Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menaker Ida Fauziyah. Foto: Humas Kemenaker

Menaker Ida Fauziyah. Foto: Humas Kemenaker

Kepala Daerah Tetapkan Upah Minimum di Bawah Ketentuan bakal Kena Sanksi

Selasa, 16 November 2021 | 19:06 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang tidak melakukan penentuan upah minimum sesuai dengan  ketentuan. Kementerian Dalam Negeri telah memberikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur.

“Di dalam surat tersebut juga dijelaskan ada mulai sanksi, teguran tertulis, kemudian pemberhentian sementara sampai pemberhentian permanen,” ucap Ida dalam konferensi pers secara daring pada Selasa (16/11).

Pemberian sanksi ini berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.. Kemenaker sendiri telah melakukan simulasi tentang penetapan upah minimum di seluruh Indonesia. Dari hasil perhitungan Kemenaker  rata rata nasional kenaikan upah minimum adalah 1,09%.

“Nanti pada saatnya Gubernur akan menetapkan tapi simulasinya secara nasional itu kenaikannya 1,09%,” ucap Ida.

Ida mengatakan upah minimum ditentukan  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021 tentang Pengupahan dengan tujuan untuk  mengurangi  kesenjangan  UM,  sehingga  terwujud  keadilan  antar  wilayah.  Keadilan  antar  wilayah  tersebut  dicapai  melalui  pendekatan rata-rata  konsumsi  rumah  tangga  di  masing-masing  wilayah.

“Upah minimum yang  ada  saat  ini  tidak memiliki korelasi sama sekali dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau  bahkan  tingkat  penganggurannya,” kata Ida.

Sementara itu  pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun seharusnya menggunakan  upah aktual atau upah efektif berdasarkan pada struktur dan skala upah (SUSU) di  masing-masing perusahaan yang bersangkutan.  Besaran upah efektif tersebut yaitu  mengacu kepada struktur dan skala upah. Manakala SUSU sudah diterapkan, maka  akan terwujud distribusi upah diatas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja dengan  berbasis pada kinerja individu dan produktivitas.

“Dengan demikian kenaikan upah  masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang  dihasilkan,” ucapnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) , Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan  perhitungan upah minimum mengacu pada Undang Undang   Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Upaya penentuan upah minimum ini memerlukan ketegasan dari kepala daerah.

“Prinsipnya kami menghimbau semua pihak untuk taat. Gubernur yang menetapkan kiranya tidak diintervensi oleh pihak manapun,” ucap Adi. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN