Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Pertamina Pusat. Foto: Pertamina

Gedung Pertamina Pusat. Foto: Pertamina

Kerja Sama Pertamina dan Penegak Hukum Wujud Penerapan GCG

Rabu, 27 Januari 2021 | 16:49 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Kerja sama antara PT Pertamina dan lembaga penegak hukum dinilai sebagai langkah strategis dan wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di perusahaan tersebut.
 
Menurut pengamat migas dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fahmy, kerja sama itu memang diperlukan, termasuk di antaranya untuk mendampingi Pertamina dalam melaksanakan berbagai proyek strategis nasional. "Pendampingan itu merupakan upaya Pertamina dalam mewujudkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas," kata dia, Rabu (27/1/2021).

Meskipun demikian, lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu, kerja sama tersebut tetap harus dibarengi upaya lain, yakni perbaikan tata kelola dan tata cara pengambilan keputusan.

 "Jadi selain kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung, misalnya, kedua upaya tersebut tetap dibutuhkan agar BUMN tersebut bisa benar-benar memerangi mafia migas," jelas dia.
 
Dia mengatakan, upaya yang komprehensif tersebut bisa membuat Pertamina sangat transparan. Jika dilakukan konsisten, akan membuat tata kelola perusahaan sangat baik dan terbuka, sehingga semua orang bisa melihat.
 
Sebelumnya, Pertamina menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum untuk mengawal berbagai proyek strategisnya. Inisiatif kerja sama dilakukan Pertamina dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI.
 
Kerja sama tersebut merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik.
 
Berkat dukungan KPK pula, Pertamina juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 triliun yang berlokasi di Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat. 

 

 

 

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN