Menu
Sign in
@ Contact
Search
Pemerintah komit mewujudkan akses energi listrik bersih atau green energy dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060.

Pemerintah komit mewujudkan akses energi listrik bersih atau green energy dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060.

Kementerian PPN Sebut Dibutuhkan Dana hingga 5% dari PDB untuk Capai Target Nol Emisi

Selasa, 9 Agustus 2022 | 21:32 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan untuk mencapai target nol emisi di tahun 2060 dibutuhkan investasi pada kisaran 3% sampai 5% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.

“Kebutuhan investasi hampir mencapai 3% sampai 5% dari PDB, tidak mungkin semua lewat kapasitas fiskal, harus ada kontribusi dari dunia usaha, makanya kami tidak hanya mendorong dari sisi fiskal saja,” ucap Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam dalam media briefing secara virtual pada Selasa (9/8/2022).

Dia mengatakan, pemerintah terus berupaya mendorong kontribusi dunia usaha melalui investasi pada ekonomi hijau. Upaya menjalankan ekonomi hijau juga harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja dan teknologi. Pengembangan kualitas tenaga kerja dilakukan dengan upskilling dan reskilling sehingga tenaga kerja Indonesia bisa masuk dan bekerja di industri yang termasuk dalam industri hijau.

“Jangan sampai saat ekonomi hijau berjalan malah tenaga luar yang masuk. Yang kita harus segera kerjakan selain reskilling tetapi juga upskilling. Sehingga green jobs ini bisa kita penuhi terkait tenaga kerja. Begitu juga dengan teknologi, kalau teknologi masih bergantung terus dari luar jadinya kita impor,” kata Medrilzam.

Anggota DPR Komisi VII Dyah Roro Esti mengatakan, upaya mengantisipasi penurunan emisi membutuhkan sinergi dan komitmen dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Khususnya sinergi dalam anggaran untuk mencapai target penurunan emisi.

“Anggaran harus merefleksikan visi yang dimiliki jadi ini PR besar kita memastikan anggaran yang tepat diperlukan untuk hal yang tepat,” ucap Dyah dalam kesempatan yang sama.

Dyah mengatakan, untuk menjalankan ekonomi rendah karbon dibutuhkan efisiensi, baik itu dari segi sumber dayanya serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dalam hal ini upaya menjalankan ekonomi hijau sejalan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tidak terjadi benturan dalam upaya menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bagaimana secara utuh ya kita memikirkan ekonominya ibaratnya maju kita post first secara ekonomi, kemudian kesejahteraan masyarakat itu tetap terjaga dengan baik dan kita mampu mencapai target-target tersebut,” kata Dyah.

Butuh Dana Rp 28.223 Triliun

Sebelumnya, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto mengatakan, pemerintah membutuhkan dana Rp 28.223,51 triliun untuk mencapai target transisi energi bersih pada 2060 atau lebih cepat. Anggaran sebesar ini tidak mungkin hanya berasal dari APBN. Oleh karena itu butuh sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target penurunan emisi.

“Secara total, dalam dokumentasi climate change fiscal framework total kebutuhannya Rp 28.223,51 ribu triliun. Tentu luar biasa komitmennya, tetapi kita butuh pendanaan yang begitu besar sementara kapasitas pendanaan pemerintah tentu terbatas,” kata Joko.

Dari kajian yang dilakukan Kemenkeu dana sejumlah Rp 28.233 triliun akan digunakan untuk beberapa sektor yang meliputi sektor agrikultur Rp 1,44 triliun dan kehutanan Rp 70,14 triliun. Selanjutnya, sektor energi dan transportasi Rp 26.601 triliun, Industrial Process and Product Use (IPPU) Rp 730,8 triliun serta limbah Rp 828,83 triliun.

Sejak tahun 2016, Kemenkeu telah melakukan climate budget tagging untuk membiayai mitigasi penanganan perubahan iklim. Namun upaya climate budget tagging hanya mampu memenuhi 34% dari 100% kebutuhan setiap tahun sehingga terdapat gap mencapai 66%.

“Pencapaian target NDC 2030 net zero emission 2030 or sooner bukan menjadi pekerjaan pemerintah semata,” ucap Joko.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com