Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gigih Prakoso, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Foto: Investor Daily/IST

Gigih Prakoso, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Foto: Investor Daily/IST

Kenaikan Harga Gas Belum Final

Retno Ayuningtyas, Jumat, 27 September 2019 | 19:06 WIB

JAKARTA, investor.id – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk menyatakan belum memutuskan untuk menjalankan rencana menaikkan harga gas ke pelanggan industri mulai 1 Oktober nanti. Pasalnya, pihaknya masih melakukan survei tanggapan pelanggan atas rencana tersebut.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menuturkan, pihaknya masih melakukan penelitian survei kepada pelanggan. Sampai pihaknya memperoleh hasil survei tersebut, maka perusahaan belum dapat mengambil keputusan apapun terkait rencana menaikkan harga gas ke pelanggan industri mulai 1 Oktober.

“Kami memahami penolakan Kadin yang dimaksud. Sementara itu, semua masukan dan tanggapan akan menjadi pertimbangan kami,” kata dia dalam pesan pendeknya kepada Investor Daily, Jumat (27/9).

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menolak rencana kenaikan harga gas industri mulai 1 Oktober oleh PGN. Menurut Wakil Ketua Komite Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Achmad Wijaya, selama ini PGN tidak membuka ruang negosiasi harga dengan pelanggan. Padahal, industri terutama manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi negara, untuk itu wajib didukung dan diberi kesempatan untuk berdialog.

“Kami akan melakukan boikot hingga PGN membuka pintu negosiasi. Kadin juga menyarankan anggota membayar gas dengan harga lama, jika hal itu terealisasi,” tuturnya.

Penolakan Kadin menyusul surat pemberitahuan yang dikirimkan PGN tentang implementasi pengembangan produk dan layanan PGN kepada pelanggan industri. Dalam surat tertanggal 31 Juli itu, PGN menyataka berkomitmen memberikan peningkatan nilai tambah bagi pelanggan dari sisi produk dan layanan.

Hal ini berupa pengembangan beberapa skema komersial baru, peningkatan kualitas atau kuantitas produk dan layanan eksisting, dan beberapa pilihan skema komersial dan mekanisme kontrak yang dapat memberikan fleksibilitas untuk mendukung proses pelanggan. Namun, di surat ini juga disebutkan, PGN juga berencana menyesuaikan harga gas ke pelanggan industri mulai 1 Oktober. Penyesuaian harga ini disebut telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dalan tata niaga gas di Indonesia.

Saat itu, Gigih sempat menjelaskan bahwa harga gas tidak akan serta merta dinaikkan. Namun, pihaknya masih akan melihat tanggapan dari pelanggan. Salah satu pertimbangan rencana penyesuaian harga ini adalah Peraturan Menteri ESDM No 58 Tahun 2017 tentang harga gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir migas yang merupakan revisi dari Permen 19/2009.

Sesuai Pasal 4 Permen 58/2017, harga jual gas bumi hilir dihitung menggunakan formula, yakni harga gas bumi ditambah biaya pengelolaan infrastruktur gas bumi dan biaya niaga. Selanjutnya, Pasal 4 Ayat 2 menetapkan biaya niaga paling besar 7%. Sementara menurut Gigih, PGN menjual gas di beberapa wilayah dengan marjin masih di bawah ketentuan. “Tetapi kami masih menunggu feedback pelanggan,” ujarnya.

Terkait rencana kenaikan harga gas ini, sebelumnya Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah tidak melarang badan usaha niaga gas untuk mengubah harga jual gasnya ke konsumen. Namun, perubahan harga gas tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah.

“[Harga gas] enggak boleh naik sebelum ada persetujuan pemerintah,” kata dia. Hal ini disebutnya berlaku untuk harga jual gas ke seluruh pelanggan, termasuk industri.

Meski demikian, Djoko menambahkan, bukan berarti badan usaha tidak dapat menaikkan harga gasnya ke konsumen. Jika kenaikan harga ini masih sesuai ketentuan, yakni badan usaha tidak memungut marjin niaga di atas 7%, maka tidak menjadi masalah. Namun, kenaikan harga ini harus disepakati bersama antara badan usaha dan konsumen.

“Bisa saja B to B (business to business/negosiasi bisnis), asalkan enggak ada masalah, ya silakan [harga gas dinaikkan]. Kalau ada masalah ya harus lapor ke kami,” jelasnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA