Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dialog Webminar sawit sesi ketiga yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), bertema  Kemitraan Sinergis dan Penguatan Kelembagaan Bagi Rantai Pasok Sawit Yang Efisien Jumat (28/8/2020).

Dialog Webminar sawit sesi ketiga yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), bertema Kemitraan Sinergis dan Penguatan Kelembagaan Bagi Rantai Pasok Sawit Yang Efisien Jumat (28/8/2020).

Kemitraan Petani dan Pengusaha Perkuat Daya Saing Industri Sawit

Senin, 31 Agustus 2020 | 08:38 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Industri sawit membutuhkan hubungan kemitraan perusahaan dan petani supaya daya saing dan keberlangsungan usaha sawit dapat berjalan. Saat ini, model  kemitraan sangat beragam yang tidak lagi sebatas hubungan memasok buah sawit ke pabrik, sesuai kondisi dan kebutuhan  wilayah perkebunan setempa. 

"Di antara komoditas lain, pola kemitraan petani dengan perusahaan sawit menjadi contoh paling ideal. Makanya, hubungan kemitraan dalam industri merupakan keniscayaan,” jelas Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Hal ini diungkapkan dalam Dialog Webminar sawit sesi ketiga yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Jumat (28/8/2020).

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)
Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

Dialog bertemakan "Kemitraan Sinergis dan Penguatan Kelembagaan Bagi Rantai Pasok Sawit Yang Efisien" ini selain Joko Supriyono juga menghadirkan pembicara antara lain, Gulat ME Manurung (Ketua Umum DPP Apkasindo), Normansyah Syahrudin, PhD (Kasubdit Pemasaran Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI), dan M Ferrian (Plt. Direktur Kemitraan BPDP-KS).

Joko Supriyono menjelaskan bahwa rantai pasok sawit tidak bisa dipisahkan antara perusahaan dan petani. Kesolidan rantai pasok yang akan menentukan seberapa kuat industri sawit dan berdaya saing. Kalau ada hambatan dalam rantai pasok maka industri akan terdampak.

Sebagai contoh, di komoditi lain (karet dan kakao) tidak ada keseimbangan antara petani dan perusahaan maka berdampak kepada daya saing  dan ketahanan industri. Kemitraan inilah yang menjadikan industri sawit mampu bertahan bahkan berkembang sampai sekarang.

Berkaitan rantai pasok industri sawit, Joko mengingatkan bahwa rantai pasok seharusnya menjadi kepentingan bersama. Langkah ini perlu dilakukan sehingga industri sawit harus mampu bersaing di pasar global maka harus kuat dan berdaya saing secara global.

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung (kiri) dan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono (kanan). Foto: IST
Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung (kiri) dan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono (kanan). Foto: IST

Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo menjelaskan bahwa kemitraan sangat dibutuhkan petani sawit. Karena tujuannya memberikan kepastian, nilai tambah bagi yang bermitra, pertumbuhan ekonomi, pemerataan serta pemberdayaan masyarakat serta usaha kecil.

Saat ini, kata Gulat, prinsip kesetaraan harus diutamakan dalam kemitraan antara petani dan perusahaan. Prinsip setara ini sebagai jalan keluar atas permasalahan kemitraan yang terjadi di masa sebelumnya seperti persoalan keterbukaan, pergeseran komitmen, dan persoalan biaya operasional.

"Supaya bisa setara, petani perlu dibantu untuk memperbaiki aspek legalitas kebun. Kami ingin ingin persoalan kebun sawit petani yang dimasukkan sebagai kawaasan hutan, bisa selesai. Bagaimana bisa setara apabila petaninya tidak jelas (legalitasnya)," kata Gulat.

Aspek lain adalah kelembagaan petani yang perlu diperkuat dan ditingkatkan peranannya. “Model kemitraan  dapat diperluas lagi  untuk masa kini. Jangan lagi, polanya sebatas kerjasama untuk suplai buah sawit ke pabrik,” tambah Gulat.

Normansyah Syahrudin Phd,  Kasubdit Pemasaran Ditjen Perkebunan Kementan, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur pola kemitraan perusahan dan petani melalui Permentan Nomor 01 tahun 2018 mengenai Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Aturan ini telah mengatur definisi pekebun dan kemitraan dalam peraturan sehingga lebih bisa dipahami semua pihak.

“Intinya, aturan Permentan nomor 01 ini difokuskan kepada pembelian harga TBS sesuai ketetapan tim provinsi tiap bulan. Maka kelembagaan petani harus bermitra dengan pabrik sawit. Jadi saya ingin meluruskan, permentan ini dinilai hanya ditujukan kepada petani plasma. Padahal, tidak seperti itu karena bisa dipakai petani swadaya asalkan  bekerjasama dengan pabrik. Dengan begitu, akan menerima harga sesuai ketetapan tim harga TBS di masing-masing provinsi,” ujar Normansyah.

Dikatakan Normansyah, pihaknya juga telah membuat petunjuk teknis kemitraan yaitu Perusahaan perkebunan menerima TBS yang dikirimkan lembaga mitra dan lembaga mitra wajib mengirimkan TBS ke PKS mitra. Dengan jangka waktu kemitraan paling singkat 10 tahun untuk menjamin hubungan kemitraan yang berkelanjutan.

M Ferrian Plt. Direktur Kemitraan BPDP-KS menjelaskan bahwa ada kesamaan pandangan antara BPDP-KS dengan petani berkaitan persoalan yang mereka hadapi seperti akses pasar. Keinginan petani  dapat dibarengi melalui kemampuan tidak sebatas menjual buah sawit.

Ia menjelaskan bahwa BPDP-KS mendorong petani mampu membangun pabrik sawit asalkan telah dilakukan studi kelayakan. Studi ini dapat mempertimbangkan pasokan bahan baku, permodalan, pengetahuan dan ketrampilan, fasilitas pengolahan TBS, dan potensi pasar.

“BPDP dapat memberikan dukungan pendanan kepada petani sesuai arahan regulasi. Tetapi supaya dampaknya besar, maka perhatikan seluruh aspek bisnisnya tadi. Pelatihan bisa disediakan begitupula pendanaan sarana prasarana sesuai aturan dari Kementerian Pertanian,” pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN