Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kanan) dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Foto:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kanan) dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Kerja Sama Antardaerah akan Jaga Kestabilan Harga Barang

Kamis, 22 Oktober 2020 | 23:59 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan inflasi. Dalam hal ini kerja sama bisa dilakukan antar pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan barang.

“Kita dorong kerja sama antar daerah tidak hanya sekedar meminta bantuan dari pemerintah pusat. Kerjasama antar daerah ada yang over supply dan kekurangan supply,” ucap Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10).

Dalam hal ini diperlukan kepala daerah untuk memahami benar potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Saat ini ada 548 pemerintah daerah di seluruh Indonesia sehingga pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu harus ada kinerja secara paralel antara pemerintah pusat dan daerah untuk  bekerja sama menjaga stabilitas harga.

“Artinya kita harus menjaga pola demand juga agar tetap stabil. Inflasi tidak hanya sebatas menjaga stabilitas harga tetapi untuk menjaga konsistensi daya beli masyarakat,” ucapnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Menkop dan UKM Teten Masduki dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Menkop dan UKM Teten Masduki dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Kepala daerah juga harus memberikan dukungan terhadap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) termasuk soal penganggaran. Sehingga TPID bisa melakukan monitoring harga barang setiap hari. Saat terjadi kenaikan harga maka diperiksa apakah terjadi permasalahan di sisi produksi atau distribusi.

“Kalau terjadi kekurangan diproduksi maka  bisa mencari dari daerah lain atau mengajukan impor ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Namun kalau bermasalah disisi distribusi, bisa saja terjadi karena adanya mafia pangan. Biasanya mereka  mereka menumpuk barang supaya terjadi kelanggkaan barang dan kenaikan harga. Saat harga naik baru dijual lagi, untuk mengatasi hal tersebut harus ada kerjasama dengan aparat penegak hukum.

“Kerja sama pemerintah  pusat daerah baik provinsi , kabupaten/kota  untuk menjaga stabilisasi inflasi daerah masing masing secara kondusif,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN