Menu
Sign in
@ Contact
Search
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (Foto: Beritasatu.com)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (Foto: Beritasatu.com)

Kemiskinan Turun, Kemenkeu Ungkap Faktor Pemicunya

Selasa, 19 Juli 2022 | 11:17 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan pemulihan ekonomi berimbas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari data penurunan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2022 menjadi 9,54%, dibandingkan September 2021 sebesar 9,71%.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, hal tersebut menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2022. Tingkat kemiskinan tren turun di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat.

“Ini merupakan hal yang positif, mengindikasikan efektif dan perlu dilanjutkannya fungsi APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber),” ucap Febrio dalam siaran pers pada Selasa(19/7).

Baca jug: Dalam Setahun, Penduduk Miskin Turun 1,38 Juta

Angka kemiskinan menurun, meskipun ambang batas garis kemiskinan Indonesia naik, seiring peningktan berbagai risiko perekonomian. Ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 meningkat sebesar 4% menjadi Rp 505.469 dari sebelumnya Rp 486.168 pada September 2021. Meskipun garis kemiskinan naik, angka kemiskinan Indonesia tetap dapat diturunkan. Studi Bank Dunia (Juni 2022) menyebutkan bahwa kenaikan harga komoditas di dalam negeri, yang dipicu oleh pergerakan harga komoditas global, diperkirakan akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,2 poin persentase.

Febrio mengatakan, program PC-PEN yang diimplementasikan oleh pemerintah, menyasar kesejahteraan penduduk turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan, selain program yang dinikmati langsung oleh masyarakat, seperti subsidi dan bantuan sosial.

“Selain itu, penguatan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut juga turut mendorong perbaikan tingkat kemiskinan”, imbuh Febrio.

Kebijakan lain yang cukup krusial dalam menjaga daya beli masyarakat adalah kebijakan untuk tetap mempertahankan harga jual energi domestik meskipun dengan konsekuensi naiknya belanja subsidi energi dan kompensasi. APBN telah mengambil peran penting sebagai shock absorber dengan meredam kenaikan tekanan harga komoditas global. Jika tekanan harga komoditas global dibiarkan tertransmisi pada harga-harga domestik, inflasi Indonesia kemungkinan akan setinggi inflasi di banyak negara. Dampaknya adalah kenaikan tingkat kemiskinan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi domestik menjadi sangat krusial untuk mencegah naiknya angka kemiskinan penduduk.

Baca juga: BBM hingga Detergen bakal Kena Cukai? BKF: Tidak Tergesa-gesa

Febrio mengatakan pemerintah akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional sehingga akan menciptakan kesempatan kerja baru. Upaya menjaga kesehatan fiskal juga cukup krusial sehingga dapat berperan optimal sebagai shock absorber yang mampu meredam gejolak yang terjadi.

“Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja serta memperkuat program-program yang memberikan perlindungan pada masyarakat. sehingga masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan dapat tetap terlindungi,” tandas Febrio.

Fokus Pemulihan

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mengatakan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan pemerintah pusat maupun daerah harus fokus pada program pemulihan pasca pandemi Covid-19. Baik itu penyediaan jaringan pengaman sosial maupun support meningkatkan aktivitas ekonomi terutama untuk pelaku UMKM.

“Apalagi kalau kita lihat perbandingan penurunan di perkotaan dan pedesaan tampaknya lebih cepat di pedesaan. Karena memang imbas pandemi lebih banyak di daerah perkotaan,” kata Herman.

Baca jug: BKF: Ketahanan Eksternal Indonesia Tetap Terjaga Baik

Herman menyarankan agar pemerintah mempersiapkan proses perencanaan dan penganggaran tahun 2023 menggenjot misalnya untuk peningkatan lapangan kerja dan pelayanan publik terutama perizinan UMKM . Program-program tersebut perlu dijalankan agar tingkat kemiskinan bisa diturunkan seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19, bahkan bisa lebih rendah lagi.

“Menurut kami, untuk tahun 2023 pemerintah daerah harus fokus pada program penanganan dan pemulihan pasca pandemi. Misalnya penyediaan bantuan sosial, dan program untuk mempercepat atau memberikan kemudahan berusaha terutama untuk UMKM, perlu menjadi prioritas untuk tahun 2023 dan 2024,” kata Herman.(ark)


 

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com