh badan usaha lain pemegang IUJPTL

Sesuai Permen tersebut, badan usaha yang mendirikan SPKLU akan diberikan insentif, antara lain keringanan biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga listrik. Pemerintah juga memberikan pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama kepada Badan Usaha SPKLU, Badan Usaha SPBKLU, dan pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum.

“Sebagai insentif tambahan, PLN juga merencanakan untuk pemberian diskon tarif tenaga listrik untuk pengisian kendaraan listrik pada waktu luar beban puncak, yaitu antara pukul 22:00 s.d. 04:00, pada saat kurva beban PLN rendah,” tutur Ida.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN