Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ida Fauziyah. Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Ida Fauziyah. Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Kemnaker: 6 Provinsi Tetap Naikkan UMP 2021

Rabu, 25 November 2020 | 15:37 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan hingga saat ini ada 27 provinsi yang memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 akan sama dengan tahun 2020.

Sementara itu ada 6 provinsi yang akan menaikkan UMP tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bengkulu.

Penetapan ini telah sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid -19.

“Secara substansi upah minimum tahun 2021 tidak mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020, yang harus digarisbawahi upah minimum 2021 tidak boleh lebih rendah dari UMP 2020. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan pengupahan kepada pekerja,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (25/11).

Sementara itu ada satu provinsi yang belum menetapkah UMP untuk tahun 2021 yaitu provinsi Gorontalo.

Ida mengatakan kebijakan upah minimum provinsi tahun 2021 ditetapkan setelah mengadakan perundingan dengan Dewan Pengupahan Nasional, asosiasi pekerja, dan serikat pekerja.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021. Hal ini untuk mengakomodasi kelangsungan dunia usaha namun di saat yang sama total menjamin perlindungan bagi buruh. Kenaikan UMP di Pemprov DKI Jakarta dilakukan secara bersyarat.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid -19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," ucap Anies.

Pandemi Covid -19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja, termasuk dalam membayar upah. Maka, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.Akan tetapi, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak bahkan masih dapat terus tumbuh positif pada masa pandemi ini.

"Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN